Pemerintah Rayu Jepang Kembangkan Pelabuhan Terpadu di Natuna

Pemerintah Kepulauan Riau merayu investor Jepang untuk membangun pelabuhan perikanan baru di Natuna. Padahal, di kabupaten itu sudah ada pelabuhan perikanan yang dibangun dengan anggaran Rp 221,7 miliar pada 2019.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Aktivitas penjualan ikan di lokasi tempat pemasaran ikan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin (7/10/2019).

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjajaki kemungkinan industri perikanan Jepang untuk ikut mengembangkan pelabuhan terpadu di Natuna. Pembangunan pelabuhan perikanan di Teluk Buton dinilai penting untuk meningkatkan perekonomian daerah terluar sekaligus menjadi bagian dalam pertahanan dan keamanan negara.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja terbatas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kedutaan Besar RI di Tokyo, Jepang, Selasa (14/9/2021). Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah tengah membahas rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Teluk Buton, Natuna. Lahan seluas 1,7 hektar telah disiapkan untuk menjadi lokasi pembangunan pelabuhan.

Pelabuhan yang akan dibangun di Teluk Buton itu adalah pelabuhan perikanan kelas A atau disebut pelabuhan perikanan samudera. Data Badan Pusat Statistik pada 2019 menunjukkan, total ada delapan pelabuhan perikanan kelas A di Indonesia.

Sejumlah kriteria pelabuhan perikanan kelas A adalah memiliki fasilitas labuh untuk kapal berukuran di atas 60 gros ton dan mampu menampung lebih kurang 100 unit kapal jenis tersebut. Selain itu, kawasan pelabuhan perikanan kelas A juga harus memiliki industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah perahu nelayan sandar di Pelabuhan Lubuk Lumbang, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa (14/1/2020).

Menurut Ansar, Pemprov Kepri telah membahas rencana pembangunan pelabuhan itu bersama Kementerian Perhubungan. ”Yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sudah kami lakukan, seperti studi kelayakan dan perencanaan teknis (DED),” kata Ansar melalui pernyataan tertulis.

Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan, pembangunan pelabuhan perikanan di Teluk Buton tidak hanya penting untuk meningkatkan perekonomian daerah terluar, tetapi juga akan berguna untuk pertahanan dan keamanan negara. Menurut dia, rencana tersebut telah didukung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

JICA membuka pintu untuk rencana tersebut. Kami mau agar pelabuhan terpadu di Natuna itu nantinya bisa membantu Natuna menjadi pusat perikanan internasional.

Selain itu, Heri juga telah membicarakan rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Natuna itu dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Menurut dia, JICA antusias merespons rencana tersebut.

”JICA membuka pintu untuk rencana tersebut. Kami mau agar pelabuhan terpadu di Natuna itu nantinya bisa membantu Natuna menjadi pusat perikanan internasional,” ujar Heri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja borongan mengeluarkan ikan hasil tangkapan dari lambung kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Penjaringan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Belum optimal

Di Natuna terdapat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Namun, pelabuhan senilai Rp 221,7 miliar ini belum bermanfaat penuh sejak selesai dibangun Oktober 2019.

Ansar menilai, lokasi Selat Lampa tidak strategis sehingga sulit dimanfaatkam secara maksimal oleh warga. Menurut dia, selama ini SKPT Selat Lampa juga lebih banyak dimanfaatkan TNI untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Ansar mengatakan, dalam rapat bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi serta Menteri Perhubungan, disepakati SKPT Selat Lampa akan diserahkan ke TNI AL untuk mendukung kegiatan pertahanan. Maka, selanjutnya pemerintah akan membangun pelabuhan lagi di Teluk Buton untuk mengembangkan sektor perikanan dan logistik.

Baca juga : Presiden Janji Perbaiki Sentra Ikan Natuna

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo meninjau kesiagaan kapal perang KRI Usman Harun (359) di Pelabuhan Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Dihubungi secara terpisah, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan, pemerintah akan mencari investor yang berniat melakukan bisnis di bidang perikanan sebelum pembangunan pelabuhan di Teluk Buton dimulai. Hal ini belajar dari kegagalan di SKPT Selat Lampa.

”Sekarang, pemerintah dari awal akan menyesuaikan pembangunan pelabuhan dengan kebutuhan pengguna. Jangan lagi sekadar bangun pelabuhan baru supaya yang kali ini pemanfaatannya optimal,” ucap Rodhial.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan terpadu di Teluk Buton itu adalah bagian dari rencana besar pemerintah mendirikan kawasan ekonomi khusus (KEK) maritim di Natuna. Ia menilai, Jepang merupakan mitra yang tepat karena negara itu berpengalaman mengelola industri perikanan berskala global.

Baca juga : Armada ”Kapal Hantu” di Laut Natuna Utara