Vaksin Terbatas, Kekebalan Komunal di Sumsel Terancam Tak Capai Target
Kekurangan vaksin mulai dirasakan Sumatera Selatan karena warga antusias mengikuti program vaksinasi pemerintah. Jumlahnya yang tidak banyak membuat penyaluran ke daerah pelosok juga tersendat.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Target Sumatera Selatan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity pada awal 2022 terancam tidak tercapai akibat keterbatasan vaksin. Sampai saat ini cakupan vaksinasi di Sumsel masih di bawah 15 persen. Karena itu, Sumsel meminta adanya tambahan pasokan agar cakupan vaksinasi bisa dioptimalkan.
Gubernur Sumsel Herman Deru, Sabtu (17/7/2021), mengatakan, upaya vaksinasi di Sumatera Selatan saat ini terkendala ketersediaan vaksin. Sumsel sudah bisa melakukan vaksinasi sebanyak 77.800 dosis per hari. Hal ini terbukti saat simulasi 1 juta vaksin yang dicanangkan pemerintah pusat pada Kamis (24/6/2021) yang menargetkan Sumsel memvaksinasi sekitar 31.000 orang dalam sehari. Namun, capaiannya lebih dua kali target.
Setiap bulannya Sumsel hanya menerima sekitar 360.000 dosis vaksin. Padahal, kemampuan vaksinasi di Sumsel telah mencapai 100.000 dosis per hari. Kondisi ini berlawanan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk menghabiskan seluruh vaksin yang dikirimkan. ”Semua vaksin sudah kami habiskan, tetapi sekarang kami kehabisan vaksin,” ujar Herman.
Hingga saat ini, dari sekitar 5,5 juta warga Sumsel yang menjadi sasaran vaksinasi, baru 13 persen yang sudah menerima suntikan dosis pertama. Adapun untuk penyuntikan dosis kedua baru mencapai 6 persen. Jika pemberian vaksin hanya stagnan di kisaran tersebut, upaya Sumsel untuk mencapai kekebalan komunal pada awal 2022 terancam tidak tercapai.
Karena itu, Herman meminta agar distribusi vaksin dapat ditambah sehingga upaya daerah untuk mencapai kekebalan komunal segera terwujud.
Herman pun telah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah sekitar 150.000 vial atau sekitar 1,5 juta dosis vaksin per bulan sampai tujuh bulan ke depan. Dengan demikian, diharapkan pada awal 2022, Sumsel sudah mencapai kekebalan komunal, yakni sekitar 70 persen dari sasaran vaksinasi.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Ferry Yanuar mengakui distribusi vaksin yang terbatas ini menyulitkan pemerintah daerah untuk menyalurkan vaksin. ”Jumlah yang disalurkan terlalu sedikit sehingga penyaluran vaksinasi tidak optimal terutama di kawasan pelosok,” ujarnya.
Jumlah yang disalurkan terlalu sedikit sehingga penyaluran vaksinasi tidak optimal terutama di kawasan pelosok. (Ferry Yanuar)
Rata-rata dalam satu minggu, Sumsel hanya mendapat jatah sekitar 83.000 dosis vaksin. Itu sudah termasuk jatah untuk petugas TNI/Polri. Karena jumlah dosis vaksin yang terbatas itulah, pemprov harus pintar-pintar mendistribusikannya ke kota/kabupaten.
”Saat ini Kementerian Kesehatan sudah membuka layanan vaksin untuk semua segmentasi, tetapi jumlah vaksin yang dikirim masih terbatas,” ujarnya.
Penyaluran vaksin yang dikirim per minggu itu juga menyulitkan pemerintah di daerah yang lokasinya jauh dari ibu kota. Misalnya Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk mengambil vaksin dari Palembang, petugas membutuhkan waktu sekitar dua hari perjalanan. ”Jumlah vaksin yang mereka terima tidak sebanding dengan waktu dan biaya yang mereka keluarkan untuk menyalurkan vaksin,” ujarnya.
Belum lagi jika mereka harus menyalurkan ke desa yang berada di daerah terpencil tentu membutuhkan waktu perjalanan yang lebih panjang lagi. Karena itu, Ferry berharap agar penyaluran vaksin bisa lebih banyak sehingga cakupan vaksin bisa lebih luas.
Hal ini dirasakan oleh Rudi Yanto (41), warga Palembang, yang sampai saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Awalnya ia tidak mau divaksinasi. Namun, akibat perusahaan tempat dia bekerja memintanya untuk segera divaksin, dia pun mengerjakannya. ”Selain untuk melindungi diri juga untuk mempermudah jika harus melakukan perjalanan ke luar kota,” katanya.
Namun, ketika dia menyambangi beberapa fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun klinik swasta, banyak dari mereka yang menutup pelayanan untuk sementara waktu karena kehabisan vaksin. ”Saya disuruh kembali lagi minggu depan jika vaksin sudah tersedia,” ujar Rudi.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengakui hal itu. Saat ini ada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak melayani vaksinasi karena ketersediaan vaksin yang terbatas. Padahal, antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi.
Karena itu, dia berharap agar kebutuhan vaksinasi terhadap masyarakat bisa terpenuhi. ”Kami berharap ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat,” katanya.