Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan pemeriksaan dan mempercepat penanganan pasien covid-19 karena angka kematian akibat Covid-19 di Sumsel tinggi.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar meningkatkan pemeriksaan dan mempercepat penanganan pasien Covid-19. Dorongan itu disampaikan mengingat angka kematian akibat Covid-19 di Sumsel melebihi angka kematian nasional.
”Karena satu nyawa sangat berharga, apalagi jika yang menjadi korban adalah keluarga kita,” kata Tito dalam kunjungannnya ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021). Dari data total kasus positif Covid-19 di Sumsel yang mencapai 17.625 orang, sekitar 4,78 persen atau 842 orang meninggal. Angka ini melebihi persentase kematian nasional, yakni 2,7 persen.
Tito menduga, tingginya angka kematian disebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana kesehatan atau adanya keterlambatan dalam penanganan. ”Bisa disebabkan kurangnya ketersediaan tempat tidur dan ventilator atau jumlah tenaga kesehatan yang terbatas,” ucapnya.
Keterlambatan penanganan bisa juga terjadi disebabkan oleh kurangnya pemeriksaan sehingga antisipasi dini tidak bisa dilakukan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan.
Namun, Tito mengapresiasi upaya Sumsel meningkatkan angka kesembuhan yang kini telah mencapai 15.554 orang (88,25 persen) dari total kasus positif. Hanya saja, angka itu juga masih lebih rendah dari tingkat kesembuhan nasional yang mencapai 89,1 persen atau tingkat kesembuhan dunia yang mencapai 97 persen.
Sumsel saat ini tidak termasuk dalam 15 daerah yang menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Penentuan ini dilihat dari indikator jumlah kasus positif di Sumsel yang tidak setinggi daerah lain.
Rendahnya kasus positif itu bisa jadi karena kondisi Sumsel yang masih aman atau jangan-jangan lantaran jumlah pemeriksaannya yang kurang. ”Hal ini tentu harus menjadi perhatian. Semakin banyak yang diperiksa, ketika ditemukan kasus, akan semakin cepat tertangani,” ucap Tito.
Hingga kini, ujar Tito, terdapat 15 provinsi yang menerapkan PPKM, tetapi jika dilihat dari jumlah kasusnya, bisa jadi pada 5 April 2021 akan ada tambahan lima provinsi lagi yang akan melaksanakan PPKM.
Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Lesty Nurainy menyatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan jumlah pemeriksaan karena fasilitas pemeriksaan di Sumsel sudah lebih dari cukup, yakni 2.000 orang per hari.
Namun, karena terbentur protokol pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 revisi V dari Kementrian Kesehatan, jumlah orang yang diperiksa menjadi terbatas. Dalam aturan tersebut hanya orang yang bergejala yang diperiksa. ”Namun, ke depan, selain mempercepat proses vaksinasi, kami juga akan menginstruksikan kabupaten/kota untuk meningkatkan pemeriksaan,” ujarnya.
Sebelumnya, epidemiologi dari Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, menuturkan, risiko penularan di Sumatera Selatan masih tinggi. Perbandingan kasus positif dengan jumlah pemeriksaan masih sekitar 27 persen atau jauh lebih tinggi dibanding standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 5 persen.
Dalam kondisi seperti ini, pengawasan harus terus ditingkatkan. Sebab, walau vaksinasi sudah berjalan, bukan berarti pengawasan menjadi longgar.
Apalagi, menjelang libur Lebaran, pengawasan perlu ditingkatkan, terutama di sejumlah pintu masuk ke Sumsel. ”Kalau perlu, Lebaran secara daring saja,” ucapnya.