Ganjar Pranowo Akui Tak Diundang pada Acara PDI-P di Semarang
Acara PDI Perjuangan di Semarang dihadiri sejumlah kepala daerah dari partai tersebut, termasuk Wali Kota Semarang dan Wali Kota Surakarta. Namun, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tak diundang. Ganjar membenarkan hal itu.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah mengaku tidak diundang pada acara Pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jateng atau Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021). Padahal, para bupati/wali kota di Jateng dari PDI-P diundang pada acara yang dihadiri Ketua DPP PDI-P Puan Maharani itu.
”Iya (tidak diundang),” kata Ganjar saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (23/5).
Acara Pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Panti Marhaen dihadiri sejumlah kepala daerah di Jateng, termasuk Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Pada malam harinya, digelar Malam Penghargaan Karya Pemuda Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan serta pagelaran wayang kulit.
Dalam daftar susunan acara yang beredar di media sosial, tertulis bahwa pada acara itu, terdapat arahan Puan Maharani kepada seluruh kader Partai (PDI-P) Jateng, yakni DPR RI Jateng, DPD RI Jateng, DPRD Provinsi Jateng, serta Kepala Daerah dan Wakil Kader se-Jateng. Dalam susunan acara tersebut, tertulis juga: kata-kata ”kecuali gubernur”.
Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI-P Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, semua kepala daerah di Jateng dari PDI-P diundang, kecuali gubernur. ”Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (meskipun pintar, tapi jangan sok pintar),” kata Bambang seusai kegiatan tersebut, seperti dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.
Menurut Bambang, DPD PDI-P sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa sikap Ganjar yang dianggap terlalu berambisi dengan jabatan presiden tidaklah baik. Terlebih, belum ada instruksi dari Ketua Umun PDI-P Megawati Soekarnoputri. Selain itu, hal tersebut juga dinilai tak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah ketua umum.
DPD PDI-P sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa sikap Ganjar yang dianggap terlalu berambisi dengan jabatan presiden tidaklah baik. (Bambang Wuryanto)
Bambang mengingatkan, kalau elektabilitas saat ini belum bisa dijadikan patokan dalam pertempuran Pilpres yang sesungguhnya. Elektabilitas saat ini hanya terdongkrak dari pemberitaan dan medsos. Hal itu, menurut dia, mudah dikalahkan dalam pertarungan secara riil.
Saat ditanya apakah Ganjar sudah menyatakan terang-terangan akan mencalonkan diri sebagai presiden atau nyapres, Bambang menuturkan, ”Kalau dia menjawab, ’saya kan tidak mengatakan mau nyapres’, ya, kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya, silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya, pasti sudah paham arahnya ke mana,” sanggahnya.
Singgung medsos
Sebelumnya, saat memberi pengarahan kepada para kader di Panti Marhaen, Sabtu, Puan Maharani mengatakan, bahwa DPD PDI-P Jateng berkali-kali menjadi penentu kemenangan di pemilihan legislatif (pileg) ataupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Puan kemudian memberi pandangannya terkait sosok seperti apa yang dibutuhkan ke depan.
”Pemimpin itu, menurut saya, ke depan (yakni) yang memang ada di lapangan, bukan hanya di sosmed (media sosial). Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya, yang mendukungnya di lapangan. Medsos dan media perlu, tetapi bukan itu saja, memang nyata kerjanya di lapangan,” ujar Puan.
Puan menambahkan, kendati pihaknya terlihat diam-diam saja, tetapi sebenarnya siap. Namun, menurut dia, partai harus tegak lurus pada aturan dan apa yang diperintahkan jika sudah waktunya.
"Dan, saya yakin bahwa bapak-bapak ibu-ibu semua ini sebagai satu keluarga PDI Perjuangan pasti akan ikut dengan arahan yang akan diputuskan pada saatnya,” kata Puan kepada para kader yang hadir.
Sementara itu, pada sambutan dalam acara yang sama, Bambang memaparkan, saat ini, semua pihak berlomba menuju Pilpres 2024. Hal tersebut, menurut dia, lumrah karena hakikat partai politik adalah untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.
”Bagaimana cara kita memilih seorang pemimpin? Maka setiap orang boleh mengeluarkan teorinya, tetapi setidaknya ada teori yang valid bahwa memilih seorang pemimpin itu dicek rekam jejaknya. Dengan men-tracing rekam jejak, akan keluar tiga hal, yaitu karakter, kompetensi, dan kapasitas,” ujar Bambang.