Anggaran Covid-19 Habis, Pemkot Kendari Usulkan Realokasi Rp 60 Miliar
Setelah kasus melonjak drastis, anggaran penanganan Covid-19 di Kendari sebesar Rp 58 miliar telah habis. Pemkot Kendari mengajukan realokasi Rp 60 miliar untuk penanganan hingga akhir tahun.
Oleh
SAIFUL RIJAL YUNUS
·3 menit baca
KENDARI, KOMPAS — Seiring habisnya anggaran penanganan Covid-19 akibat kasus yang melonjak, Pemerintah Kota Kendari mengajukan realokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar. Alokasi anggaran ditujukan untuk penanganan sektor prioritas hingga akhir tahun. Penggunaan anggaran diharapkan tepat sasaran dan mengutamakan penanganan Covid-19.
”Kami masih hitung jumlah kebutuhan pastinya, tapi kami siapkan dalam realokasi di dana tidak terduga sekitar Rp 60 miliar untuk penanganan Covid-19. Mudah-mudahan ini cukup hingga akhir tahun,” kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (18/8/2021).
Anggaran ini, tutur Sulkarnain, akan dialokasikan untuk penanganan sektor utama dalam pandemi Covid-19, yaitu kesehatan, ekonomi, dan dampak sosial. Hal ini untuk memastikan kesehatan warga terjamin, kebutuhan sosial terlayani, dan sektor ekonomi tetap tumbuh.
Secara proporsi, ia melanjutkan, anggaran tetap akan difokuskan pada penanganan kesehatan. Selain kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, anggaran juga dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan yang bertugas.
”Sekitar 55 persen untuk sektor kesehatan dan selebihnya untuk ekonomi dan sosial. Seperti kita tahu, angka kasus Covid-19 di Kendari memang sempat naik, tetapi saat ini mulai terus turun. Kami berupaya agar kasus kembali rendah seperti di awal tahun sebelumnya,” katanya.
Pemkot Kendari telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 58 miliar untuk penanganan Covid-19 pada 2021 ini. Akan tetapi, sejak Mei lalu, kasus Covid-19 melonjak hingga ratusan kasus dalam sehari. Jumlah pasien meninggal juga terus bertambah.
Hingga saat ini, jumlah kasus mencapai 7.428 kasus, dengan 93 orang meninggal. Sebanyak 6.794 orang telah sembuh dan 541 orang dalam perawatan atau isolasi mandiri. Jumlah kasus aktif telah turun dari beberapa pekan lalu yang mencapai lebih dari 1.000 kasus.
Pada Juli lalu, anggaran penanganan Covid-19 tersisa Rp 10 miliar. Dengan kasus yang masih bertambah, pemerintah menambah kapasitas rumah sakit agar pasien yang terpapar Covid-19 bisa tertangani.
”Anggaran tersisa, sebesar Rp 10 miliar, digunakan untuk pembelian fasilitas penambahan ruangan penanganan Covid-19, baik ranjang maupun fasilitas penunjang. Tidak hanya itu, anggaran juga disiapkan untuk insentif tenaga kesehatan yang bertugas,” kata Sekretaris Daerah Kendari Nahwa Umar, dua pekan lalu.
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 Kendari pada 2021 ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 51 miliar. Selain pembelian alat kesehatan dan pemulihan ekonomi, pengeluaran juga disumbang oleh insentif tenaga kesehatan yang semuanya ditanggung pemerintah daerah. Pada awal pandemi, insentif petugas kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Alokasi anggaran penanganan Covid-19 Kendari di 2021 ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 51 miliar.
Ketua DPRD Kendari Subhan mengatakan, pandemi Covid-19 yang terus berlangsung memang berdampak pada multisektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, dan sektor lain. Semua sektor ini harus tertangani, tetapi dengan prinsip prioritas.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mendiskusikan alokasi anggaran penanganan Covid-19 bersama Pemkot Kendari. Di situ akan ditelaah dan dikaji alokasi setiap anggaran hingga akan keluar sebuah kebijakan bersama.
”Tentunya akan didiskusikan bersama nantinya karena penanganan Covid-19 merupakan sesuatu yang kompleks. Tinggal kita lihat mana yang prioritas untuk kesehatan, ekonomi, dan sosial. Apalagi, kita tidak tahu pandemi Covid-19 ini akan sampai kapan berakhirnya,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sultra Kisran Makati mengatakan, alokasi anggaran benar-benar harus disesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat. Alokasi juga harus dipastikan efektif dan tepat sasaran agar tidak menjadi pemborosan dan membuka peluang penyalahgunaan anggaran.
Menurut Kisran, sektor kesehatan tetap menjadi hal yang utama agar masyarakat tetap terjamin keselamatan dan kesehatannya. Selain penambahan kapasitas ruangan, yang penting dilakukan adalah penelusuran kasus yang masif di masyarakat.
Pada sektor ekonomi dan sosial, tambah Kisran, semua lapisan masyarakat yang terdampak pandemi harus mendapatkan akses dan bantuan yang sama dari pemerintah. ”Mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga pelaku UMKM juga harus diperhatikan. Paling penting adalah program yang ada dengan dana puluhan miliar itu tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.