Saatnya Kepala Daerah Utamakan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Kepri
Para pemimpin daerah Kepulauan Riau yang baru diminta memperhatikan nasib nelayan tradisional yang selama ini selalu tersisih dalam kebijakan pembangunan. Kesejahteraan nelayan mesti jadi tolok ukur pembangunan.
Oleh
PANDU WIYOGA
·4 menit baca
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (kanan) melantik tiga kepala daerah, yaitu Abdul Haris dan Wan Zuhendra untuk Kepulauan Anambas, Apri Sujadi dan Roby Kurniawan untuk Bintan, serta Muhammad Nezar dan Neko Wesha Pawelloy untuk Lingga. Pelantikan itu dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Jumat (26/2/2021).
BATAM, KOMPAS — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melantik tiga kepala daerah di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Jumat (26/2/2021). Para pemimpin daerah yang baru, diminta memperhatikan nasib nelayan tradisional yang selama ini selalu tersisih dalam kebijakan pembangunan. Kesejahteraan nelayan mesti jadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di provinsi kepulauan ini.
Tiga pasangan bupati dan wakilnya yang baru dilantik itu adalah Abdul Haris dan Wan Zuhendra untuk Kepulauan Anambas, Apri Sujadi dan Roby Kurniawan untuk Bintan, serta Muhammad Nezar dan Neko Wesha Pawelloy untuk Lingga. Masa jabatan 2021-2024 ini adalah yang kedua bagi Abdul memimpin Kepulauan Anambas dan Apri memimpin Bintan. Adapun Nezar sebelumnya menjabat wakil bupati Lingga saat berpasangan dengan ayah Neko, yakni Alias Wello.
”Saudara-saudara saya meminta segera kembali ke daerah masing-masing untuk bekerja menjabarkan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye. Janji-janji itu harus diwujudkan,” kata Ansar saat acara pelantikan tiga pasangan bupati itu.
Ansar dan wakilnya, Marlin Agustina, juga baru satu hari yang lalu dilantik sebagai gubernur Kepri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Pada saat kampanye, pasangan tersebut berjanji menciptakan sumber daya manusia maritim unggul untuk memajukan ekonomi bahari yang terintegrasi. Mereka ingin fokus mengembangkan potensi maritim untuk memakmurkan rakyat Kepri.
Seorang perwakilan nelayan di Natuna, Kepulauan Riau, memegang poster berisi penolakan terhadap kedatangan ratusan kapal dari pantai utara Jawa, Minggu (12/1/2020)
Isu tata kelola ekonomi maritim belakangan menjadi semakin relevan setelah nelayan tradisional di Kepri beramai-ramai memprotes legalisasi cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Mereka khawatir mobilisasi kapal-kapal cantrang dari pantai utara Jawa ke perairan Kepri akan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut serta mengebiri wilayah tangkap nelayan tradisional.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra, mengatakan, warga menaruh harapan besar kepada para kepala daerah terpilih untuk mengangkat kesejahteraan nelayan tradisional. Selama ini, sebagai nelayan di wilayah perbatasan, warga setempat sering terintimidasi ulah kapal-kapal pukat dari luar dan dalam negeri.
Isu tata kelola ekonomi maritim belakangan menjadi semakin relevan setelah nelayan tradisional di Kepri beramai-ramai memprotes legalisasi cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP).
Ia juga sangat berharap Bupati Kepulauan Anambas dapat lebih lantang menyuarakan keresahan nelayan tradisional terkait legalisasi operasi kapal cantrang dari pantura Jawa kepada pemerintah pusat. ”Kami ingin bupati dan wakilnya menjumpai Menteri KP secara langsung,” kata Dedi.
Adapun Ketua HNSI Lingga Distrawadi Wandi menilai, kesejahteraan nelayan harus dijadikan tolok ukur keberhasilan progam pembangunan di Lingga yang wilayahnya terdiri dari 377 pulau itu. Ia meminta pasangan kepala daerah dapat memperhatikan kesejahteraan 13.000 keluarga yang perekonomiannya bergantung pada hasil perikanan tangkap. Terlebih, sejak lama mereka kesulitan mendapat bahan bakar minyak bersubsidi.
Wandi juga berharap kepada kepala daerah yang baru agar mendukung upaya nelayan tradisional di Lingga dan Kepri pada umumnya menolak penggunaan cantrang dan alat tangkap lain yang tidak ramah lingkungan. Nelayan tradisional Lingga tidak ingin perairan Kepri bernasib sama dengan Laut Jawa yang sumber dayanya nyaris terkuras habis karena dikeruk membabi-buta.
Nelayan menunjukkan jaring cantrang di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (15/2/2018).
Sementara itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan, Syukur Harianto meminta pemerintah daerah mengutamakan kepentingan nelayan kecil dalam Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). ”Kami ingin wilayah tangkap yang menjadi periuk nasi kami dilindungi dari segala aktivitas yang merusak,” ujarnya.
Syukur menambahkan, pemerintah kabupaten ataupun provinsi harus bergerak bersama memulihkan ekonomi nelayan yang lama tenggelam akibat pandemi. Nelayan di Bintan sudah lama menantikan pembangunan infrastruktur perikanan terpadu, mulai dari tempat pelelangan, tempat penyimpanan ikan, hingga industri pengolahan. Itu semua diperlukan agar hasil tangkapan nelayan tertampung dan harga jualnya stabil.
Kepala Badan Intelijen Daerah Kepulauan Riau Brigadir Jenderal (Pol) Riza Celvian Gumay menjadi orang pertama di Kepri yang disuntik vaksin Covid-19 di RSUD Raja Ahmad Tabib, Kota Tanjung Pinang, Kamis (14/1/2020).
Terkait pemulihan ekonomi tersebut, Ansar meminta para kepala daerah menggerakkan seluruh sumber daya guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kepri yang menurun 3,8 persen pada 2020. ”Kepala daerah tidak boleh banyak bekerja di belakang meja, tetapi harus turun langsung mengenal kehidupan dan keseharian masyarakat, juga harus aktif berkoordinasi ke pusat untuk mendapat dukungan program,” ujarnya.
Ansar juga berpesan agar kepala daerah yang baru harus lebih bekerja keras mengurangi penularan Covid-19 dengan memperbanyak tes deteksi dini. Selain itu, mereka juga diharapkan menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan dan turut berperan aktif dalam upaya pemerintah memberikan vaksin yang merata kepada semua warga tanpa terkecuali.
