Menteri Johnny G Plate: Masalah Serius Kemenkominfo adalah Ketersediaan Lahan

Masalah serius yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kesiapan lahan di daerah untuk pembangunan ”base transceiver station” dekat permukiman penduduk.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (kedua dari kanan) berbincang dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat (ketiga dari kanan) bersama para bupati se-NTT dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan base transceiver station di Kupang, Senin (28/6/2021).

KUPANG, KOMPAS — Masalah serius yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kesiapan lahan di daerah-daerah. Pembangunan base transceiver station harus berada dekat permukiman penduduk dengan sejumlah fasilitas umum di sekitarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan base transceiver station (BTS) dan program literasi digital di Kupang, Senin (28/6/2021), mengatakan, rapat koordinasi pertama hari itu untuk meng-update perkembangan persiapan infrastruktur pembangunan BTS di daerah.

Menurut Menkominfo, masalah serius yang dihadapi Kemenkominfo di seluruh provinsi adalah kesiapan lahan untuk pembangunan BTS. Namun, khusus NTT, ada komitmen kuat dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyiapkan dan menyelesaikan masalah ini.

Jika hal itu terealisasi, pembangunan 421 BTS yang tersebar di 421 desa bakal bisa diselesaikan tahun ini atau paling lambat 2022. ”Saya harapkan bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” kata Johnny.

Merealisasikan pembangunan itu butuh kerja sama dan koordinasi antara Kemenkominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan. Langkah ini penting karena BTS tidak bisa dibangun di langit, dasar laut, atau di dalam air, tetapi harus di darat.

Baca juga : Jaringan Telekomunikasi di NTT Buruk, Koordinasi Distribusi Bantuan Terganggu

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate didampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberi keterangan kepada media di Kupang, Senin (28/6/2021).

Koordinasi itu untuk memastikan ketersediaan lahan dengan titik koordinat yang tepat, untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pembangunan BTS diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung target pencapaian pembangunan di daerah secara optimal.

Johnny mengatakan, Kemenkominfo mengharapkan pemda dan kementerian sama-sama menentukan titik koordinatnya, yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah itu.

”Wilayah di mana ada coverage sinyal, di situlah nanti permukiman masyarakat, kantor layanan pemerintah, sekolah, dan kegiatan lain,” katanya.

Oleh karena itu, Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berdekatan dengan permukiman, sarana pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini diperlukan agar tidak lagi beredar informasi bahwa siswa dan guru harus naik ke gunung atau bukit untuk mencari akses sinyal internet.

Jadi, jangan ada lagi kepala desa mau melakukan rapat secara dalam jaringan atau virtual harus naik pohon. ”Ini jangan sampai terjadi lagi. Kita sama-sama sejalan. Itulah gunanya rapat ini untuk menentukan di mana titik-titiknya sehingga pembangunan BTS berdampak panjang, sejalan, dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah dan aktivitas masyarakat, termasuk di sana,” tuturnya.

Ia mengajak gubernur, bupati, dan wali kota memanfaatkan infrastruktur teknologi dan komunikasi. Bahkan, adanya akses telekomunikasi di wilayah blank spot akan mendukung transformasi digital di NTT. Dengan ini tidak ada lagi wilayah blank spot.

Baca juga : NTT Butuh 2.000 Layanan Internet untuk Kebutuhan Sekolah dan Puskesmas

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyerahkan plakat tanda pembangunan base transceiver station (BTS) kepada Bupati Alor Amon Djobo untuk pembangunan BTS di Kabupaten Alor, Senin (28/6/2021), di Kupang.

Transformasi

Cara tersebut sebagai titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktivitas masyarakat NTT dan aktivitas ruang fisik ke aktivitas ruang-ruang digital. Selain itu, Johnny juga mengharapkan pemda menyiapkan talenta atau sumber daya manusia di bidang digital yang memadai.

”Talenta digital ini menjadi lompatan raksasa agar NTT setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya negara tetangga,” katanya.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan, rapat yang dihadiri langsung Menkominfo ini memberi energi positif dan semangat bagi masyarakat dan pemerintah daerah di NTT untuk mengatasi ketertinggalan. Rapat percepatan pembangunan BTS ini merupakan sebuah lompatan pembangunan budaya kerja.

Talenta digital ini menjadi lompatan raksasa agar NTT setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya negara tetangga. (Johnny G Plate)

Kepada para bupati dan wali kota, Laiskodat mengatakan, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh Kemenkominfo perlu dimanfaatkan dengan baik di daerah masing-masing.

”Kalau Pak Menteri dan jajaran seperti pimpinan Bakti sudah bekerja luar biasa di NTT, tetapi sumber daya manusia tidak ada di desa, sama dengan membangun jalan tetapi tidak ada manfaat bagi desa itu,” katanya.

Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Bambang Nugroho mengatakan, pembangunan BTS 4G akan hadir di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Manggarai Timur (66 lokasi), Alor (33 lokasi), Ende (59 lokasi), Kabupaten Kupang (24 lokasi), Lembata (31 lokasi), Nageko (1 lokasi), Rote Ndao (15 lokasi), dan Sabu Raijua (3 lokasi).

Baca juga : Jaringan Telkomsel Berangsur Pulih, Pelanggan di NTT Diberi Keringanan Biaya

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Menara Telkomsel di wilayah Kota Kupang.

Selain itu, di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Sumba Timur (89 lokasi), Timor Tengah Selatan (15 lokasi), Timor Tengah Utara (4 lokasi), Manggarai (31 lokasi), Sumba Barat (4 lokasi), dan Kabupaten Sumba Barat Daya (1 lokasi).

”Saat ini pembangunan BTS 4G di NTT sudah mencapai tahap ready for construction atau RFC. Sudah 81 titik pada tahap RFC dan pada rentang September-November 2021 semua sudah masuk tahap on air,” ungkapnya.

Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bulu mengatakan, lahan untuk pembangunan 15 unit BTS di daerahnya sudah siap. Ia menilai kehadiran BTS sangat mendesak untuk pembangunan ke depan.

Melalui teknologi internet ini, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat tumbuh dengan baik, demikian pula sektor pariwisata dan sektor lain.

”Semua sangat bergantung pada telekomunikasi dan informasi, apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, di mana orang tidak berpapasan muka. Rote Ndao masuk kategori 3T, yakni terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kehadiran telekomunikasi dengan format 4G ini sangat membantu kemajuan Rote Ndao ke depan,” kata Bulu.

Baca juga : PLN Wilayah NTT Menghadirkan Listrik 24 Jam di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Peta Kabupaten Rote Ndao, Senin (28/6/2021). Wilayah ini termasuk salah satu kabupaten tertinggal, terpencil, dan terdepan di NTT. Kabupaten ini berada paling selatan Indonesia.