Ridwan Kamil Lantik Bupati Bandung dan Tasikmalaya, Ingatkan Jaga Integritas dan Kekompakan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Bupati Bandung dan Tasikmalaya beserta wakilnya, Senin (26/4/2021). Kedua pasangan diingatkan menjaga integritas dan kekompakan dalam menjalankan roda pemerintah daerah.

BIRO ADPIM PEMPROV JABAR

Proses pelantikan Bupati Bandung dan Tasikmalaya beserta wakilnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/4/2021).

BANDUNG, KOMPAS – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik pasangan kepala daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/4/2021). Kamil mengingatkan sejumlah hal, di antaranya menjaga integritas dan kekompakan dalam menjalankan roda pemerintah daerah.

Pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan resmi memimpin Kabupaten Bandung. Sedangkan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin. Kedua pasangan itu merupakan hasil Pilkada serentak 2020. Penetapan mereka sebagai pasangan terpilih sempat tertunda akibat gugatan yang diajukan pesaingnya. Mereka menjabat pada periode 2021 - 2026.

Kamil mengingatkan sejumlah hal kepada mereka, di antaranya menjaga integritas dan kekompakan dalam memimpin. “Menjaga integritas adalah fondasi utama. Jauhi godaan-godaan yang bisa membuat terpeleset pada hal melanggar aturan. Harus saling mengingatkan antara bupati dan wakil,” ujarnya.

Baca juga: Wali Kota Tasikmalaya Divonis Satu Tahun Penjara, Korupsi Kepala Daerah di Jabar Terus Berulang

BIRO ADPIM PEMPROV JABAR

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melantik Bupati Bandung dan Tasikmalaya beserta wakilnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/4/2021).

Lemahnya integritas merupakan salah satu masalah paling krusial dalam kepemimpinan pemerintah daerah di Jabar. Berdasarkan catatan Kompas, bupati dan wali kota di provinsi ini telah berulang kali terseret kasus korupsi.

Kasus teranyar menimpa Bupati Bandung Barat Aa Umbara pada awal April 2021. Ia ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Dalam diskusi di Jakarta, Juni 2020, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, terdapat 101 kasus korupsi di Jabar pada periode 2004-2020. Jumlah itu menjadi yang terbanyak di Indonesia diikuti Jawa Timur (93 kasus) dan Sumatera Utara (73 kasus).

Lemahnya integritas merupakan salah satu masalah paling krusial dalam kepemimpinan pemerintah daerah di Jabar. Berdasarkan catatan Kompas, bupati dan wali kota di provinsi ini telah berulang kali terseret kasus korupsi

Kamil berharap, kepala daerah dan wakilnya menjadi teladan dalam menjaga integritas. Dengan begitu dapat diikuti jajaran pemerintahan di bawahnya.

Kedua pasangan bupati dan wakil bupati juga diminta segera bekerja dengan turun ke lapangan agar melihat persoalan lebih nyata. Selain itu, menjaga kekompakan hingga akhir masa jabatan.

“Segera bekerja, jangan pakai lama. Jaga kekompakan antara bupati dan wakil. Saya tidak mau mendengar ada masalah karena yang sifatnya komunikasi harus dibangun dari awal sampai akhir masa jabatan,” ujarnya.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan penerima vaksin Covid-19 berbaring di ruang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/2/2021).

Kamil mengatakan, tugas pertama yang harus dikerjakan kedua pasangan ini adalah mempercepat vaksinasi Covid-19. Sebab, hal ini berdampak pada pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Baca juga: Budi Ali Hidayat, Asa di Tengah Gelombang Kasus Korupsi

“Fokus pada penanganan vaksinasi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Ini sedang menjadi atensi program pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang paling konkret,” sebutnya.

Selain penanganan Covid-19, sejumlah pekerjaan rumah telah menanti kedua kepala daerah dan wakilnya. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu persoalan serius di Tasikmalaya.

Menurut data Badan Pusat Statistik Jabar, IPM Kabupaten Tasikmalaya pada 2019 sebesar 65,64 poin. Jumlah itu menjadi terendah kedua dari 27 kabupaten/kota di Jabar, setelah Kabupaten Cianjur (65,38 poin).

Kompas

Warga memasukkan bayinya ke dalam ember untuk keluar dari permukiman yang dilanda banjir di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/4/2019). Lebih dari 37.000 jiwa terdampak akibat banjir luapan Sungai Citarum tersebut.

Sementara itu, bencana banjir di Kabupaten Bandung menjadi masalah yang belum teratasi setidaknya sejak 40 tahun lalu. Pada masa kampanye, Dadang-Sahrul menjanjikan pembangunan fisik dan nonfisik akan memperhatikan kaidah wawasan lingkungan, tata ruang, dan keseimbangan alam. Salah satu rencana aksinya merevitalisasi anak-anak sungai untuk menunjang program Citarum Harum.

“Kami juga fokus ke hutan-hutan yang sudah gundul. Akan ada penanaman pohon di kawasan hulu di (Situ) Cisanti,” ujar Dadang.

Baca juga: Warisan Usang Banjir Tiada Akhir