Tunggu Instruksi Kemendagri, Sumsel Belum Tentukan Jadwal Pilkades

Sumsel belum menentukan waktu penyelenggaran pilkades karena masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalaupun pilkades diselenggarakan, protokol kesehatan di area pemilihan menjadi syarat utama.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas mengarahkan warga saat memasukkan surat suara ke dalam kotak di Balai Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (9/2/2020). Sebanyak 215 desa di Kabupaten Temanggung menggelar pilkades serentak.

PALEMBANG,KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di lima kabupaten di Sumsel. Hingga saat ini belum disepakati waktu pelaksanaan pilkades walau kondisi pandemi di Sumsel sudah membaik.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PDM) Sumatera Selatan Wilson, Sabtu (25/9/2021), mengatakan, pada akhir tahun 2021 ini, setidaknya ada lima kabupaten di Sumsel yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Kelimanya adalah Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ilir.

Penyelenggaraan pilkades di lima kabupaten ini tertunda karena kondisi pandemi yang memburuk  pada akhir Juli lalu. Kabupaten-kabupaten itu seharusnya dijadwalkan menyelenggarakan pilkades pada rentang September-November 2021. ”Namun, kami belum mendapat instruksi dari Kementerian Dalam Negeri kapan pilkades di Sumsel bisa dimulai lagi,” ucapnya.

Sudah ada perwakilan dari Dinas PMD yang datang ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi mengenai pelaksanaan pilkades di Sumsel. ”Selama belum ada instruksi pasti dari Kemendagri, kami tidak akan menggelar pilkades dulu,” kata Wilson.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintas di depan baliho bergambar bakal calon Kepala Desa Telajung periode 2020-2026 di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/7/2020). Kabupaten Bekasi menunda semua gelaran pemilihan kepala desa di 16 desa yang sejatinya dilaksanakan pada 19 April 2020. Penundaan pilkades untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Selain lima kabupaten ini, ada beberapa kabupaten yang lain yang telah menggelar pilkades dan tuntas dengan baik. ”Karena, memang saat itu kondisi Covid-19 belum mencapai puncaknya,” katanya.

Baca juga : Pasokan Vaksin Terbatas, Target Kekebalan Komunal di Sumsel Sulit Dicapai

Mengenai kesiapan, ucap Wilson, sebagian besar desa yang menyelenggarakan pilkades sudah siap karena semua sudah dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan yang telah dijadwalkan. ”Bahkan, banyak calon kepala desa yang mendesak agar digelar segera,” ucapnya.

Walau demikian, kata Wilson, pihaknya tidak mau gegabah karena pelaksanaan pilkades pada masa pandemi sangat berisiko dan perlu persiapan matang. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga keamanan jelang pelaksanaan.

Karena, selain ancaman Covid-19, pilkades juga sangat rentan konflik antarpendukung pasangan calon. Pemerintah kabupaten, menurut Wilson, perlu memetakan potensi konflik yang mungkin terjadi agar tidak terjadi kerumunan dan konflik.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kerumunan masih terjadi di Pasar Lemabang Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (3/5/2021). Kurangnya pengetatan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Sumsel membuat angka positif Covid-19 meningkat pesat.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, pilkades bisa digelar di daerah yang sudah landai kondisi pandeminya, tetapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. ”Kalau memang kondisi pandemi di wilayahnya sudah landai, silakan menggelar pilkades,” katanya.

Baca juga : Pilkades ”Obat Turun Panas” Politik Akar Rumput di Kabupaten Tangerang

Hanya saja, petugas pelaksanaan pilkades harus memastikan pelaksanaannya mengacu pada protokol kesehatan yang sangat ketat. ”Jangan sampai ada kerumunan,” ucapnya.

Kalau memang kondisi pandemi di wilayahnya sudah landai, silakan menggelar pilkades.

Herman pun mengimbau petugas pelaksana harus kreatif dalam melaksanakan pilkades. Agar tidak ada antrean, Herman menyarankan agar undangan kepada warga disertakan juga waktu pemilihannya. Tujuannya, agar tidak ada antrean di tempat pemungutan suara. ”Kalau bisa antrenya di rumah saja,” kata Herman.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan keterangan pers terkait dengan penyaluran bantuan berupa beras 1.000 ton, Minggu (25/7/2021). Sekitar 800.000 keluarga di Sumsel terdampak PPKM.

Berdasarkan situs Sumsel Tanggap Covid-19, penambahan kasus Covid-19 di Sumsel dalam tujuh hari terakhir selalu di bawah 60 kasus per hari. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan akhir Juli lalu. Saat itu, penambahan kasus harian mencapai 1.200 kasus per hari.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurainy menerangkan, saat ini semua wilayah di Sumsel berzona kuning dengan level tertinggi ada di Prabumulih, yakni level III. Sementara terendah ada di Musi Rawas dengan level I. ”Daerah yang lain level II,” ujarnya.

Walau kondisi pandemi sudah mulai membaik dibandingkan dengan akhir Juli lalu, Lesty berharap masyarakat jangan lengah dan tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti terus memakai masker dan menghindari kerumunan. ”Jangan sampai karena kelengahan kita, terjadi lonjakan lagi. Ini tentu berbahaya,” ucapnya.