Cakupan Vaksinasi 18 Kabupaten di Papua di Bawah 50 Persen

Pemberian vaksin Covid-19 belum menjangkau semua tenaga kesehatan di wilayah Papua. Terdapat 18 kabupaten yang cakupan vaksinasinya masih di bawah 50 persen.

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA

Pemberian vaksin Covid-19 bagi salah satu tenaga kesehatan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu (27/2/2021).

JAYAPURA, KOMPAS — Pemberian vaksin Covid-19 bagi tenaga kesehatan di Provinsi Papua belum berjalan secara merata. Masih terdapat 18 kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Papua yang cakupan vaksinasi tahap pertamanya masih di bawah 50 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua hingga Senin (1/3/2021), baru 11 daerah yang cakupan vaksinasinya melebihi 50 persen. Daerah ini meliputi Merauke, Biak Numfor, Paniai, Mimika, Asmat, Keerom, Nabire, Kota Jayapura, Jayawijaya, Boven Digoel, dan Kabupaten Jayapura.

Sementara daerah yang cakupan vaksinasinya masih di bawah 50 persen di antaranya Kabupaten Yahukimo (0,2 persen), Kabupaten Pegunungan Bintang (2,8 persen), Kabupaten Waropen (4,9 persen), dan Kabupaten Nduga (5,4 persen).

Ketua Harian Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua Welliam Manderi saat ditemui di Jayapura, Selasa (2/3), mengatakan, cakupan vaksinasi di Papua harus segera ditingkatkan. Karena itu, Pemprov Papua telah mengeluarkan surat edaran untuk memperingatkan pemda yang belum melaksanakan vaksinasi dengan optimal.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pemberian vaksin Covid-19 di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (16/1/2021).

Hingga Senin kemarin, pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan di Papua sudah terlaksana di 29 kabupaten/kota. Kabupaten Lanny Jaya menjadi daerah terakhir yang melaksanakan pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan selama dua hari terakhir.

Total 13.670 tenaga kesehatan pada tahap pertama yang telah mendapatkan vaksin dan 5.607 tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin Covid-19 tahap kedua. Adapun target tenaga kesehatan di Papua yang harus menerima vaksin Covid-19 18.352 orang.

Kami meminta pemda di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua segera melaksanakan realokasi anggaran.

Sementara itu, baru dua warga dengan kategori lanjut usia yang menerima vaksin Covid-19. Adapun data penerima vaksin untuk kategori warga lansia di Papua sebanyak 252.800 orang.

”Kami meminta pemda di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua segera melaksanakan realokasi anggaran. Tujuannya, agar pelaksanaan vaksinasi hingga seluruh pelosok Papua tidak terkendala anggaran operasional,” kata Welliam.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 di Papua dan Maluku Belum Optimal

Ia menegaskan, Pemprov Papua akan memberikan sanksi bagi pemda yang tidak berkomitmen menyukseskan program vaksinasi. Sebab, ini akan menghambat pencegahan penyebaran Covid-19 di Papua.

Kasus Covid-19 telah ditemukan di 1 kota dan 21 kabupaten di Papua. Dari data Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua hingga Senin kemarin, angka kumulatif kasus Covid-19 mencapai 18.287 orang yang meliputi 15.821 orang sembuh, 2.111 orang dirawat, dan 355 orang meninggal.

Data positivity rate Covid-19 di Papua mencapai 16,32 persen hingga Senin kemarin. Angka tersebut jauh di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen. ”Kasus baru dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat. Pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi harus dimaksimalkan,” ujar Welliam.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tiom Nataniel Imanuel Hadi mengatakan, pihaknya telah memulai vaksinasi bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya selama dua hari terakhir. Total 120 orang yang telah menerima vaksinasi. ”Tidak hanya tenaga kesehatan di RSUD Tiom, kami juga memberikan vaksin bagi tenaga kesehatan puskesmas dari sejumlah distrik atau kecamatan,” tuturnya.

Baca juga: Vaksinasi bagi Tenaga Kesehatan di Papua Masih Rendah

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aaron Rumainum mengungkapkan, terdapat sejumlah penyebab masih rendahnya pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan di Papua. Di antaranya adalah rendahnya anggaran untuk kegiatan vaksinasi dan minimnya komitmen kepala daerah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

”Kami berharap segera ada realokasi anggaran khusus untuk kegiatan vaksinasi. Kepala daerah dan jajaran di semua kabupaten dan kota harus aktif dalam menyukseskan program nasional ini,” ucap Aaron.