Polisi Selidiki Kebakaran Belasan Rumah Pegawai Pemda di Yalimo
Dalam dua hari terakhir, 12 rumah di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, terbakar. Jajaran Polres Yalimo masih berupaya menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran di daerah yang masih didera konflik buntut pilkada ini.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·4 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 12 rumah dinas milik pegawai pemda dan Bank Papua di Kabupaten Yalimo, Papua, terbakar dalam dua hari terakhir. Polisi masih menyelidiki penyebab dan motif di balik kejadian tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Resor Yalimo Ajun Komisaris Besar Hesman S Napitupulu saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (1/8/2021). Hesman mengatakan, kebakaran belasan rumah itu terjadi sejak Sabtu kemarin. Kejadian terakhir, dua rumah kembali terbakar pada Minggu (1/8) sekitar pukul 03.30 WIT. Sebanyak 12 rumah ini terdiri dari enam rumah milik pegawai dinas pertanian, empat rumah pegawai Sekretariat Daerah Pemda Yalimo, dan dua rumah pegawai Bank Papua.
Dalam sebulan terakhir, situasi keamanan di Yalimo belum kondusif. Kondisi ini bermula dengan insiden pembakaran 34 bangunan kantor pemerintah serta 126 rumah dan kios warga di Distrik Elelim, ibu kota Yalimo, 29 Juni 2021.
Massa juga membakar empat kendaraan roda empat dan 115 sepeda motor. Total kerugian akibat aksi pembakaran ratusan bangunan dan kendaraan bermotor di Elelim mencapai Rp 324 miliar.
Sekitar 400 orang melakukan aksi itu setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan Erdi Dabi sebagai calon bupati Yalimo dan memutuskan pelaksanaan pilkada ulang. Erdi dinilai masih berstatus mantan terpidana baru dapat mengajukan diri sebagai calon bupati lima tahun mendatang.
Sebanyak 1.025 warga telah mengungsi ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Warga mengungsi agar menghindari konflik susulan kembali terjadi di Elelim. ”Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena rumah dalam keadaan kosong. Penghuni rumah telah mengungsi ke Wamena. Kami masih menyelidiki apakah kebakaran karena arus pendek listrik atau sengaja dibakar oknum tertentu,” kata Hesman.
Hesman menuturkan, aparat keamanan telah melaksanakan patroli setiap malam dengan menerjunkan sebanyak tiga tim. Namun, tidak semua wilayah daerah Elelim telah teraliri listrik sehingga menyulitkan patroli
Ia pun mengakui, pelayanan publik di Yalimo belum berjalan normal. Massa pendukung Erdi masih menutup jalan yang menjadi akses masuk ke Yalimo selama sebulan terakhir.
”Kami juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membujuk massa menghentikan pemalangan jalan. Saat ini sebanyak 100 anggota kepolisian setempat beserta Brimob terus berupaya menjaga keamanan Yalimo tetap kondusif,” tuturnya.
Layanan publik
Jefri Loho, salah satu tokoh pemuda di Distrik Elelim, saat dihubungi mengatakan, massa masih menutup seluruh akses jalan masuk ke pusat kota Yalimo. Hal ini masih buntut dari penolakan massa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi pada pelaksanaan pilkada ulang di Yalimo.
Ia mengungkapkan, aktivitas pemerintahan dan perekonomian warga juga tidak berjalan normal seperti biasa. Pelayanan kesehatan dasar dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat juga tidak terlaksana.
”Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat di Yalimo. Kehidupan ekonomi masyarakat sangat sulit dan pelaksanaan vaksinasi belum terealisasi hingga kini,” ujar Jefri.
Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat di Yalimo.
Marthen Tangalele (40), salah seorang pengawai negeri sipil, mengatakan, dirinya sama sekali tidak berkantor karena aktivitas pemerintahan lumpuh. ”Pelayanan kesehatan di Puskesmas Elelim juga ditutup. Warga meminum obat generik jika mengalami gangguan kesehatan,” tuturnya.
Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik pada akhir tahun 2020, angka kemiskinan di Yalimo mencapai 32,82 persen dari total penduduk sebanyak 101.973 jiwa. Yalimo juga termasuk 17 kabupaten di Papua dengan status Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.
IPM Yalimo masih di bawah angka ideal 60, yakni 48,34. Hal ini menunjukkan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan belum optimal walau Yalimo telah dimekarkan pada 2008.
Leo Himan selaku perwakilan tim hukum Erdi Dabi-Jhon Wilil mengatakan, masyarakat sangat kecewa dengan keputusan MK yang membatalkan pasangan Erdi-John sebagai calon bupati dan wakil bupati Yalimo. Hal inilah yang menyebabkan massa menutup seluruh akses jalan ke Yalimo.
Ia pun menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai prosedur karena sudah dilaksanakan tahapan pemungutan suara ulang di Yalimo pada tanggal 5 Mei 2021. Pasangan Erdi-Jhon menjadi pemenang Pilkada Yalimo dengan perolehan 47.785 suara.
Sekretaris Daerah Pemkab Yalimo Isak Yando menyatakan pihaknya tidak siap untuk melaksanakan pilkada ulang sesuai amanah Mahkamah Konstitusi. ”Pemda Yalimo tidak siap melaksanakan pilkada ulang karena masalah minimnya anggaran, fasilitas, dukungan masyarakat dan terutama situasi keamanan belum kondusif,” tutur Isak.