Persekolahan di Jatim Dimulai meski Baru 8 Persen Pelajar SMA Divaksinasi

Cakupan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di Jawa Timur masih rendah, tetapi rencana pembelajaran tatap muka akan diwujudkan sehingga dikhawatirkan meningkatkan risiko penularan.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah belakang) menyaksikan vaksinasi Covid-19 massal bagi pelajar SMA yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga di Surabaya, Minggu (29/8/2021).

SURABAYA, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 baru menyentuh 8 persen pelajar sekolah menengah atas dan setingkatnya di Jawa Timur. Namun, pembelajaran tatap muka bisa diselenggarakan secara terbatas dan ketat mulai Senin (30/8/2021). Persekolahan sementara hanya bisa diadakan di kabupaten/kota dengan kategori level 2 dan level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

”Meski mengadakan pembelajaran tatap muka, sekolah masih berkewajiban mengadakan pembelajaran jarak jauh atau online,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi di Surabaya, Minggu (29/8/2021).

Persekolahan dalam jaringan (online) masih harus diadakan karena tidak semua pelajar dapat hadir di sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Dengan demikian, pembelajarannya bermetode campuran, yakni online dan offline (luar jaringan).

Menurut laman resmi covid19.go.id, Minggu ini, dinyatakan bahwa di Jatim ada sembilan kabupaten/kota kategori level 2 atau risiko rendah penularan Covid-19 (zona kuning). Sembilan daerah itu meliputi Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan di Pulau Madura, lalu Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Kota Pasuruan, dan Situbondo.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi pelajar SMP Negeri 21 Surabaya, Kamis (26/8/2021).

Sebanyak 24 kabupaten/kota berada di level 3 atau risiko sedang (zona oranye), termasuk Surabaya Raya yang mencakup Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Meski dalam zona oranye, pembelajaran tatap muka untuk SMA dan setingkatnya bisa dilaksanakan.

Untuk level 4 atau risiko tinggi (zona merah), yakni Nganjuk, Ponorogo, Kabupaten Blitar, dan Batu, pembelajaran tatap muka belum bisa diwujudkan sampai situasi membaik ke level 3 atau level 2.

Baca juga : PTM di Jatim Tergantung Situasi Risiko Penularan dan Izin Satgas Covid-19

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi secara virtual dengan pemerintah pusat, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, vaksinasi dosis pertama untuk guru dan tenaga pendidikan setingkat SMA mencapai 88,5 persen dari sasaran. Untuk dosis kedua mencapai 78 persen dari sasaran. Namun, cakupan vaksinasi untuk pelajar SMA, SMK, dan SLB dalam kewenangan provinsi baru mencapai 8 persen untuk dosis pertama dan 1,5 persen untuk dosis kedua.

“Telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi bahwa untuk mencapai 100 persen vaksinasi guru dan pelajar SMA di Jatim masih memerlukan dukungan 1,1 juta dosis vaksin. Jika kelompok pelajar usia 12 tahun dimasukkan (SD kelas VI dan SMP), kebutuhannya 3,4 juta dosis vaksin,” kata Khofifah.

Khofifah melanjutkan, vaksinasi bagi pelajar amat penting untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Dengan vaksinasi, diharapkan ada rasa aman dari seluruh sivitas untuk kembali mengadakan persekolahan.

Untuk itu, bupati dan wali kota diharapkan turut mengutamakan kalangan pelajar dalam program vaksinasi sehingga kegiatan pendidikan offline bisa kembali dilaksanakan.

Wahid mengatakan, kalangan masyarakat ada yang amat antusias dan mendesak diadakan persekolahan tatap muka. Apalagi, pemerintah pusat membolehkan kegiatan ini diadakan jika suatu daerah berada di level 1-3. Meski begitu, pemerintah juga perlu cermat dalam mengantisipasi risiko penyebaran Covid-19 dari kegiatan persekolahan.

Persekolahan dijadwalkan bergantian sehingga setiap pelajar hanya mendapat kesempatan dua kali hadir di sekolah dalam sepekan.

”Di setiap sekolah, kami mendorong dibentuk gugus tugas Covid-19 untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik di mana ada keterlibatan pelajar dan seluruh tenaga pendidikan,” kata Wahid.

Untuk persekolahan nantinya, kehadiran siswa dan siswi maksimal 50 persen dari kapasitas SMA dan SMK. Untuk SLB, kehadiran peserta didik bisa melebihi 62 persen, tetapi setiap kelas maksimal dihadiri lima pelajar penyandang disabilitas.

Persekolahan dijadwalkan bergantian sehingga setiap pelajar hanya mendapat kesempatan dua kali hadir di sekolah dalam sepekan. Pembelajaran maksimal empat jam pelajaran sehari dengan tidak ada waktu istirahat sehingga sebelum tengah hari, pelajar bisa pulang.

Epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, mengingatkan risiko penularan Covid-19 dari persekolahan. Cakupan vaksinasi pelajar SMA dan setingkatnya masih rendah. Risiko penularan di suatu daerah bersifat dinamis atau bisa berubah dengan cepat menjadi memburuk atau membaik. ”Pertimbangkan keselamatan siswa dan siswi dari risiko penularan Covid-19,” katanya.

Dia melanjutkan, pemerintah perlu ingat situasi pandemi di Jatim memburuk pada Juni-Juli terkait serangan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Varian bersifat lebih cepat menular dan memperburuk situasi pasien Covid-19. Pada Juni-Juli, kematian pasien Covid-19 meningkat dan sejak pertengahan Agustus, situasi menurun.

Windhu mengingatkan, situasi pandemi memburuk di tengah gencarnya vaksinasi. Seseorang yang telah divaksin bukan berarti kebal dari serangan Covid-19, melainkan punya peluang sembuh atau bertahan dari ancaman kematian lebih baik daripada yang belum divaksin. Namun, meski mengakui bahwa cakupan vaksinasi untuk kalangan pelajar masih rendah, pemerintah sudah membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Baca juga : Surabaya Enggan Gegabah Segera Pembelajaran Tatap Muka