Warga Sipil Tertembak, Pemerintah Tegaskan Konsisten Jalankan Operasi Penegakan Hukum
Pemerintah menegaskan berkomitmen melindungi Papua dan rakyatnya. Salah satunya dengan tetap menyelenggarakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Pelaksanaan operasi itu terus dievaluasi.
Oleh
Kurnia Yunita Rahayu
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan aparat keamanan berkomitmen untuk melindungi warga sipil di Papua dan Papua Barat. Tertembaknya tujuh warga di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (3/6/2021) dan Jumat (4/6), tidak memengaruhi pelaksanaan operasi penegakan hukum yang selama ini berlangsung di sana.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dihubungi dari Jakarta, Sabtu (5/6/2021), mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk melindungi Papua dan rakyatnya. Salah satunya dengan tetap menyelenggarakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Menurut dia, pelaksanaan operasi penegakan hukum itu terus-menerus dievaluasi, sesuai dengan perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. Termasuk terkait masih adanya korban dari warga sipil. ”Kita evaluasi terus-menerus, bukan hanya ke depan, melainkan yang kemarin-kemarin juga. Yang pasti kita harus melindungi Papua dan rakyatnya,” ujar Mahfud.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga konsisten tetap melaksanakan sejumlah operasi yang tengah dilakukan untuk menyelesaikan masalah Papua. Mulai dari operasi politik, intelijen (penggalangan), dan teritorial.
Terkait operasi penegakan hukum, sebelumnya Mahfud menjelaskan, pemerintah mencermati kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat dari hari ke hari, terutama setelah menetapkan KKB sebagai teroris. Aparat keamanan terus mengejar dan melumpuhkan KKB untuk melindungi masyarakat agar aman dari tindakan mereka. Pengejaran yang dimaksud dilakukan secara hati-hati dan fokus sehingga tidak menimbulkan korban dari pihak warga sipil.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Humas Satgas Operasi Nemangkawi Komisaris Besar M Iqbal Alqudusy mengatakan, aparat sebisa mungkin menghindari jatuhnya korban dari warga sipil. Salah satunya dengan memberitahukan warga untuk berpindah ke tempat yang aman jika akan terjadi kontak senjata antara aparat dan KKB.
”TNI dan Polri selalu mengimbau sehari sebelum kontak tembak agar warga turun (berpindah ke tempat yang aman), melalui kepala kampung,” kata Iqbal.
Ia tidak memungkiri, di lapangan aparat kerap terkendala dalam membedakan antara anggota KKB dan warga sipil. Akan tetapi, hal itu bisa diminimalkan karena anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam Operasi Nemangkawi sudah terlatih.
Iqbal menjelaskan, tertembaknya tujuh warga di Kabupaten Puncak, Papua, pada Kamis (3/6) dan Jumat (4/6) terjadi karena KKB menyerang warga secara membabi buta. Mereka menembak sejumlah pihak, mulai dari tukang bangunan hingga kepala kampung dan keluarganya dengan motif mencari uang.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, enam warga tertembak saat KKB menyerang aparat keamanan di Kampung Nipurolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari enam orang itu, tiga warga di antaranya meninggal, sedangkan tiga warga lainnya luka-luka (Kompas.id, 4/6/2021).
Ketiga warga yang meninggal adalah Patianus Kogoya yang merupakan Kepala Kampung Nipurulome, Petena Murib, dan Nelius Kogota. Sementara itu, warga yang terluka adalah Mandis Murib, Lesminus Murib, dan Jelemina Wanimbo.
Para korban yang terluka telah ditangani di Puskesmas Ilaga. Adapun korban meninggal dimakamkan sesuai adat masyarakat setempat.
Pada Kamis (3/6/2021), KKB juga menembak warga bernama Habel Halenti di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Habel tewas karena tembakan di bagian leher.
Pada hari yang sama, KKB juga membakar fasilitas dan satu pesawat rusak yang diparkir di Bandara Ilaga. Mereka juga membakar dua rumah warga di sekitarnya. Saat ini, aparat gabungan TNI dan Polri sudah mengamankan dan menguasai kembali Bandara Ilaga.