Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jabar Turun, Penambahan Kasus Tinggi
Meskipun keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di Jawa Barat menurun, pandemi belum sepenuhnya terkendali. Penambahan kasus baru masih tinggi. Laju penularan mesti diminimalkan dengan memperketat protokol kesehatan.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19 di Jawa Barat terus menurun dalam tiga pekan terakhir. Namun, pandemi belum sepenuhnya terkendali. Penambahan kasus baru masih tinggi dengan rata-rata 7.000 kasus per hari.
Keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) di Jabar sebesar 66 persen, Senin (26/7/2021). Ini merupakan BOR terendah dalam 1,5 bulan terakhir. Okupansi tertinggi terjadi pada akhir Juni dan awal Juli hingga di atas 90 persen.
Penurunan BOR disebabkan sejumlah faktor. Mulai dari menaikkan rasio tempat tidur pasien Covid-19, pengoperasian tempat pemulihan di hotel-hotel bagi pasien yang mulai membaik, dan menyediakan ruang isolasi di desa untuk pasien tanpa gejala dan bergejala ringan.
Akan tetapi, penambahan kasus Covid-19 di Jabar masih tinggi. Dalam sepekan terakhir, bertambah rata-rata 7.000 kasus per hari. Hal ini mengindikasikan penularan virus korona baru masih mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) yang diperbarui hingga Senin pukul 18.30, total kasus di Jabar berjumlah 569.069. Bertambah 5.302 kasus dari hari sebelumnya. Sebanyak 431.363 orang sembuh, 129.560 orang masih dirawat atau diisolasi (kasus aktif), dan 8.146 orang meninggal.
Sejumlah 80 persen kasus aktif merupakan pasien isolasi mandiri. Pemerintah Provinsi Jabar memberikan bantuan obat-obatan dan telekonsultasi kesehatan untuk mendukung penyembuhannya.
Secara umum situasinya membaik, tetapi belum terkendali sepenuhnya.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus diharapkan dapat menekan laju penularan Covid-19. ”Secara umum situasinya membaik, tetapi belum terkendali sepenuhnya,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil.
Emil mengatakan, 11 daerah dari 27 kabupaten/kota di Jabar akan menerapkan PPKM level 3. Ke-11 daerah itu adalah Kabupaten Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Ciamis, Tasikmalaya.
”Jabar sebenarnya ada 13 daerah yang sudah masuk ke PPKM level 3, terbanyak di seluruh Pulau Jawa-Bali. Tetapi, yang diizinkan ke level 3 hanya 11 daerah karena Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat masuk ke wilayah aglomerasi Bandung Raya. Jadi, diarahkan melakukan PPKM level 4,” ujarnya.
Bersama kawasan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi), Bandung Raya merupakan penyumbang kasus terbanyak Covid-19 di Jabar. Lebih dari 70 persen kasus berasal dari dua kawasan itu.
Dalam PPKM level 3 terdapat sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat. Beberapa di antaranya pembukaan toko hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen, mal diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 25 persen, dan penggunaan tempat ibadah dengan kapasitas 25 persen.
Sentra vaksinasi akan digencarkan selama PPKM. Berdasarkan data vaksin.kemkes.go.id, vaksinasi tahap 1 dan 2 di Jabar menyasar 37,9 juta orang. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan, warga lanjut usia, petugas layanan publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum, termasuk berusia 12-17 tahun.
Hingga Senin malam masih 5,51 juta orang atau sekitar 14,5 persen yang menerima vaksin dosis pertama. Sementara pencapaian vaksinasi dosis kedua baru 2,55 juta orang atau 6,72 persen.
Menurut Kamil, daerah dengan cakupan vaksinasi di atas 30 persen, seperti Kota Bandung dan Cirebon, memiliki tingkat kematian pasien Covid-19 yang rendah. ”Oleh karena itu, kesimpulan bahwa vaksinasi tinggi akan membuat penyembuhan dan keselamatan jiwa lebih baik. Itu yang akan terus kita dorong,” ucapnya.
Percepatan vaksinasi sangat dibutuhkan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Upaya ini dilakukan dengab berbagai cara, salah satunya berkolaborasi bersama sejumlah pihak untuk menggelar vaksinasi massal.
Pemerintah Kota Bandung, misalnya, bekerja sama dengan pengusaha ritel dalam penyuntikan vaksin Covid-19 kepada pekerjanya. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, vaksinasi tersebut tidak hanya untuk melindungi karyawan, tetapi juga demi keamanan dan kenyamanan pembeli.
”Semakin banyak karyawan yang divaksin, akan semakin baik. Semoga upaya ini bisa mempercepat herd immunity,” ujarnya.