Dapur Umum untuk Layani Karantina Kompleks Dosen Universitas Tadulako, Palu
Perumahan yang ditempati dosen dan pegawai Universitas Tadulako, Palu, Sulteng, dikarantina menyusul tingginya penularan Covid-19. Kebijakan itu bisa direplikasi ke kompleks atau kelurahan lain dengan partisipasi warga.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·5 menit baca
PALU, KOMPAS — Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah mendirikan dua dapur umum untuk melayani kebutuhan pangan ribuan warga di kompleks perumahan yang ditempati dosen dan pegawai Universitas Tadulako, Palu. Kompleks dikarantina menyusul tingginya penularan Covid-19 dan kasus kematian di sana.
Dapur umum tersebut mulai dioperasikan pada Selasa (17/8/2021) pagi. Dapur umum menyediakan makanan dan minuman untuk makan siang dan malam selama seminggu atau hingga 23 Agustus 2021. Namun, dapur umum tidak menyediakan makan pagi atau sarapan.
Kedua dapur umum itu berada di pinggir jalan utama masuk ke kompleks Perumahan Dosen Universitas Tadulako (Untad), universitas negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dapur umum tepatnya berdiri di sebelah selatan Kompleks Untad, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Sejumlah petugas memasak nasi dan lauk-pauk di dandang besar di kedua dapur umum.
Koordinator Dapur Umum Dinas Sosial Kota Palu Aswar menyatakan, total warga yang terdata untuk dilayani sebanyak 2.000 jiwa. ”Kami layani 1.000 jiwa. Dapur Umum Dinas Sosial Provinsi Sulteng layani 1.000 jiwa. Semua bahan pangan untuk kebutuhan mereka dari pemerintah,” ujarnya saat ditemui di dapur umum, Selasa.
Perumahan Dosen Untad tersebut terdiri atas dua rukun warga (RW), masing-masing dengan 4 rukun tetangga (RT). Penghuni kompleks tersebut adalah dosen dan pegawai yang bekerja di Untad.
Pemerintah Kota Palu memutuskan mengarantina kompleks perumahan tersebut sejak 16 Agustus sampai 23 Agustus 2021. Hal itu dilakukan karena tingginya penularan Covid-19 di kompleks tersebut disertai dengan meningkatnya kasus kematian.
Karantina (lockdown) dilakukan dengan menutup semua akses masuk dan keluar kompleks, baik jalan utama maupun jalan pintas atau jalan tikus. Petugas gabungan berjaga di jalan utama dan jalan-jalan pintas. Jalan-jalan tersebut dipalang dengan kayu dan portal. Jalan ditutup total pada pukul 19.00 hingga pukul 06.00 Wita.
Warga kompleks masih bisa keluar dan masuk dengan pemeriksaan di jalan utama. Warga harus diperiksa petugas, apa kepentingannya sehingga harus keluar rumah. Warga dari luar kompleks hanya bisa masuk dengan menunjukkan hasil negatif tes antigen.
Adapun warga yang terinfeksi Covid-19 diisolasi di fasilitas yang telah disediakan pemerintah, yakni Asrama Haji dan Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan. Saat ini, tes massal untuk mendeteksi dan menjangkau kasus penularan masih berlangsung.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyatakan, tingkat penularan (positivity rate) di kompleks tersebut mencapai 25 persen dalam seminggu terakhir. Artinya, 25 dari 100 orang yang dites terkonfirmasi positif.
Selain itu, ada tujuh orang meninggal, beberapa di antaranya dosen, dalam seminggu terakhir. ”Kami ambil langkah cepat dengan lockdown mikro efektif. Semoga pembatasan ketat ini bisa mengendalikan penularan Covid-19 di perumahan dosen,” ujarnya.
Sebagai gambaran, di Kelurahan Tondo, termasuk di kompleks Perumahan Dosen Untad, terlihat ada tambahan kasus aktif (perawatan dan isolasi mandiri) dalam lima hari terakhir. Pada 13 Agustus tercatat ada 43 kasus aktif, lalu naik menjadi 54 kasus pada 16 Agustus.
Hadianto memastikan kebijakan pembatasan tersebut sudah dibicarakan dengan perwakilan kompleks perumahan. Mereka diklaim menyetujui kebijakan untuk pengendalian Covid-19 dan demi kebaikan bersama.
Kasus penularan Covid-19 di Kota Palu sejauh ini masih tinggi. Setiap hari jumlah kasus baru berkisar 90-200 kasus. Pada Senin (16/8/2021), misalnya, ada tambahan 97 kasus infeksi. Sehari sebelumnya, tercatat 190 kasus baru. Total kasus di ibu kota Provinsi Sulteng tersebut saat ini 5.991 kasus atau tertinggi di Sulteng dengan jumlah 24.903 kasus.
Berbanding lurus dengan terus bertambahnya kasus penularan, kasus kematian juga selalu ada setiap hari berkisar 1-8 kematian. Total kasus kematian sejak kasus pertama ditemukan pada akhir Maret 2020 menjadi 176 kejadian (2,36 persen).
Kami berharap kebijakan ini bisa mengendalikan penularan Covid-19.
Ketua RW 008 Ramlan menyebutkan, pihaknya menerima keputusan pemerintah tersebut meskipun dari awal tak ada dialog antara penghuni kompleks perumahan dan pemerintah terkait kebijakan lockdown.
Menurut dia, rentang waktu meninggalnya penghuni perumahan akibat Covid-19 terjadi dalam dua minggu terakhir, bukan seminggu terakhir. ”Saya bahkan baru dapat informasi pasti lima orang yang meninggal itu terinfeksi Covid-19, dua orang lainnya belum bisa dipastikan,” kata dosen Fakultas Pertanian Untad tersebut.
Ia menuturkan, selama ini aktivitas warga hanya antara kampus dan rumah. Ia menduga virus masuk dan berkembang karena adanya anggota keluarga para penghuni rumah yang masuk ke kompleks. Ia mencontohkan, salah satu yang meninggal itu diketahui kontak dengan anaknya yang punya riwayat perjalanan dari luar Sulteng.
Kemungkin lainnya, penularan dari para mahasiswa yang bertemu dengan dosen untuk bimbingan tugas. ”Kami berharap, kebijakan ini bisa mengendalikan penularan Covid-19,” ucapnya.
Karantina wilayah Perumahan Dosen Untad tersebut merupakan pembatasan ketat pertama yang diberlakukan pemerintah sejauh ini. Palu sebetulnya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dengan aturan jam operasi tempat usaha dibatasi hingga pukul 21.00 Wita, tak ada acara resepsi pernikahan, dan tak dibolehkan makan atau minum di tempat di restoran atau kafe/warung kopi.
Bisa direplikasi
Kebijakan lockdownPerumahan Dosen Untad dinilai bisa direplikasi untuk komplek-kompleks perumahan lain atau setidaknya di tingkat kelurahan di Kota Palu dengan kasus aktif tinggi. ”Kalau basis datanya jelas, mulai dari jumlah kasus aktif, tingkat penularan, dan kematian, itu bisa dilakukan, di kompleks perumahan atau kelurahan,” ujar Nudin Lasahido, sukarelawan Roa Jaga Roa, simpul masyarakat sipil di Palu, yang membantu pemenuhan kebutuhan warga yang menjalani isolasi mandiri.
Namun, kebijakan tersebut perlu melibatkan warga. Warga harus diberi tahu maksud, durasi, dan apa saja yang dilakukan pemerintah selama lockdown dilaksanakan. Hal itu penting agar kebijakan diterima warga, yang pada akhirnya efektif mengendalikan penularan Covid-19.