Penyekatan Pemudik di Sumsel Akan Dipercepat

Sebanyak 2.500 personel gabungan akan dikerahkan untuk menjaga posko pengamanan ketupat dan posko penyekatan di Sumatera Selatan pada Operasi Ketupat mendatang. Fokusnya adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seorang wartawan sedang menjalani vaksinasi di RSUD Sumsel Siti Fatimah Palembang, Minggu (14/3/2021). Vaksinasi pada wartawan dinilai penting karena mereka termasuk dalam kelompok rentan tertular. Di Sumsel setidaknya sudah ada 20 wartawan yang terjangkit Covid-19.

PALEMBANG, KOMPAS — Sebanyak 2.500 personel gabungan akan dikerahkan untuk menjaga posko pengamanan ketupat dan posko penyekatan di Sumatera Selatan pada Operasi Ketupat mendatang. Fokusnya adalah membatasi mobilitas masyarakat yang akan mudik guna mengurangi risiko penularan Covid-19. Dengan adanya adendum surat edaran dari Satgas Pengendalian Covid-19, operasi penyekatan akan dipercepat.

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumsel Komisaris Besar Cornelis Ferdinan Hotman Sirait, Kamis (22/4/2021), di Palembang, mengatakan, dirinya baru saja menerima adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 dan Upaya Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan Covid 19. Surat edaran itu akan menjadi acuan baginya untuk mempercepat penyekatan di sejumlah pintu masuk.

Di Sumsel ada 10 titik penyekatan untuk memeriksa keluar masuknya kendaraan di wilayah Sumatera Selatan. Tiga di antaranya berada di ruas jalan tol, yakni Gerbang Tol Keramasan dan Gerbang Tol Kayu Agung di Jalan Tol Palembang-Lampung, serta  Gerbang Tol Palembang-Indralaya. Adapun tujuh titik lainnya adalah jalan arteri di perbatasan Sumsel-Lampung dan Sumsel-Jambi, dan Sumsel-Bengkulu.

Dalam pelaksanaannya akan ada tim gabungan dari TNI/Polri, dinas kesehatan, satuan polisi pamong praja, dinas perhubungan, dan instansi terkait lainnya. Total akan ada 2.500 personel tim gabungan yang akan dikerahkan.

Untuk mencegah masuknya kendaraan di jalan tikus, ujar Cornelis, pihaknya sudah menginstruksikan jajaran polres untuk menempatkan petugas di daerah yang menjadi wewenangnya. Nantinya kendaraan yang tidak memiliki surat resmi, baik surat bebas Covid-19 maupun surat dinas, tidak diizinkan melintas.

Sebenarnya skema seperti ini sudah diterapkan pada 12 April 2021 melalui Operasi Keselamatan dan operasi resmi  lain yang digelar sebelum Operasi Ketupat. Metode pengamanannya juga untuk membatasi mobilitas penduduk menjelang Lebaran. ”Namun, dengan adanya adendum, kemungkinan operasi penyekatan akan dipercepat,” katanya.

Baca juga :Cakupan Vaksinasi di Sumsel Rendah Karena Keterbatasan Vaksin

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Warga sedang melewati portal di Kompleks Bumi Sako Damai (BSD) , Kecamatan Sako, Kota Palembang, Jumat (5/7/2020). Ini merupakan salah satu cara untuk menangkal Covid-19. Hingga saat ini, Palembang masih berstatus zona merah.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa menuturkan, pihaknya masih menyiapkan konsep untuk menerapkan pengetatan kendaraan di pintu masuk Sumsel. Alat  deteksi dini Covid-19, seperti GeNose-19, sudah tersebar di beberapa pintu masuk dan terminal.

