Presiden Joko Widodo Dorong Kolaborasi Dunia Hadapi Pandemi
Ancaman Covid-19 tidak mengenal batas teritorial negara. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara di dunia berkolaborasi meredam dampak pandemi yang telah memicu krisis kesehatan dan ekonomi.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS – Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara di dunia berkolaborasi meredam pandemi Covid-19. Ancaman virus korona baru yang memicu krisis kesehatan dan ekonomi tidak mengenal batas negara sehingga diperlukan kerja sama multilateral untuk menghadapinya.
Presiden menekankan pentingnya kesetaraan mengakses vaksin bagi setiap negara. Ia mengatakan selalu mengingatkan hal itu dalam berbagai forum dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dunia tidak bisa sepenuhnya bebas Covid-19 jika masih ada satu negara saja belum bebas darinya. Oleh karena itu, yang paling penting agar kita dapat menangani pandemi ini adalah kerja sama, kerja sama, dan kerja sama,” ujarnya dalam konferensi internasional Mengatasi Covid-19 dari Aspek Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial secara virtual, Selasa (23/2/2021). Konferensi ini digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) pada 23-25 Februari.
Menurut Presiden, vaksinasi bukan berarti menyelesaikan masalah pandemi. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Presiden mengatakan, semua negara di dunia telah merasakan dampak Covid-19. Di bidang kesehatan, misalnya, selama hampir setahun pandemi, sudah lebih dari 110 juta orang di dunia terpapar virus ini. Sejumlah 2,4 juta orang di antaranya meninggal.
Pandemi juga memicu resesi di banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 minus 2,07 persen. Dalam aspek sosial, para pekerja kehilangan pekerjaannya akibat roda perekonomian yang melambat.
Menurut Presiden, setiap negara telah berupaya menanggulangi krisis tersebut. “Namun, kita harus merancang secara akurat dan lebih detail apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia,” jelasnya.
Indonesia menargetkan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Program vaksinasi nasional yang sudah dimulai Januari lalu tersebut diharapkan rampung dalam satu tahun.
Akan tetapi, menurut Presiden, vaksinasi bukan berarti menyelesaikan masalah pandemi. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Presiden mengatakan, pemerintah akan terus melakukan testing, tracing, dan treatment. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial berskala mikro hingga ke tingkat RT/RW diyakini dapat menekan laju penularan Covid-19.
Menurut Presiden, tahun 2021 menjadi momentum untuk bangkit dari pandemi. “Tahun untuk bertransformasi menjadi kekuatan baru. Dunia harus memperkuat kerja sama menyelesaikan permasalahan bersama,” katanya.
Rektor Unpad Rina Indiastuti juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengendalikan pandemi. Dalam uji klinis vaksin Covid-19 produksi Sinovac, misalnya, pihaknya bekerja sama dengan PT Bio Farma.
Unpad juga menghasilkan sejumlah inovasi selama pandemi, di antaranya tes cepat Covid-19 berbasis antigen CePAD dan ventilator untuk membantu pernapasan pasien. “Kami terus mendorong kerja sama untuk berkolaborasi mengatasi masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Ketua Umum IKA Unpad Irawati Hermawan mengatakan, konferensi tersebut akan membahas perkembangan pandemi Covid-19 di sejumlah negara. Konferensi diharapkan menghasilkan formulasi dalam mengatasi pandemi sehingga penanganan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan.
“Kami berupaya mencari solusi efektif yang sesuai dengan budaya masing-masing. Pandemi telah mengubah cara bersosialisasi. Kita harus mencari cara untuk beradaptasi,” ujarnya.