Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Sabu Raijua Terendah di NTT
Kabupaten Sabu Raijua menjadi daerah dengan cakupan terendah vaksinasi di Nusa Tenggara Timur.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Terhitung sejak 14 Januari 2021, baru 12.730 warga Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, yang mendapatkan vaksinasi tahap pertama dan kedua. Cakupan vaksinasi tertinggi ada di Kota Kupang dengan persentase 48,31 persen dari target penerima 333.628 penduduk.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sabu Raijua Urbanus Rohi dihubungi dari Kota Kupang, Kamis (5/8/2021), mengatakan, cakupan vaksinasi di Sabu Raijua paling rendah di NTT. ”Target yang harus divaksin 121.924 warga. Masih 109.194 warga Sabu Raijua yang harus divaksin,” katanya.
Dari target 121.924 warga yang harus divaksin itu, termasuk tenaga kesehatan, TNI/Polri, pekerja publik, lanjut usia, dan masyarakat lainnya. Itu belum termasuk anak-anak usia 12-18 tahun. Minimnya cakupan vaksinasi, kata Rohi, karena pasokan vaksin yang terbatas.
Saat ini, jumlah kasus Covid-19 di kabupaten kepulauan yang berjarak sekitar 370 mil (595,457 km) dari Kota Kupang itu sebanyak 988 kasus. Yang masih dalam perawatan 171 pasien, meninggal 10 orang, dan sembuh 817 pasien. Total jumlah penduduk Sabu Raijua pada tahun 2019 sebanyak 221.089 jiwa.
Pemkab Sabu Raijua menyediakan tiga lokasi isolasi terpusat, yakni Rumah Jabatan Camat Sabu Barat, Rumah Jabatan Camat Sabu Mehara, dan rumah paramedis di Raemadia. Dari 171 pasien yang masih dirawat itu, 50 di antaranya menjalani isolasi terpusat di tiga lokasi, 50 dirawat di rumah sakit umum daerah, dan 71 menjalami isolasi mandiri yang dikunjungi tenaga kesehatan.
Isolasi terpusat khusus bagi pasien Covid-19 kategori sakit berat dan ditanggung pemda. Pasien Covid-19 dengan gejala ringan dan sedang menjalani isolasi di rumah masing-masing.
Mengenai ketersediaan tenaga dokter di daerah itu dinilai mencukupi. Dari enam puskesmas, masing-masing ditempati dua dokter umum. Hanya dua puskesmas yang masing-masing memiliki satu dokter gigi dan satu dokter umum. ”Sebanyak delapan dokter umum adalah tenaga kontrak, bukan PNS. Mereka dikontrak Rp 40 juta per bulan,” kata Rohi.
Sabu Raijua juga hanya memiliki dua dokter spesialis, yakni spesialis bedah. Tenaga dokter spesialis lain belum ada sehingga kebanyakan pasien sakit berat dirujuk ke RSUD Yohannes Kupang di Kupang.
Data vaksinasi Provinsi NTT, Kabupaten Malaka menempati urutan kedua terendah cakupan vaksinasinya, yakni 14.320 untuk tahap pertama dan kedua, dari target 210.219, lalu Kabupaten Sumba Tengah mencakup 15.670 dari target 197.219 warga.
Kota Kupang menempati urutan pertama tertinggi tingkat vaksinasinya, yakni 161.191 untuk tahap pertama atau 48,31 persen. Vaksinasi tahap kedua 76.195 warga atau 23.05 persen. Target vaksinasi Kota Kupang 333.628 warga.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang dr Maria Stephani mengatakan, Wisma Pramuka NTT di Kupang dan Puskesmas Penkase di Kecamatan Alak, Kupang, menjadi tempat isolasi terpusat khusus bagi orang tanpa gejala. ”Dengan ini, pemkot telah memiliki dua tempat isolasi terpusat bagi pasien Covid-19. OTG pun harus menjalani isolasi karena mereka sangat berpeluang menyebarkan virus kepada orang lain,” katanya.
Anggota Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesehatan, Ana Kolin, mengatakan, perlu edukasi soal protokol kesehatan, vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM dan PPKM level 4 kepada masyarakat, terutama di desa. Saat ini, pandemi Covid-19 sudah merembes ke desa-desa terpencil di NTT.
Paling utama dari semua itu adalah penerapan protokol kesehatan. Jika prokes dijalankan secara baik dan benar, maka mampu menekan laju penyebaran Covid-19. Edukasi itu penting untuk membangun kesadaran masyarakat. ”Bahwa vaksin Covid-19 itu mahal. Pemerintah harus keluarkan anggaran triliunan rupiah untuk membeli vaksin, hanya demi meningkatkan imunitas warga. Ini harus dipahami masyarakat sehingga lebih serius menjalankan protokol kesehatan atau mengikuti vaksinasi,” kata Kolin.
Pemahaman yang baik dan benar sekitar Covid-19 juga akan melindungi warga dari berita bohong dan provokatif.