Diperkuat Koordinasi Penanggulangan Bencana Seroja di NTT
Pemerintah terus melakukan pemantauan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur, sekaligus untuk memperkuat koordinasi penanggulangan dampak bencana siklon Seroja.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
OELAMASI, KOMPAS — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan kunjungan kerja selama dua hari di sejumlah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat koordinasi penanggulangan dampak bencana Seroja. Pada kesempatan itu juga dipastikan anak-anak dan perempuan tertangani dengan baik pascabencana. Bupati Kupang melaporkan sejumlah kerusakan di wilayah itu.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat mengunjungi Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, 20 km dari Oelamasi, Senin (4/5/2021) sore, mengatakan, ada tujuh kementerian di bawah Menko PMK, yakni Kementerian Pendidikan, Agama, Sosial, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), yang memiliki hubungan dalam upaya penanggulangan bencana di NTT.
Menurut Muhadjir, kehadiran rombongan di NTT untuk memperkuat koordinasi kementerian atau lembaga dengan pemprov, pemkab, dan pemkot terkait penanggulangan dampak dari bencana Seroja, yakni longsor, banjir bandang, dan angin kencang.
Soal kerusakan rumah warga ini telah kami laporkan ke pemprov dan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. (Masneno)
Kunjungan langsung di lapangan untuk memastikan bagaimana cara penanganan masalah ini ke depan agar ada kebijakan dari pusat dan Pemda terkait penanganan bencana ini. ”Kita bisa koordinasi satu sama lain lintas kementerian dan pemda agar apa saja yang bisa dilakukan ke depan,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu hadir pula, antara lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Wagub NTT Joseph Nae Soi, dan Bupati Kupang Korinus Masneno. Selain mengunjungi Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, rombongan menteri juga ke Alor dan Rote Ndao.
Menko Muhadjir mengatakan, dalam setiap bencana, dampak yang lebih terasa di alami adalah anak-anak dan kaum perempuan. Karena itu, dia mengajak Menteri PPA untuk melihat langsung kondisi anak-anak dan kaum perempuan di desa-desa pascabencana.
Paling parah
Bupati Kupang Korinus Masneno melaporkan, bencana itu melanda 24 kecamatan, 161 desa, dan 17 kelurahan di wilayah itu. Terpantau tujuh kecamatan mengalami dampak paling parah, yakni Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Kupang Barat, Takari, Amarasi, Sulamu, dan Kecamatan Amarasi Barat. Namun, sebanyak 17 kecamatan lain pun mengalami kerusakan serupa tetapi dari sisi jumlah tidak seperti di tujuh kecamatan tersebut.
Ia menyebutkan, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 15.710 kepala keluarga (KK) atau 46.704 jiwa. Sebanyak 12 orang meninggal, 3 orang hilang, dan 12 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 11.884 unit rumah rusak, dengan kategori rusak ringan 6.809 unit, sedang 2.663 unit, dan rusak berat 2.412 unit.
”Soal kerusakan rumah warga ini telah kami laporkan ke pemprov dan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan,” kata Masneno.
Soal relokasi pemukiman warga, telah ditetapkan 1.508 KK. Mereka akan direlokasi di tujuh lokasi, salah satunya di Desa Pukdale.
Dampak bencana untuk sektor lain, yakni infrastruktur jalan, panjangnya 304 km, status jalan kabupaten dan provinsi. Tiga unit embung yang selama ini dimanfaatkan warga untuk kebutuhan peternakan dan pertanian hortikultura rusak berat.
Panjang pipa air yang rusak 11.666 meter. Kerusakan serupa menimpa 32 unit puskesmas dan rumah sakit, 15 unit rumah ibadat, dan 124 unit gedung sekolah. Lahan pertanian seluas 6.962 hektar dan perkebunan 1.802 hektar mengalami kerusakan. Sebanyak 16 unit pasar tradisional pun mengalami kerusakan.
Dari sektor peternakan, sebanyak 1.614 ekor sapi hilang terbawa banjir, babi sebanyak 939 ekor, dan kambing 1.906 ekor. Kerusakan perahu nelayan sebanyak 1.842 unit, dan lintas sektor terdapat 45 unit kantor pemda yang rusak.
Ia mengatakan, sejak 28 April 2021, Pemkab Kupang telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan selama 180 hari yang berakhir pada 24 Oktober 2021. Selama masa transisi ini, pemda terus memberikan bantuan kebutuhan pokok bagi para korban.
Pada kesempatan itu diberikan santunan untuk ahli waris yang meninggal, serta paket bantuan bahan pokok dari Kementerian PPA dan Kementerian Sosial.
Rombongan menteri juga melakukan dialog bersama masyarakat di Kelurahan Lasiana tentang penanggulangan masalah stunting atau tengkes di Kabupaten Kupang.
Sebelum ke penginapan di Kupang, rombongan Muhadjir bertemu Uskup Keuskupan Agung Kupang Mgr Petrus Turang Pr. Muhadjir meminta masukan terkait sumber daya manusia di NTT dan penanggulangan bencana pascabadai Seroja. Di tempat ini pula rombongan Muhadjir dan I Gusti Ayu berbuka puasa bersama di kediaman Uskup Turang.
Kepada wartawan, Muhadjir mengatakan mendapat banyak masukan dari Uskup Turang soal bagaimana menangani pendidikan di NTT dan penanggulangan bencana akibat badai siklon tropis Seroja di NTT. ”Masukan-masukan itu akan dirumuskan dalam kebijakan pemerintah ke depannya,” katanya.