90 Persen Penderita Covid-19 di Papua Belum Divaksinasi

Sebanyak 90 persen dari ribuan penderita Covid-19 di Papua adalah warga yang belum divaksin. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan mengalami gejala yang lebih berat.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pemberian vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Senin (12/7/2021).

JAYAPURA, KOMPAS — Sebanyak 90 persen dari ribuan warga di Provinsi Papua yang terpapar Covid-19 merupakan mereka yang belum divaksinasi. Saat ini, sebanyak 3.694 warga yang terpapar Covid-19 masih menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi mandiri.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum, saat ditemui di Jayapura, Senin (12/7/2021), membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan, angka 90 persen itu berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan Provinsi Papua selama beberapa pekan ini.

Kondisi ini menyebabkan banyak warga terpapar dengan gejala yang berat. ”Dari pantauan kami, pasien Covid-19 yang telah divaksin tidak merasakan gejala. Sementara pasien yang belum divaksin rata-rata mendapatkan gejala yang berat, seperti sesak napas,” papar Aaron.

Ia mengatakan, cakupan vaksinasi di Papua masih rendah, yakni 10,28 persen untuk vaksinasi dosis pertama dan 4,92 persen untuk dosis kedua. Adapun total target vaksinasi Covid-19 di Papua sebanyak 2.659.210 orang.

Sementara itu, ketersediaan vaksin Covid-19 di Papua sangat cukup. Untuk vaksin Sinovac terdapat stok sebanyak 680.800 dosis, vaksin AstraZeneca sebanyak 24.400 dosis, dan vaksin gotong royong Sinopharm mencapai 11.710 dosis.

”Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan vaksinasi terhambat, yakni masalah anggaran, gangguan keamanan di sejumlah daerah, seperti Puncak dan Nduga, serta warga belum berani divaksin karena terpapar informasi bohong,” ucap Aaron.

Baca juga : Terkendala Beragam Masalah, Hanya 12 Daerah di Papua Aktif Gelar Vaksinasi Covid-19

Ia mengungkapkan, varian Delta Covid-19 yang sangat menular dicurigai telah menyebar di Papua sehingga kasus baru melonjak drastis. Hanya dalam 10 hari terakhir, sebanyak 2.705 warga Papua positif.

Terdapat 14 daerah di Papua yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Asmat, Yalimo, Jayawijaya, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Lanny Jaya, Mimika, Nabire, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen.

Berdasarkan data terakhir dari Satgas Covid-19 Papua, jumlah kumulatif kasus di Papua mencapai 27.110. Dari jumlah itu, 22.884 orang sembuh, 3.694 orang dirawat, dan 532 orang meninggal.

Sementara rasio jumlah kasus positif Covid-19 atau positivity rate di Papua mencapai 19,64 persen. Angka tersebut jauh melampaui batas maksimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen.

Diperlukan upaya sosialisasi yang masif kepada masyarakat, khususnya yang berada di daerah pedalaman.

”Kami berharap warga segera mengikuti vaksinasi Covid-19 dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Hanya dengan cara ini agar dapat bertahan di tengah kasus baru yang terus melonjak,” ujar Aaron.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Edoardus Kaize berpendapat, vaksinasi belum optimal karena warga masih ragu dan takut untuk divaksin. Diperlukan upaya sosialisasi yang masif kepada masyarakat, khususnya yang berada di daerah pedalaman.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Edoardus Kaize

”Selama ini banyak beredar informasi tentang dampak negatif dari vaksinasi. Satgas Covid-19 di setiap kabupaten dan kota di Papua seharusnya proaktif untuk memberikan sosialisasi pentingnya vaksinasi di tengah pandemi,” ujar Edoardus.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolikara Derwes Jikwa, saat dikonfirmasi, mengakui, pemberian vaksin baru terlaksana di kalangan tenaga kesehatan dan aparat TNI-Polri. Sebab, mayoritas warga di Tolikara merasa takut untuk divaksin.

”Kami belum dapat melaksanakan sosialisasi manfaat vaksin di 548 kampung di Tolikara. Hal ini disebabkan belum ada anggaran operasional untuk kegiatan tersebut,” kata Derwes.

Baca juga : Percepatan Vaksinasi di Papua Terkendala Anggaran