Wapres Amin Soroti Vaksinasi Covid-19 di Jatim yang Masih Rendah
Realisasi pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur baru tercapai 8,36 persen dari total sasaran vaksinasi sebesar 31,8 juta orang.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Memasuki masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti masih rendahnya vaksinasi di Provinsi Jawa Timur. Realisasi pelaksanaan vaksinasi baru tercapai 8,36 persen dari total sasaran vaksinasi sebesar 31,8 juta orang. Selain itu, Wapres Amin juga menyoroti masih tingginya mobilitas penduduk di wilayah Jawa Timur selama masa PPKM darurat.
Hal tersebut diungkapkan Wapres Amin ketika memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Satgas Covid-19, Rabu (21/7/2021). Rapat koordinasi secara virtual tersebut juga dihadiri, antara lain, oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito.
”Apakah hambatan yang masih dihadapi oleh Jawa Timur?” tanya Wapres Amin terkait masih rendahnya pelaksanaan vaksinasi di Jatim.
Menanggapi pernyataan Wapres Amin, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mendapat tambahan kiriman 220.000 dosis vaksin. ”Ini memang yang sudah masuk ke dalam dosis kedua. Rata-rata bupati dan wali kota minta ini, urgent-urgent seperti itu. Mungkin perlu ada sosialisasi kembali sesuai arahan Pak Presiden jangan menunggu dosis kedua, habiskan habiskan,” kata Khofifah.
Menurut Khofifah, stok vaksin yang masih disimpan di Jawa Timur memang jumlahnya terlihat besar. ”Tapi, jumlah yang besar itu kalau sudah dikerucutkan berapa yang ada dinas kesehatan kabupaten/kota, seperti yang tadi disampaikan para wali kota/bupati,” ujarnya.
Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada Rabu (21/7/2021) malam, pemerintah akan mengirim 506.500 dosis vaksin AstraZeneca ke Jawa Timur. Pada Senin (19/7/2021), pemerintah juga sudah mengirimkan 435.000 vaksin Sinopharm ke Jatim. ”Mudah-mudahan nanti sekitar 1 juta dosis yang masuk di minggu ini bisa dibagikan ke seluruh daerah di Jatim,” ucap Budi.
Pemerintah juga terus memberikan bantuan sosial bagi masyarakat Jatim dalam masa PPKM darurat. Bantuan produktif usaha mikro (bpum) sampai dengan kuartal pertama telah disalurkan bagi 1.056.208 usaha mikro.
Tentang masih rendahnya penyaluran bansos, Pemerintah Provinsi Jatim diharapkan bisa melakukan percepatan melalui perbaikan data, terutama terkait kelengkapan data nomor induk kependudukan dari para penerima manfaat. Selain itu, lembaga penyalur bantuan sosial, seperti PT Pos dan perbankan di Jatim, juga perlu melakukan penambahan sumber daya manusia.
Mobilitas tinggi
Wapres Amin juga menyoroti masih tingginya mobilitas penduduk di wilayah Jawa Timur. Penurunan mobilitas masyarakat di pusat perbelanjaan dan rekreasi di Jatim masih belum setinggi di DKI Jakarta. Bahkan, penurunan mobilitas di Jatim masih di bawah DI Yogyakarta dan Bali.
Tingginya mobilitas masyarakat di Jatim ini tecermin dari data Google Community Mobility per Jumat (16/7/2021). ”Sehingga untuk Provinsi Jatim diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi,” ujar Wapres Amin.
Wapres Amin juga mengevaluasi pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) di Jatim. Jumlah testing atau pengetesan di Provinsi jatim sudah di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ”Tapi, positivity rate di Jatim masih sangat jauh di atas standar WHO, yaitu 5 persen. Positivity rate Jatim masih berada pada angka 39,24 persen. Jauh di atas WHO yang 5 persen,” ucap Wapres Amin.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres Amin ingin memperoleh gambaran tentang apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat terkait penambahan jumlah pengetesan dan tracing atau pelacakan agar angka positivity rate bisa diturunkan.
Dalam pelaksanaan PPKM darurat, Wapres Amin menegaskan ingin mendorong terlaksananya koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah dengan lebih baik lagi.
”Mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tapi pandemi Covid-19 ini memang membutuhkan ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” ucap Wapres Amin.