Pelabuhan Terpadu di Maluku Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kawasan pelabuhan terpadu berbasis perikanan segera dibangun di Pulau Ambon, Maluku. Kawasan tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Penjelasan peta kawasan terpadu berbasis perikanan di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pada Jumat (5/2/2021). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meninjau lokasi itu.

AMBON, KOMPAS — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meninjau lokasi pembangunan pelabuhan terpadu untuk logistik dan perikanan di Pulau Ambon, Maluku, Jumat (5/2/2021). Pelabuhan terbesar di kawasan timur Indonesia itu diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pelabuhan terpadu tersebut akan dibangun di antara Desa Waai dan Desa Liang di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Lokasinya berjarak sekitar 35 kilometer dari pusat Kota Ambon.

Menurut rencana, kawasan terpadu itu bakal berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 717 hektar dengan biaya pembangunan Rp 2 triliun. Selain meninjau lokasi di darat, ketiga menteri bersama rombongan, termasuk Gubernur Maluku Murad Ismail, melihat kondisi pesisir dari laut menggunakan kapal.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kelompok budidaya Botol Bekas di Ambon, Maluku, memamen ratusan kilogram ikan kakap putih. Ikan-ikan itu akan dikirim ke Jakarta untuk kebutuhan gizi pasien Covid-19. Kelompok budidaya ini merupakan bagian dari Program Emas Biru Kodam XVI/Pattimura yang membudidayakan berbagai jenis ikan sejak akhir tahun 2015.

Dari hasil peninjauan tersebut, selanjutnya akan dibentuk tim untuk mengkaji dan menentukan lokasi tepat pembangunan beberapa infrasruktur, seperti pelabuhan pendaratan ikan, pelabuhan peti kemas, dan kawasan industri perikanan.

Bahlil Lahadalia mengatakan, kehadiran pelabuhan terpadu serta kawasan industri itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia. ”Maluku harus didorong sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam aspek fokus di sektor perikanan,” ujarnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Lokasi pesisir di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, seperti terpantau pada Jumat (5/2/2021), itu akan dijadikan kawasan terpadu untuk pelabuhan dan industri perikanan.

Baca juga: Aroma Korporasi di Balik Proyek Lumbung Ikan Nasional Maluku

Kawasan terpadu dimaksud, lanjut Bahlil, dibangun untuk menunjang Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Wilayah kepulauan ini dinilai layak karena memiliki potensi perikanan tertinggi di Indonesia. Wacana Maluku sebagai lumbung ikan nasional pertama kali disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2010 di Ambon.

Bahlil menuturkan, kini Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya dan sejumlah menteri terkait agar secepat mungkin menyelesaikan pembangunan kawasan tersebut. Segala perizinan yang menjadi kewenangan pusat akan diselesaikan secepatnya. Begitu pula perizinan yang terkait kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah diharapkan dapat disinergikan. Ditargetkan, pada 2023, kawasan tersebut sudah bisa beroperasi.

Segala perizinan yang menjadi kewenangan pusat akan diselesaikan secepatnya. Begitu pula perizinan yang terkait kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah diharapkan dapat disinergikan. (Bahlil Lahadalia)

Budi Karya Sumadi menambahkan, pihaknya sudah melakukan studi mendalam terkait pembangunan kawasan tersebut. Untuk pembangunan pelabuhan, beberapa titik sudah ditinjau. ”Airnya relatif tenang, draft (sarat air)-nya dalam. Artinya, daerah ini cocok untuk pelabuhan. Tinggal memilih mana yang akan dilakukan (pembangunan),” ujar Budi.

Ia mengatakan, proyek pembangunan kawasan itu pertama-tama menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kemudian mengundang swasta untuk terlibat. Pemerintah akan menangani infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan terkait industri akan dikerjakan pihak swasta.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Karolis Iwamony (kiri) menyerahkan bantuan pakan kepada Jefri Slamta, pembudidaya ikan di Kota Ambon, pada Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Meneropong Arah Lumbung Ikan Nasional Maluku

Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kementerian yang dipimpinnya sedang menyiapkan sejumlah langkah dalam memfokuskan pengelolaan perikanan dan menjadikan kawasan itu sebagai pelabuhan perikanan modern. Dengan demikian, perekonomian setempat yang selama ini bertumpu pada sektor perikanan akan tumbuh lebih cepat.

Murad Ismail menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang akhirnya membangun kawasan tersebut berbasis perikanan sebagaimana harapan masyarakat Maluku. Ia berjanji mempercepat proses pembebasan lahan dan ditargetkan selesai sebelum pertengahan 2021.

Selain lahan kosong dan kebun warga, di dalam areal kawasan terpadu itu juga terdapat perumahan penduduk. Lebih dari 100 kepala keluarga bermukim di sana. Biaya yang diperlukan mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan diperkirakan sekitar Rp 2 triliun.