Mudik Dilarang, Gubernur Jateng Siap Berkoordinasi dengan DKI dan Jabar

Larangan itu dinilai tepat karena berdasarkan pengalaman, selalu ada tren kenaikan kasus Covid-19 setelah libur panjang. Menurut Ganjar, banyak kesempatan bertemu dengan keluarga dan tak harus di satu waktu yang sama.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga melaporkan diri di pusat karantina pemudik di Graha Wisata, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/5/2020).

SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai keputusan pemerintah pusat melarang mudik pada Lebaran 2021 sudah tepat. Ia pun akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat guna membicarakan sejumlah kemungkinan, mengingat Jateng merupakan salah satu daerah tujuan utama para pemudik.

”Pemerintah hari ini membuat pertimbangan serius. Artinya, data epidemiologis dipakai dan pengalaman-pengalaman masa lalu jadi pertimbangan sehingga diputuskan untuk tak mudik. Sekarang, kita harus menyosialisasikan dan meminta masyarakat untuk saling menjaga,” kata Ganjar saat ditemui di rumah dinasnya, di Kota Semarang, Jumat (26/3/2021) malam.

Keputusan itu, lanjut Ganjar, tepat karena berdasarkan pengalaman, kerap kali ada tren kenaikan kasus Covid-19 setelah libur panjang. Ia pun mengimbau warga menaati hal tersebut. Menurut dia, banyak kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dan tidak mesti pada waktu yang sama, hingga berpotensi memicu kerumunan.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kendaraan travel diberhentikan petugas untuk diperiksa kelengkapan syarat terkait pembatasan sosial di Pintu Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2020). Bus dan travel yang tidak sesuai ketentuan akan dihalau untuk kembali lagi.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran

Terkait kebijakan menyaring pemudik ke Jateng, ia belum membahasnya. ”Tentu teknisnya menjelang libur nanti akan disiapkan. Bukan tidak mungkin, kami akan bicara dengan provinsi-provinsi tetangga, terutama Jakarta. Tahun lalu, kami juga berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jabar karena banyak (pemudik) dengan tujuan Jateng,” katanya.

Di Jateng, kata Ganjar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, termasuk hingga tingkat RT/RW, akan terus diperkuat. Salah satunya untuk mendata dan memantau jika ada yang nekat mudik.

Kami akan bicara dengan provinsi-provinsi tetangga, terutama Jakarta. Tahun lalu, kami juga berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta dan Jabar karena banyak (pemudik) dengan tujuan Jateng. (Ganjar Pranowo)

”Ketika kemudian ada warga yang nanti nekat mudik, kami siapkan segala sesuatunya karena pasti akan terjadi. Pengalaman tahun lalu, yang aktif Kabupaten Banyumas. Waktu itu Pak Bupati turun langsung. Begitu turun dari bus atau travel, pemudik yang ketahuan didatangi dan disiapkan untuk isolasi,” kata Ganjar.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas gabungan menghentikan kendaraan pribadi untuk mengantisipasi arus mudik mendekati Lebaran di Pintu Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2020).

Saat larangan mudik Lebaran 2020, Pemprov Jateng menyiapkan sedikitnya 7.000 paket bahan makanan pokok bagi warga Jateng yang tinggal di Jabodetabek. Namun, Ganjar menilai tahun ini akan berbeda. Perekonomian di tengah masyarakat sudah tidak tertutup. Ia pun berharap cakupan vaksinasi dapat semakin luas sehingga ekonomi bisa semakin bergulir, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Singgih Setyono menuturkan, pihaknya belum menyiapkan apa-apa terkait larangan mudik karena keputusan baru saja diambil pemerintah pusat. ”Belum ada surat edaran dari pusat/provinsi,” katanya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, pemerintah pusat melarang seluruh kalangan untuk mudik Lebaran, mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Larangan tersebut untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 yang selalu terjadi setelah libur panjang.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Polisi memeriksa surat dan barang muatan truk di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan DI Yogyakarta di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/5/2020). Selain memeriksa tujuan perjalanan, suhu tubuh, dan identitas penumpang, pemeriksaan barang bawaan juga dilakukan pada kendaraan angkutan barang untuk mengantisipasi kemungkinan mengangkut pemudik. Pemeriksaan di perbatasan kedua provinsi tersebut terus diperketat untuk mencegah pergerakan pemudik dan mengurangi potensi penyebaran virus korona jenis baru.

Baca juga: 626.000 Pemudik Masuk Jateng dalam 44 Hari Terakhir

”Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, ataupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan catatan Kompas, pada Mei 2020 atau masa-masa awal pandemi Covid-19, banyak pemudik tetap pulang meski pemerintah melarang. Dari data Pemprov Jateng, 26 Maret-9 Mei 2020, atau dua pekan sebelum Lebaran, misalnya, terdapat 626.370 pemudik yang menggunakan angkutan umum. Rinciannya, 393.561 lewat moda jalan, 50.648 pesawat, 5.601 kapal laut, dan 176.560 kereta api.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Polisi memeriksa STNK dari sepeda motor yang diangkut oleh salah satu pengguna kendaraan yang melintasi perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan DI Yogyakarta di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (16/5/2020). Selain memeriksa tujuan perjalanan, suhu tubuh, dan identitas penumpang, pemeriksaan barang bawaan juga dilakukan pada kendaraan angkutan barang untuk mengantisipasi kemungkinan mengangkut pemudik. Pemeriksaan di perbatasan kedua provinsi tersebut terus diperketat untuk mencegah pergerakan pemudik dan mengurangi potensi penyebaran virus korona jenis baru.