Proyek Infrastruktur Kalsel Bernilai Triliunan Rupiah Ditawarkan ke Korsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan. Beberapa proyek strategis bidang infrastruktur bernilai triliunan rupiah ditawarkan kepada investor agar pembangunannya terwujud.

HUMAS PEMPROV KALSEL

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA menandatangani nota kesepahaman dengan investor dari Korea Selatan di Banjarbaru, Jumat (2/7/2021).

BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan investor dari Korea Selatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek strategis bidang infrastruktur di Kalteng dengan nilai triliunan rupiah ditawarkan kepada investor ”Negeri Ginseng” agar pembangunannya bisa segera terwujud.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Pemprov Kalsel dan manajemen PT Pasifik Global Investment di Banjarbaru, Jumat (2/7/2021). Hadir dalam kesempatan itu Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Selain itu, ada juga jajaran manajemen perusahaan asal Korea Selatan di bawah naungan Pasifik Group.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel Nurul Fajar Desira, Minggu (4/7/2021), mengatakan, ada empat proyek infrastruktur yang ditawarkan ke Korsel. Proyek pertama adalah jembatan Pulau Laut, yang menghubungkan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru. Nilai proyek jembatan sepanjang 6,5 kilometer tersebut sekitar Rp 3,6 triliun.

Baca juga : Kalsel Usul Tiga Bendungan Lagi untuk Reduksi Banjir

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Sebuah feri menyeberang dari Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, menuju Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu (24/10/2018).

Selanjutnya adalah jalan lintas Banjarbaru-Batulicin sepanjang 157 km. Jalan itu terhubung dengan kawasan ekonomi terpadu di Kabupaten Tanah Bumbu. Jalurnya yang melintasi Pegunungan Meratus bisa mempercepat jarak tempuh dibandingkan jalur saat ini, yang panjangnya mencapai 250 km.

”Estimasi biaya proyeknya Rp 14,3 triliun. Untuk proyek ini, kami coba dengan tawaran pola pinjaman daerah kepada investor,” katanya.

Proyek strategis ketiga adalah jalur kereta api dari Kota Banjarmasin ke Tanjung, Kabupaten Tabalong, sepanjang 215 km. Jalur KA itu akan memperlancar akses dari Kalsel menuju kawasan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Perkiraan biaya pembangunannya mencapai Rp 25,7 triliun.

Kami hanya menawarkan proyek-proyek skala prioritas yang diyakini mampu memberikan dampak luas terhadap perekonomian.

Proyek strategis keempat adalah pembangunan pelabuhan Trisakti baru di Kota Banjarmasin. Menurut Fajar, proyek senilai Rp 220 miliar itu bisa menjadi alternatif bagi investor Korsel yang berminat berinvestasi di Kalsel. ”Jika proyek ini ditambah dengan kawasan industri terpadu di Mantuil, nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp 2 triliun,” ungkapnya.

Di samping keempat proyek strategis tersebut, Pemprov Kalsel juga menawarkan satu proyek tambahan kepada investor Korsel, yakni pembangunan Pusat Jantung Terpadu di RSUD Ulin Banjarmasin. ”Proyek tambahan ini bernilai Rp 175 miliar. Kami tawarkan dengan pola kerja sama berupa pinjaman,” katanya.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Gedung RSUD Ulin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (3/3/2020). RSUD Ulin menjadi salah satu RS rujukan penanggulangan Covid-19 di Kalsel.

Skala prioritas

Safrizal ZA mengatakan, penandatanganan MOU harus segera dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan atau memorandum of agreement (MOA). Jaraknya diharapkan tidak terlalu lama. Alasannya, proyek-proyek strategis tersebut sudah direncanakan sejak 2016.

”Ada banyak proyek pembangunan infrastruktur di Kalsel. Namun, yang ditawarkan kepada investor Korsel hanya sebagian. Kami hanya menawarkan proyek-proyek skala prioritas yang diyakini mampu memberikan dampak luas terhadap perekonomian,” tuturnya.

Menurut Safrizal, Kalsel memiliki masa depan cerah karena memiliki banyak potensi sumber daya alam, di antaranya pertambangan, perkebunan, pertanian, dan kelautan. Untuk mengolah hasilnya secara maksimal diperlukan infrastruktur yang memadai.

”Kerja sama dengan investor lebih banyak ditujukan kepada penyediaan infrastruktur supaya bisnis-bisnis lain ikut terdorong,” katanya.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mendukung penjajakan kerja sama yang dilakukan Pemprov Kalsel dengan PT Pasifik Global Investment. Kerja sama itu diharapkan segera terwujud dan berkelanjutan.

”Keterbatasan dana pemerintah dalam pembiayaan pembangunan tidak bisa dipungkiri. Sebagai upaya percepatan pembangunan, pemerintah memang perlu melibatkan pihak swasta atau investor,” kata politisi Partai Golkar itu.

Baca juga : Integrasi Sawit dan Sapi Dikembangkan di Kalsel