Lingkungan Manado Tangguh, PPKM ala Manado

Pemkot Manado mendorong keterlibatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membuat gerakan Lingkungan Manado Tangguh. Pelaksanaannya mirip pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Gerakan Lingkungan Manado Tangguh diresmikan di Lingkungan 10 Kelurahan Paniki Bawah, Mapanget, Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (22/2/2021). Pelaksanaan gerakan itu mirip pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Jawa dan Bali, tetapi hanya dengan tiga kategori zona risiko.

MANADO, KOMPAS — Pemerintah Kota Manado mendorong keterlibatan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan membuat gerakan Lingkungan Manado Tangguh. Pelaksanaannya mirip pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, tetapi hanya ada tiga kategori zona risiko penularan.

Gerakan ini dimulai di 13 lingkungan (setingkat di bawah kelurahan) di 10 kecamatan di Manado, Sulawesi Utara, Senin (22/2/2021). Lingkungan-lingkungan yang dipilih adalah yang mencatatkan puluhan kasus sehingga dikategorikan zona risiko sedang dan tinggi. Status ini ditetapkan berdasarkan analisis tim kecamatan dari Dinas Kesehatan Manado.

Selama 28 hari ke depan, warga di 13 lingkungan itu diminta menghentikan penularan dan mengantar diri mereka ke kategori ketiga, yaitu zona aman. Untuk itu, zona risiko tinggi harus membatasi kegiatan masyarakat sampai 19.00 Wita saja, sedangkan zona risiko sedang sampai 21.00 Wita. Aturan ini disertai pelacakan dan pemantauan kasus.

Lingkungan 10 Kelurahan Paniki Bawah merupakan salah satu zona risiko tinggi. Lurah Paniki Bawah Jerriel Tumiwa mengatakan, dari total 5.493 penduduk di lingkungan itu, sudah ada 66 warga yang terkena Covid-19 sejak November 2020, termasuk dua yang meninggal. Dengan jumlah penduduk mencapai 42 persen dari total penduduk Kelurahan Paniki Bawah, risiko penularan Covid-19 di Lingkungan 10 terbilang cukup tinggi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Kapolda Sulawesi Utara Inspektur Jenderal RZ Panca Putra Simanjuntak (kiri), Wali Kota Vicky Lumentut (tengah), dan Komandan Resimen Militer 131/Santiago Brigadir Jenderal Prince Meyer Putong meresmikan Gerakan Lingkungan Manado Tangguh di Lingkungan 10 Kelurahan Paniki Bawah, Mapanget, Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (22/2/2021). Pelaksanaan gerakan itu mirip pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Jawa dan Bali, tetapi hanya dengan tiga kategori zona risiko.

”Karena itulah, kami mengajukannya sebagai Lingkungan Manado Tangguh. Jajaran pemerintah kelurahan dan kota akan mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan, bahkan menindak pelanggarnya,” kata Jerriel.

Jerriel mengakui, Lingkungan Manado Tangguh berbeda dengan karantina mandiri (lockdown). Meski ada jam malam, warga tetap bisa bepergian ke luar lingkungannya, seperti ke tempat kerja atau berbelanja. Risiko penularan pun tetap ada. Namun, warga tidak mungkin tak ke luar rumah untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Kalau ada yang isolasi mandiri di rumah, warga pasti akan saling membantu dengan memberi makanan. Pemkot juga ada bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan untuk yang isolasi mandiri.

Baca juga:PPKM Mikro di Sulut, Ratusan Polisi dan Tentara Awasi Desa

Karena itu, ia akan mengimbau warga untuk taat protokol kesehatan dan waspada jika merasakan gejala Covid-19. ”Kalau ada yang isolasi mandiri di rumah, warga pasti akan saling membantu dengan memberi makanan. Pemkot juga ada bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan untuk yang isolasi mandiri,” kata Jerriel.

Wali Kota Manado Vicky Lumentut mengatakan, sejak 14 Maret 2020, Manado telah mengakumulasi 4.684 kasus Covid-19. Sebanyak 190 kasus terkonfirmasi berujung kematian, begitu pula 121 orang kasus probable. Adapun data Satuan Tugas Covid-19 Sulut menunjukkan 5.102 kasus terkonfirmasi di Manado dengan 189 kematian.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang petugas kesehatan menghadiri peresmian gerakan Lingkungan Manado Tangguh di Lingkungan 10 Kelurahan Paniki Bawah, Mapanget, Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (22/2/2021). Pelaksanaan gerakan itu mirip pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Jawa dan Bali, tetapi hanya dengan tiga kategori zona risiko.

Ia mengakui, tim Satuan Tugas Covid-19 Manado telah jenuh karena berbagai upaya belum membuahkan penurunan jumlah kasus baru selama hampir setahun. Karena itu, penertiban protokol kesehatan bisa lebih efektif. Adapun daerah zona risiko sedang atau aman cenderung dibebaskan agar kegiatan ekonomi bisa tetap berjalang.

”Sebulan lagi kita akan evaluasi. Kalau hasilnya bagus, kita akan lanjutkan dan kita hadirkan di semua lingkungan di Manado. Harapan saya, gerakan bisa mendorong masyarakat, kalau mau bebas (beraktivitas), ya, harus berusaha disiplin protokol kesehatan,” kata Vicky.

Vicky menambahkan, pemberian bantuan sosial akan dilanjutkan. Skemanya masih disusun. Ia pun meminta warga untuk tetap waspada pada risiko penularan ketika beraktivitas sehari-hari, sebab pemerintah tidak memberlakukan karantina mandiri. ”Jangan sampai dia (warga) bawa virus dari luar sehingga menghambat keberhasilan gerakan ini,” katanya.

Kepala Polda Sulut Inspektur Jenderal RZ Panca Putra Simanjuntak menyatakan akan mendukung Lingkungan Manado Tangguh dengan menugaskan setidaknya 500 bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka akan membantu melacak dan memantau kasus di desa dan kelurahan serta mengamankan vaksinasi.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang tenaga kesehatan berfoto sambil menunjukkan kartu vaksinasi Covid-19 miliknya setelah mendapat suntikan dalam gelaran vaksinasi massal Covid-19 di Auditorium Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (5/2/2021). Vaksinasi massal tersebut diharapkan dapat menjangkau 3.000 sumber daya manusia kesehatan, termasuk mahasiswa studi kesehatan manusia.

Meski polisi dan TNI ditugaskan di tingkat lingkungan, menurut Panca, keberhasilan gerakan dan program serupa hanya dimungkinkan jika masyarakat punya kesadaran. ”Kita bangun kesadaran sejak tingkat terendah agar penularan tidak meluas,” tambahnya.

Sementara itu, Satgas Covid-19 Sulut telah memulai vaksinasi tahap kedua bagi pejabat publik, pimpinan satuan kerja perangkat daerah, serta petugas pelayanan publik. Gubernur Sulut Olly Dondokambey menjadi salah satu penerima setelah batal divaksin pada 15 Januari lalu.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Sulut dr Steaven Dandel mengatakan, sasaran vaksinasi tahap kedua, antara lain, TNI, Polri, anggota DPRD, dan petugas pelayan publik. Pedagang, pekerja di sektor parwisata dan jasa transportasi, serta tokoh agama juga masuk dalam antrean. ”Tahap kedua akan dilaksanakan hingga April secara bertahap sesuai ketersediaan vaksin,” katanya.

Baca juga: PPKM Mikro Dinilai Kurang Efektif