Gibran Copot Lurah di Surakarta Terkait Pungli Bermodus Zakat

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mencopot seorang lurah terkait pungli kepada masyarakat yang mengatasnamakan zakat dan sedekah. Gibran juga mengembalikan uang hasiil pungli dengan total Rp 11,5 juta.

ARSIP HUMAS PEMKOT SURAKARTA

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan pemilik toko di wilayah Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (2/5/2021). Dalam kesempatan itu, Gibran mengembalikan uang pungutan liar yang diminta oknum petugas perlindungan masyarakat Kelurahan Gajahan dari para pemilik toko.

SURAKARTA, KOMPAS — Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mencopot seorang lurah terkait pungutan liar mengatasnamakan zakat dan sedekah. Gibran mengembalikan langsung uang hasil pungutan yang totalnya mencapai Rp 11,5 juta itu.

Kasus pungutan liar (pungli) itu terjadi di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Oknum petugas perlindungan masyarakat (linmas) menarik pungli mengatasnamakan zakat dan sedekah kepada para pemilik toko di Gajahan.

Saat beraksi, oknum petugas linmas itu membawa surat yang ditandatangani Lurah Gajahan. Kasus itu terungkap setelah ada warga yang melaporkan praktik itu.

Menanggapi laporan itu, Gibran bertindak tegas. Pada Minggu (2/5/2021), dia  mendatangi kawasan pertokoan di Gajahan untuk mengembalikan uang pungli. Gibran bahkan meminta maaf kepada para pemilik toko terkait praktik itu.

Baca juga : Praktik Pungli Masih Masif Terjadi

ARSIP HUMAS PEMKOT SURAKARTA

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendatangi kawasan pertokoan di wilayah Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (2/5/2021). Dalam kesempatan itu, Gibran mengembalikan uang pungli yang diminta oleh oknum petugas linmas Kelurahan Gajahan dari para pemilik toko.

Menurut Gibran, ada 145 pemilik toko di Gajahan yang dimintai uang. Jumlah nominal yang mereka berikan bervariasi, antara Rp 50.000 dan Rp 100.000. Total uang yang terkumpul dari pungli itu sebesar Rp 11,5 juta. Gibran mengatakan, pungli itu tidak bisa dibenarkan dan harus ditindak tegas.

”Kita membiasakan diri untuk sesuatu yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Pungli kok dibiarkan. Tidak bisa, harus dipotong. Enggak boleh seperti itu,” ungkap Gibran, putra pertama Presiden Joko Widodo.

Baca juga : Sehari, Bobby Copot Kepala Dinas Kesehatan dan Lurah

Gibran menyebut, berdasarkan surat yang dibawa pelaku, ulah itu mengatasnamakan pengumpulan zakat dan sedekah. Padahal, mereka tidak memiliki kewenangan untuk memungut zakat dan sedekah.

”Di suratnya itu tercantum zakat, sedekah, fitrah. Itu enggak boleh. Yang boleh (mengumpulkan zakat dan sedekah) itu hanya Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Jadi, itu sudah menyalahi aturan. Lurah ikut tanda tangan, itu makin salah,” ujar Gibran.

ARSIP HUMAS PEMKOT SURAKARTA

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan pemilik toko di wilayah Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (2/5/2021). Dalam kesempatan itu, Gibran mengembalikan uang pungli yang diminta oleh oknum petugas linmas Kelurahan Gajahan dari para pemilik toko.

Oleh karena itu, Gibran menyatakan, Lurah Gajahan dibebastugaskan mulai Senin (3/5/2021). Wali Kota juga mengingatkan para lurah dan camat di Surakarta untuk melayani masyarakat dengan benar dan tidak menarik pungli.

”Lurah-lurah dan camat-camat jangan punya mindset (pola pikir) yang seperti ini. Kita itu pelayan publik, harusnya tidak seperti ini,” ujar Gibran.

Gibran menyebut, dirinya akan mengecek apakah kasus pungli semacam itu juga terjadi di kelurahan lain. Apabila pungli terjadi pula di kelurahan lain, para pelaku juga akan ditindak tegas.

”Ini mau saya cek lagi. Kalau udah ada satu yang seperti ini, nanti kelurahan lain akan bersuara,” katanya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pemudik singgah di Terminal Tirtonadi, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (22/4/2021). Pengawasan arus penumpang bus dan penerapan protokol kesehatan di terminal itu diperketat seiring munculnya peraturan peniadaan mudik oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Gibran juga meminta masyarakat Surakarta tidak takut menolak apabila ada permintaan uang dari oknum petugas yang tak sesuai aturan. Masyarakat juga diminta melapor kepada Pemerintah Kota Surakarta apabila ada permintaan uang semacam itu.

Penyalahgunaan wewenang

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agus Riewanto, menyatakan, permintaan uang itu termasuk pungli. Agus menilai, penarikan uang itu juga memanfaatkan momentum Ramadhan. Sebab, saat Ramadhan, masyarakat biasanya lebih mudah memberikan uang kepada pihak lain.

”Itu termasuk pungli yang dilakukan aparat pemerintahan dengan mengatasnamakan agama,” ujar Agus.

Baca juga : Di Tengah Puasa dan Pandemi, Warga Miskin Kian Terimpit

Agus juga menyebut, penarikan pungli itu bisa disebut penyalahgunaan wewenang. Sebagai bagian dari aparat pemerintahan, petugas linmas seharusnya tidak menyalahgunakan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas menghentikan kendaraan yang pengemudinya tidak mengenakan masker dalam kegiatan razia masker di Jalan Adisucipto, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (8/4/2021). Warga yang terjaring razia tersebut dihukum membersihkan sampah selama 20 menit untuk memberikan efek jera.

Oleh karena itu, Agus mendukung keputusan Gibran mengambil tindakan tegas agar kasus serupa tidak terulang di tempat lain. Namun, selain itu, Gibran juga diharapkan bisa menerbitkan regulasi tentang pengawasan terhadap aparat kelurahan.

”Misalnya, surat edaran wali kota menyangkut pengawasan camat terhadap aparat kelurahan. Supaya kasus ini tidak terulang, karena ini memalukan,” ujarnya.