Prokes Kendur, Sidoarjo Gandeng Pendekar Silat Disiplinkan Masyarakat
Pendekar silat dan pendakwah dilibatkan untuk mendisiplinkan komunitasnya dalam menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, upaya pendisiplinan warga diharapkan meluas. Penarapan prokes di Sidoarjo belakangan mengendur.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Kendurnya penerapan protokol kesehatan di berbagai kegiatan masyarakat memicu lonjakan kasus Covid-19 belakangan di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Dalam upaya mendisiplinkan warga, Satgas Penanganan Covid-19 Sidoarjo merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk pendekar silat dan pendakwah.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, penambahan kasus baru secara harian terus meningkat di Sidoarjo. Penambahan kasus baru pada Selasa (22/6/2021), misalnya, mencapai 24 orang. Angka itu lebih tinggi dari sehari sebelumnya sebanyak 20 orang dan pada Sabtu (20/6/2021) 18 orang.
Lonjakan penambahan kasus baru harian ini menyebabkan jumlah kasus kumulatif terkonfirmasi Covid-19 di Sidoarjo menjadi 11.728 orang. Dari jumlah tersebut, 11.010 kasus dinyatakan sembuh dan 638 kasus meninggal. Adapun kasus aktif 80 orang.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 semakin tajam, beragam sumber daya dikerahkan. Terkini, satgas merangkul elemen masyarakat, terutama para pendekar dari perguruan silat dan pendakwah dari kalangan Babinkamtibmas.
”Tugas mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal itu karena penerapan prokes belakangan ini cenderung longgar sehingga kasusnya kembali naik,” ujar Kusumo, Rabu (23/6/2021).
Dengan lebih banyak pihak bergerak menanggulangi Covid-19, sebaran penyakit ini diharapkan bisa segera dikendalikan. Para pendekar dan pendakwah nantinya langsung terjun ke masyarakat. Sasaran awal, kelompok mereka sendiri atau komunitas, baru kemudian diperluas ke masyarakat umum.
Kusumo mengatakan, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setahun hingga kini belum teratasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat tidak lengah. Selain mendisiplinkan kembali penerapan prokes, upaya menekan lonjakan kasus juga dilakukan dengan mengadakan kegiatan Gerebek Vaksinasi Covid-19 di sejumlah perumahan.
Gerebek vaksinasi ini menyasar 1.000 orang setiap hari selama 12 hari atau total target 12.000 orang. Masyarakat diimbau mengambil peran dengan mengikuti vaksinasi tersebut. ”Jangan takut vaksin karena manfaatnya sangat besar dalam membangun kekebalan komunitas,” ucap Kusumo.
Setiap warga yang mengakses layanan SIM dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) juga diwajibkan mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menggugah kesadaran masyarakat dan memperluas cakupan vaksinasi.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tengah menyiapkan surat edaran tentang pengetatan penerapan PPKM berskala mikro guna mengendalikan penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat maksimal pukul 22.00. Seluruh kegiatan yang memicu kerumunan juga akan ditertibkan.
”Masyarakat harus bersabar untuk tidak membuat acara yang memicu kerumunan. Kegiatan seperti hajatan agar dihindari dulu,” kata Muhdlor.
Menurut rencana, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) yang dijadwalkan mulai Juli akan dievaluasi apabila kondisi pandemi memburuk. Bahkan, bisa jadi PTM akan ditunda hingga situasi membaik demi keselamatan anak-anak.
Di sisi lain, lonjakan kasus Covid-19 di Sidoarjo berimplikasi pada pemakaian ruang perawatan atau isolasi di RS rujukan. Ruang isolasi 11 RS rujukan Covid-19 penuh, utilitasnya mencapai 92 persen dari total 824 tempat tidur. Bahkan, banyak pasien Covid-19 menunggu di IGD.
Kepala Dinkes Sidoarjo Syaf Satriawarman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh RS rujukan Covid-19. Dia juga meminta rumah sakit mengupayakan penambahan kapasitas perawatan isolasi hingga 1.025 tempat tidur. Namun, upaya itu tidak bisa cepat dan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia.
”Dinkes juga akan berkoordinasi dengan RS nonrujukan Covid-19 agar mereka bersedia merawat pasien Covid-19. Tentunya mempertimbangkan sarana yang tersedia dan SDM. Ruang perawatan harus terpisah dari pasien umum,” ucapnya.