Kalsel Usul Tiga Bendungan Lagi untuk Reduksi Banjir
Pemprov Kalsel melalui Komisi V DPR mengusulkan pembangunan tiga bendungan lagi di tiga kabupaten berbeda. Pembangunan bendungan itu diperlukan untuk mereduksi banjir di masa datang.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Setelah Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin diresmikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi V DPR mengusulkan pembangunan tiga bendungan lagi di tiga kabupaten berbeda. Pembangunan bendungan-bendungan itu diperlukan untuk mereduksi banjir pada masa mendatang.
Banjir di Kalsel yang terjadi pada Januari 2021 merupakan bencana besar yang belum pernah dialami dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun. Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalsel menyebut banjir besar itu merupakan siklus 100 tahun sekali karena pernah terjadi pada tahun 1928 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir menyebabkan 11 dari 13 kabupaten/kota terendam.
Berdasarkan catatan Pos Komando Tanggap Darurat Banjir Provinsi Kalsel, dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang terkena dampak paling kecil. Banjir di Tapin hanya berdampak pada 549 keluarga atau 1.607 jiwa. Sementara di Kabupaten Banjar tetangganya, yang terkena dampak banjir mencapai 60.654 keluarga atau 275.906 jiwa.
Anggota Komisi V DPR daerah pemilihan Kalsel, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, banjir di Tapin tidak separah banjir di kabupaten/kota lainnya karena tertolong Bendungan Tapin. Bendungan itu mampu menahan debit air yang melimpah akibat curah hujan ekstrem beberapa waktu lalu. ”Dalam konteks penanganan banjir, kami sudah mengusulkan pembangunan tiga bendungan lagi. Satu di antaranya bisa segera dikerjakan dalam tahun ini karena sudah ada dananya,” kata Rifqi, Jumat (19/2/2021).
Tiga bendungan yang masuk daftar usulan, yaitu Bendungan Riam Kiwa di Banjar, Bendungan Pancur Hanau di Hulu Sungai Tengah, dan Bendungan Kusan di Tanah Bumbu. Keberadaan bendungan-bendungan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir.
Menurut Rifqi, dana APBN untuk pembangunan Bendungan Riam Kiwa sudah siap sebesar Rp 1,7 triliun. Rencana pembangunannya akan dimulai pada tahun ini sampai dengan 2024. Prioritas berikutnya adalah Bendungan Pancur Hanau karena Hulu Sungai Tengah menjadi daerah terdampak paling parah pada banjir kali ini.
”Untuk Bendungan Kusan, masih ada problem kewilayahan. Sungai Kusan masuk dalam otoritas wilayah provinsi, bukan otoritas wilayah pusat. Status itu harus diubah dulu sebelum kemudian diusulkan lagi,” kata politikus dari Fraksi PDI-P itu.
Dalam acara peresmian Bendungan Tapin sehari sebelumnya, Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA juga menyampaikan secara langsung di hadapan Presiden Joko Widodo tentang perlunya pembangunan tiga bendungan tersebut di Kalsel. Hal ini mengingat banjir beberapa waktu lalu telah merusak banyak infrastruktur di Kalsel.
”Beberapa infrastruktur di kabupaten lain hancur akibat banjir sehingga membutuhkan bendungan seperti di Tapin. Kami berharap bendungan-bendungan itu juga dapat direalisasikan,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri itu.
Bendungan Tapin dibangun sejak 2015 dengan dana APBN senilai Rp 986,50 miliar. Bendungan ini mulai proses pengisian air (impounding) pada Oktober 2020. Bendungan memiliki kapasitas tampung 56,77 juta meter kubik air dengan luas genangan mencapai 425 hektar, serta mampu mereduksi banjir sebesar 172 meter kubik per detik atau hingga 60 persen.
Di samping itu, bendungan berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan karena bisa menyediakan irigasi untuk lahan pertanian seluas 5.472 hektar, menyediakan air baku 0,50 meter kubik per detik, serta menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt (MW). Bendungan Tapin juga berpotensi menjadi tempat wisata.
”Sebagai masyarakat Kalsel, kami tentu bersyukur dan bergembira karena Bendungan Tapin ini merupakan salah satu pencapaian pembangunan infrastruktur di Kalsel. Setelah ini, kami tetap berharap bendungan-bendungan lain juga bisa segera dikerjakan,” kata Rifqi.