Wapres Amin: Produk Lokal Unggulan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Wapres Amin menyampaikan pemerintah sangat serius mendukung produk lokal, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan, tetapi juga kemandirian ekonomi nasional.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·6 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bangkit terutama pada masa pandemi Covid-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Gernas BBI ini bisa mendorong promosi produk lokal unggulan sehingga menciptakan industri, kreasi, dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
”Gernas BBI mengajak masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk anak bangsa, dan turut memajukan perekonomian lokal. Konsumen diharapkan lebih memilih produk dalam negeri, khususnya UMKM,” ujar Wapres Amin dalam sambutannya di puncak acara Gernas BBI yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui video, Jumat (18/6/2021).
Gernas BBI mengajak masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk anak bangsa, dan turut memajukan perekonomian lokal. (Wapres Amin)
Puncak acara dengan tema ”Kilau Digital Permata Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor serta pulau-pulau lainnya di NTT)” ini dihadiri secara luring oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Beberapa menteri lainnya hadir virtual seperti Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Wapres Amin menyebut bahwa komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 12/2021 yang mensyaratkan kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui Perpres tersebut, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Para pelaku UMKM perlu memahami bahwa pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Gernas BBI. ”Hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan, tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” tambah Wapres Amin.
Dalam era digital, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi dan pemasaran produknya. Wapres Amin menyebut Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta unit UMKM yang bergabung dengan platform daring untuk memasarkan produknya pada 2020.
Pemasaran produk UMKM secara daring mampu menciptakan dampak berganda sehingga dapat menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi, dibutuhkan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.
Pembangunan infrastruktur ini menjadi tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo melalui proyek strategis nasional dengan membangun jaringan backbone fiber optic Palapa Ring, dan proyek satelit multifungsi pemerintah. Diharapkan pada 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet.
Dengan adanya jaringan internet, akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di NTT akan terbuka lebar. ”Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global,” kata Wapres Amin.
Dalam puncak acara Gernas BBI, pemerintah sekaligus meluncurkan aplikasi Jaringan Pariwisata Hub (JPHub) serta aplikasi pemanfaatan toko daring badan usaha milik desa (BUMdes) untuk memperkenalkan UMKM Lokal NTT. Gelaran itu juga diramaikan dengan virtual expo sehingga masyarakat punya pengalaman bertransaksi langsung di bazar daring maupun luring. Pemeritah juga menyerahkan 16 infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) secara simbolis kepada 16 Bupati di NTT.
Johnny menyebut terus berusaha memastikan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika bisa dinikmati secara merata ke seluruh pelosok Nusantara. Pembangunan BTS di seluruh desa terutama yang masih ”blank spot” akan terus dilakukan pada tahun anggaran 2021 dan 2022. Pengembangan sumber daya manusia talenta digital juga terus digenjot agar ruang digital tidak disalahgunakan.
Dalam puncak acara Gernas BBI, pemerintah sekaligus meluncurkan aplikasi Jaringan Pariwisata Hub (JPHub) serta aplikasi pemanfaatan toko daring badan usaha milik desa (BUMdes) untuk memperkenalkan UMKM Lokal NTT.
Mengutip proyeksi Boston Consulting Group, Johnny menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital baru dalam 15 tahun ke depan atau rata-rata 600.000 talenta digital baru per tahun. Beragam program pun digenjot oleh Kominfo seperti program pendidikan literasi tingkat dasar bagi 2,5 juta masyarakat, program pendidikan digital tingkat menengah bagi 100.000 orang per tahun, hingga pelatihan digital untuk menghasilkan mentor digital bagi 300 pejabat pemerintahan daerah
Pemerintah juga akan terus mendorong UMKM, ultramikro dan artisan Flobamora untuk masuk ke ekosistem digital. Apalagi, jumlah pelaku UMKM serta ultramikro di Indonesia sebanyak 64 juta pelaku telah menopang 60 persen dari produk domestik bruto nasional Indonesia. ”Tugas kita mengangkat UMKM nasional kita agar lebih berdaya, untuk itu semua ini dilakukan,” tambah Johnny.
Wilayah Puncak Waringin yang menjadi lokasi puncak kegiatan Gernas BBI, menurut Wapres Amin, merupakan creative hub di destinasi superprioritas Labuan Bajo. Lokasi ini akan menjadi pusat kegiatan bagi para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Provinsi NTT. ”Untuk itu pelaku ekraf dan UMKM dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar,” ujarnya.
Dalam sambutan secara luring di Puncak Waringin, Luhut menyebut nilai penting dari Puncak Waringin yang akan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan digelar di Indonesia. ”Presiden memberi instruksi untuk melaporkan keadaan di sini. Karena di sini, dan juga titip mengenai nanti pelaksanaan KTT G-20 pada bulan November tahun depan,” kata Luhut.
Luhut juga mengajak Menkominfo bersama PLN serta Telkom untuk terlibat aktif dalam pemasangan kabel-kabel listrik dan telepon di dalam tanah agar lingkungan lebih terlihat rapi. ”Tadi masih ada yang kritik-kritik belum bersih, misalnya menyangkut kabel yang belum tertenam, kabel listrik, kabel telepon. Jadi Presiden memerintahkan itu jadi (dapat dibangun). Jadi kalau kita tak bisa melaksanakan, ada yang salah pada kita semua,” ujar Luhut.
Terkait Gernas BBI, Luhut menilai bahwa gerakan ini sudah berjalan dengan bagus sejak pertama kali diluncurkan pada lebih setahun lalu. Ia juga meminta penambahan jumlah Base Transceiver Station (BTS) demi pemenuhan kebutuhan jaringan internet. Hal ini menjadi kunci meraih target percepatan 30 juta dari total 60 juta pelaku UMKM yang onboarding tergabung ke dalam ekosistem digital pada 2024.
Produk kita tidak kalah dengan produk branded buatan luar ngeri. Akan membuka mata dan membaca peluang di tengah kontraksi ekonomi pandemi Covid. (Tito Karnavian, Mendagri)
Tito juga mengingatkan bahwa NTT merupakan sumber harta karun bagi produk lokal yang memiliki nilai jual dan seni yang tinggi. Flores, Sumba, Timor, Alor serta pulau-pulau lainnya di NTT (Flobamora) menyimpan banyak potensi kerajinan tekstil dan pangan yang diproduksi UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
”Produk kita tidak kalah dengan produk branded buatan luar ngeri. Akan membuka mata dan membaca peluang di tengah kontraksi ekonomi pandemi Covid. Peluang untuk menjaring sumber pendapatan baru bagi pemerintah pusat, daerah, UMKM, dan seluruh masyarakat,” kata Tito.