Pengetatan berlaku bagi semua jenis kendaraan terkecuali kendaraan yang mengangkut logistik strategis, seperti bahan pangan, bahan bakar, dan kendaraan, yang mengangkut pasien atau untuk kebutuhan kesehatan yang lain.  ”Selain itu, perjalanan dinas juga masih diperbolehkan melintas,” kata Ari. Meski demikian, harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ari mengakui, meski ada penyekatan, bukan berarti tidak ada ”kebocoran” kendaraan. Mungkin masih ada akses yang bisa digunakan warga untuk masuk  ke Sumsel karena tidak terjaga. ”Ini juga berkaitan dengan keterbatasan personel,” ungkapnya. Meski begitu, Ari berkomitmen akan menyiapkan strategi khusus untuk meminimalkan kebocoran kendaraan masuk ke wilayah Sumsel.

Pengetatan kendaraan di sejumlah pintu masuk sebenarnya sudah dilakukan di Terminal Alang-Alang Lebar, Palembang. Sejak sepekan lalu sudah dilakukan pemeriksaan dengan sampel acak (random sampling) pada penumpang dan pengemudi. ”Kami melakukan pemeriksaan secara acak untuk memastikan semua yang masuk ke wilayah Sumsel sudah aman,” kata Kepala Terminal Alang-Alang Lebar Palembang Elba Iskandar.

Baca juga :PPKM Berskala Mikro di Sumsel Belum Efektif

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Jemaah sedang mengikuti shalat Jumat di Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/6/2020). Ini adalah shalat Jumat pertama dalam dua bulan terakhir karena Palembang masuk dalam zona merah pandemi Covid-19. Jemaah harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam satu hari, kuota pemeriksaan sekitar 15 orang. Kuota yang diberikan sepanjang pengetatan pengawasan untuk 300 orang. ”Karena alat yang terbatas, metode random sampling menjadi salah satu solusi untuk melakukan pemeriksaan,” kata Elba.

Meski lalu lintas bus yang melewati terminal juga menurun drastis dari yang semula sekitar 12 bus per hari, sekarang hanya sekitar lima bus per hari. Bus itu menuju Medan dan Sumatera Barat. Adapun untuk arah Lampung dan Pulau Jawa sudah menurun karena pemeriksaan sudah mulai diberlakukan dengan ketat di sana.

Fleksibel

Menanggapi keputusan ini, Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku baru mengetahui keputusan tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat keputusan. Kebijakan masih mungkin berubah karena memang semua bersifat fleksibel. Sebelumnya, Herman masih mengizinkan warga Sumsel untuk pulang kampung, tetapi tetap di satu wilayah Sumsel. ”Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, bersama Kepala Polda Sumsel dan Panglima Kodam II/Sriwijaya, Herman akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan kawasan mana yang perlu menerapkan PPKM. ”Saya tidak bisa memutuskan karena harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang lain,” ungkapnya.

Walau tetap mengizinkan masyarakat pulang kampung, Herman berharap agar keputusan tersebut jangan dipertentangkan dengan aturan pusat. ”Kebijakan ini hanya berlaku untuk daerah kita saja,”ucapnya.

Epidemiolog Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, mengatakan, belum padunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dikhawatirkan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, mulai dari aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga aturan larangan mudik yang belum optimal dijalankan. ”Karena itu evaluasi secara menyeluruh,” ungkapnya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kendaraan melintas di Tol Palembang-Kayu Agung, Selasa (31/3/2020). Tol sepanjang 33 kilometer ini akan dibuka Rabu (1/4/2020). Dengan dibukanya tol ini, jarak tempuh antara Palembang dan Lampung sekitar empat  jam. Pada pembukaannya tim dari gugus tugas penanggulangan Covid-19 akan melakukan penjagaan dan pengecekan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menurut Iche, pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat penting dilakukan karena saat ini Sumsel dalam kondisi cukup memprihatinkan di mana tingkat kematian dan positivity rate masih tergolong tinggi. Di sisi lain tingkat kesembuhan juga masih rendah. ”Dengan adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko penularan,” ujar Iche.