Kondisi Covid-19 di Daerah Diminta Jadi Pertimbangan Mudik

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 di daerah dalam mengambil kebijakan terkait mudik Idul Fitri 1442 Hijriah.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas membantu perantau Kabupaten Solok yang baru kembali dari Jakarta dan sekitarnya saat turun dari bus di mes Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Jumat (17/4/2020). Para perantau tersebut menjalani karantina di mes untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 karena baru kembali dari daerah terjangkit.

PADANG, KOMPAS — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 di daerah dalam pengambilan kebijakan terkait mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Adapun epidemiolog menyarankan pemerintah melakukan kajian sebelum menerapkan kebijakan mudik karena riskan terjadi lonjakan kasus.

Mahyeldi di Padang, Kamis (25/3/2021), mengatakan, kebijakan mudik sangat tergantung dengan pengendalian Covid-19. Upaya vaksinasi akan berkontribusi dalam meningkatkan imunitas warga. Selain itu pengendalian Covid-19 di tiap-tiap daerah juga bakal memengaruhi keamanan saat mudik.

Baca juga: Pertimbangkan Kembali Kebijakan Mudik Lebaran

Menurut Mahyeldi, pengendalian Covid-19 di Sumbar semakin positif dari hari ke hari. Jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh trennya meningkat, sebaliknya jumlah kasus positif Covid-19 trennya terus berkurang. Sumbar secara umum berada dalam zona kuning atau risiko rendah penularan Covid-19.

”Ini salah satu bagian yang menciptakan kondisi yang kondusif bagi kita untuk beraktivitas dan berkegiatan. Ini akan menjadi ukuran, tidak bisa sama. Kalau daerah lain ada merah, tidak sama dengan kita,” kata Mahyeldi.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Padang, Sumbar, Sabtu (6/3/2021).

Pengendalian Covid-19 yang relatif baik itu, lanjut Mahyeldi, membuat orang tidak takut datang ke Sumbar. Ia mencontohkan adanya kunjungan dua komite anggota DPD RI ke Sumbar beberapa hari lalu.

Mantan Wali Kota Padang ini tidak tegas menyatakan sikap menginginkan mudik diperbolehkan kembali ataupun dilarang seperti Idul Fitri tahun lalu. Ia hanya kembali merujuk penjelasan sebelumnya. ”Itulah hal-hal yang perlu dipertimbangkan (untuk kebijakan mudik),” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pengendalian Covid-19 Sumbar, Rabu (24/3/2021), jumlah kasus positif Covid-19 di Sumbar bertambah 89 orang dari 1.437 sampel yang diperiksa. Total kasus mencapai 31.013 orang.

Dari total kasus tersebut, 29.314 orang sembuh (94,52 persen), 679 orang meninggal (2,19 persen), dan 253 orang dirawat di rumah sakit (0,82 persen). Sisanya menjalani isolasi, baik mandiri maupun karantina.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas pos perbatasan Padang-Solok menghentikan mobil untuk pemeriksaan suhu tubuh dan pengecekan KTP menjelang masuk Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (17/5/2020). Sejak PSBB tahap kedua, Pemkot Padang hanya memperbolehkan warga ber-KTP Padang masuk sebagai bentuk pengendalian orang yang masuk, kecuali untuk urusan kerja dan lainnya yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan.

Adapun rasio kasus positif pada jumlah orang diperiksa (positivity rate) di Sumbar hingga Rabu sebesar 7,65 persen, lebih tinggi dari standar Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 5 persen. Total orang diperiksa sebanyak 405.376 orang.

Perlu kajian

Epidemiolog Universitas Andalas, Defriman Djafri, berpendapat, pemerintah mesti melakukan kajian sebelum menetapkan kebijakan mudik Lebaran. Dari pengalaman tahun lalu, setiap pergerakan orang, termasuk mudik, signifikan memicu kenaikan kasus positif Covid-19. Hal ini terbukti di Sumbar saat mudik Idul Adha 1441 pada 31 Juli 2020.

Dari pengalaman tahun lalu, setiap pergerakan orang, termasuk mudik, signifikan memicu kenaikan kasus positif Covid-19. (Defriman Djafri)

”Saat mudik Lebaran Haji 2020, kasus di Sumbar cukup signifikan naiknya. Sumbar butuh waktu lama untuk mengontrol kluster yang ada hingga Oktober 2020. Selain Lebaran Haji, kasus meningkat signifikan di Sumbar pada libur panjang Agustus dan libur Tahun Baru 2021. Ini perlu dievaluasi sebagai dasar mempertimbangkan kebijakan membuka pintu mudik,” kata Defriman.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Ahli epidemiologi sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Defriman Djafri, ketika ditemui di Padang, Sumatera Barat, Jumat (1/5/2020).

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas itu melanjutkan, sejak awal Januari 2021, secara epidemiologi, memang tidak terjadi peningkatan kasus yang terlalu signifikan di Sumbar. Hal sama juga terjadi di Indonesia, secara keseluruhan kasus turun, hanya beberapa provinsi yang cenderung naik.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Sumbar Melonjak, Diduga Terkait Mudik Idul Adha

Akan tetapi, kata Defriman, kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar para epidemiolog. Sebab, penurunan kasus positif Covid-19 itu ternyata juga diikuti dengan penurunan jumlah pemeriksaan sampel.

"Jumlah pemeriksaan menurun tidak bisa dimaknai kasus turun. Idealnya, jumlah pemeriksaan konstan, kasusnya turun. Itu yang terjadi di India, itu bagus, jumlah pemeriksaannya konsisten. Ini perlu diantisipasi,” ujar Defriman.

Beberapa bulan terakhir, jumlah pemeriksaan sampel Covid-19 di Sumbar sebanyak 1.000-2.000 sampel per hari. Sementara itu, pada September 2020, misalnya, jumlah sampel diperiksa sebanyak 2.000-3.000 sampel per hari.

Selain itu, dampak upaya vaksinasi yang dimulai sejak 13 Januari 2021 terhadap penurunan kasus positif Covid-19 perlu dikaji. Kekebalan yang dialami satu orang memang bisa mengurangi risiko penularan. Namun, karena baru dimulai, perlu dievaluasi apakah vaksinasi sudah berdampak pada populasi.

Persiapkan mudik

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar Sengaja Budi Syukur mengatakan, pihaknya berharap tidak ada larangan mudik sebagaimana libur Idul Fitri 1441 Hijriah pada 24 Mei 2020 lalu. Saat itu, banyak pengusaha angkutan darat yang terpukul akibat kebijakan tersebut.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Ketua Organda Sumatera Barat Sengaja Budi Syukur ketika ditemui di Padang, Sumbar, Kamis (25/3/2021).

Alih-alih melarang mudik, Budi mengharapkan pemerintah memaksimalkan pemeriksaan Covid-19 untuk menyaring penumpang melalui alat tes murah, seperti GeNose. ”Kami meminta penggunaan GeNose segera dilaksanakan,” kata Budi. Selain itu, proses mudik juga mesti mengacu pada protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Budi, karena tidak ada kebijakan larang mudik, para pengusaha angkutan darat di Sumbar sudah bersiap-siap. Organda memperkirakan jumlah pemudik akan meledak karena tahun lalu ada larangan mudik. ”Ada sekitar 4.000 bus AKDP yang disiapkan,” ujarnya.