Berpotensi Besar, Ekonomi Syariah Diharapkan Dongkrak Kesejahteraan
Pangsa pasar industri halal global diprediksi mencapai 2,4 triliun dollar AS pada 2024 dan Indonesia memegang peranan penting di dalamnya. Karena itu, akses keuangan syariah dibutuhkan untuk membantu sektor ini.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam perekonomian syariah. Meski penuh dengan nilai-nilai keislaman, ekonomi syariah diharapkan jadi pilihan rasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari seluruh golongan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam webinar Universitas Padjadjaran (Unpad) yang disaksikan di Bandung, Rabu (10/3/2021), menyatakan, pemerintah memberikan dukungan besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dengan potensi yang ada, Indonesia diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian syariah secara global.
Perekonomian syariah pun menunjukkan gairahnya selama beberapa tahun terakhir. Wapres Amin memaparkan, nilai aset sektor keuangan syariah secara global mencapai 2,88 triliun dollar AS atau meningkat 13,9 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini akan diprediksi naik hingga 3,69 triliun dollar AS pada tahun 2024.
Sementara itu, pasar dan industri halal di seluruh dunia menyentuh angka 2,02 triliun dollar AS pada tahun 2019. Angka ini diperkirakan meningkat hingga 2,4 triliun dollar AS tahun 2024.
”Indonesia menjadi pasar potensial dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Sudah saatnya Indonesia memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wapres dalam webinar yang diadakan Fakultas Hukum Unpad dan Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Unpad tersebut.
Salah satu bentuk dukungan tersebut datang dari pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan gabungan dari tiga bank syariah dari anak perusahaan badan usaha milik negara. Perusahaan itu adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. PT BSI diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan penggabungan tersebut, BSI menempati peringkat ketujuh dalam jumlah aset di Indonesia dengan total Rp 240 triliun pada akhir tahun 2020. Direktur Utama BSI Hery Gunardi berujar, BSI bahkan diproyeksikan memiliki peringkat ke-10 dalam kapitalisasi pasar bank syariah global tahun 2025.
Menurut Hery, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian karena perbankan syariah di Indonesia belum banyak diakses masyarakat. Dari total pembiayaan terhadap sektor riil tahun 2020, bank syariah hanya berkontribusi sebesar Rp 202 triliun.
Angka ini setara dengan 5,14 persen dari total pembiayaan dari perbankan nasional yang mencapai Rp 3.934 triliun. Sementara itu, dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perbankan syariah hanya berkontribusi 6,77 persen dari total perbankan nasional Rp 1.021 triliun.
Padahal, sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi pasar besar dalam industri halal yang dijalankan UMKM. Karena itu, Hery mengatakan pihaknya akan berupaya melakukan penetrasi dalam pembiayaan di bidang UMKM agar bisa dinikmati masyarakat.
”Kondisi ini unik karena Indonesia menjadi penduduk Muslim terbesar di Indonesia, ada 210 juta orang. Karena itu, potensi industri halal juga besar. Kami akan berupaya melakukan penetrasi pasar sehingga bisa menjangkau ke seluruh masyarakat,” ujarnya.
Inklusif
Wapres Amin berharap, dengan besarnya BSI, negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses perekonomian syariah. Pesatnya pasar bisa dimanfaatkan bersama, tidak hanya dari sektor produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar halal, tetapi juga akses keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Meski berlandaskan ajaran Islam, Wapres tetap menekankan ekonomi syariah ini untuk seluruh golongan. Dia berharap, peluang besar dari perekonomian ini bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bersama.
”Perhatian terhadap produk halal di Indonesia semakin tinggi seiring dengan bertambahnya golongan ekonomi menengah. Namun, bukan berarti karena syariah, ini hanya eksklusif untuk Muslim, tetapi bersifat inklusif, universal, untuk seluruh kelompok masyarakat,” ujar Wapres Amin.