Bupati dan wali kota di Jawa Timur didorong mengutamakan vaksinasi bagi tenaga pendidikan untuk uji coba pembelajaran tatap muka dan kemungkinan memulai persekolahan pada tahun ajaran baru.
Oleh
AMBROSIUS HARTO
·2 menit baca
Kompas
Vaksinator menyiapkan vaksin AstraZeneca saat vaksinasi massal untuk kiai Nadlatul Ulama yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/3/2021).
SURABAYA, 18 Mei 2021 — Jawa Timur mengejar target uji coba pembelajaran tatap muka tingkat SLTA dan pondok pesantren bisa digelar pada 5 Juli 2021. Untuk itu, perlu percepatan vaksinasi bagi tenaga pendidiknya agar hal itu bisa terlaksana.
”Saya meminta bupati dan wali kota mengutamakan vaksinasi bagi tenaga pendidik untuk uji coba pembelajaran tatap muka,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Selasa (18/5/2021). Sebelumnya, permintaan itu disampaikan kepada 38 bupati/wali kota dalam rapat koordinasi secara virtual pada Senin petang.
Khofifah mengatakan, percepatan vaksinasi bagi tenaga pendidikan SLTA sangat diperlukan. Saat ini, ada 108.694 guru dan tenaga pendidik. Namun, baru 55,18 persen yang menerima vaksin dosis pertama.
”Yang telah disuntik vaksin sampai dosis kedua ternyata baru 35,6 persen. Masih ada hampir 45 persen tenaga pendidikan yang belum menerima vaksin sama sekali,” katanya.
Menurut Khofifah, uji coba amat penting untuk menentukan sekolah tatap muka dapat dimulai bersamaan dengan tahun ajaran baru atau tidak. Uji coba juga akan menjadi pertimbangan bagi Satuan Tugas Covid-19 menentukan jam belajar dan jumlah kehadiran siswa.
KOMPAS/AMBROSIUS HARTO
Warga lanjut usia menerima vaksin AstraZeneca melalui layanan tanpa turun (drive thru) di Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3/2021). Surabaya mulai memberikan vaksinasi dengan layanan tanpa turun atau lantatur untuk percepatan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity dalam penanganan pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim Herlin Ferliana menambahkan, saat ini, ketersediaan vaksin di 38 kabupaten/kota 2,416 juta dosis. Seluruh vaksin didistribusikan di sekitar 3.000 fasilitas kesehatan. Sebagian dari vaksin yang siap digunakan itu bisa dimanfaatkan untuk tenaga pendidik.
Seharusnya bisa percepatan karena tenaga pendidikan masuk dalam kategori aparatur pelayanan publik yang mendapat prioritas dalam vaksinasi tahap kedua.
Herlin mengatakan telah meminta kepala dinas kesehatan dan kepala dinas pendidikan di kabupaten/kota untuk berkoordinasi. Dinas pendidikan agar mempercepat pendataan dan pengajuan vaksinasi yang akan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan.
”Seharusnya bisa percepatan karena tenaga pendidikan masuk dalam kategori aparatur pelayanan publik yang mendapat prioritas dalam vaksinasi tahap kedua,” kata Herlin.
KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA
Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mengentaskan pelajar yang putus sekolah dengan menggandeng perusahaan, lembaga, dan organisasai agar memberikan beasiswa kepada anak dari masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus bersiap untuk proses penerimaan peserta didik baru jenjang SMP. Sejak Senin atau kemarin sudah dilakukan validasi data siswa. Proses ini bisa diakses melalui laman resmi www.ppdb.surabaya.go.id.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan, validasi amat penting bagi calon pelajar yang akan mendaftar ke SMP Negeri baik lewat jalur zonasi, afirmasi, mitra warga, perpindahan tugas orangtua, atau prestasi. ”Kami akan cek alamat rumahnya,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F20210327bro-vaksinasi1_1616830939.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F20210413ETAA_1618311770.jpg){kind=logo}
