Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Papua Turun Drastis Selama Pandemi
Sebanyak 34.981 anak di Provinsi Papua belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Jumlahnya bahkan paling kecil dibandingkan tahun 2019.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak di Papua menurun drastis selama pandemi Covid-19. Persentase cakupan imunisasi anak-anak Papua hanya 48,8 persen hingga Desember 2020.
Berdasarkan data Seksi Survelains dan Imunisasi Dinas Kesehatan Papua, imunisasi dasar lengkap di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua tidak mencapai target 87,15 persen. Persentase imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,7 persen.
Tercatat, ada 34.981 anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap itu tersebar di 28 kabupaten dan 1 kota. Imunisasi dasar lengkap untuk usia 0-11 tahun meliputi imunisasi hepatitis B, basillus calmette guerin (BCG) untuk pencegahan TBC, polio, measles rubella (campak dan rubela), dan difteri, pertusis, tetanus (DPT).
Kepala Seksi Survelains dan Imunisasi di Dinkes Papua Elianus Tabuni saat ditemui di Jayapura, Selasa (26/1/2021), mengatakan, cakupan sejumlah imunisasi di puluhan kabupaten di Papua masih di bawah angka 50 persen. Hal itu bahkan terjadi di daerah yang belum lama ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) penyakit tertentu.
Di Yahukimo, misalnya, pemberian imunisasi polio baru mencapai 25,8 persen. Padahal Yahukimo pernah menjadi daerah KLB polio. Periode November 2018 hingga Maret 2019, ditemukan tiga kasus polio. Seorang anak mengalami kelumpuhan.
Sementara imunisasi measles rubella untuk pencegahan campak di Asmat baru 32 persen. Padahal, Asmat pernah ditetapkan sebagai daerah KLB campak. Januari 2018, 670 anak terkena wabah campak. Sebanyak 80 anak di antaranya meninggal dunia.
Elianus mengungkan, terdapat sejumlah faktor penyebab rendahnya cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap bagi anak. Salah satunya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar saat pandemi.
Kondisi ini menyebabkan pelayanan imunisasi tidak berjalan optimal sekitar tiga bulan. Faktor lainnya adalah kondisi geografis yang sulit dan gangguan keamanan seperti di Intan Jaya. Selain itu, ia mengakui masih ada oknum tenaga medis yang tidak ke lokasi pelaksanaan imunisasi secara rutin.
”Kami berharap pemda di Papua dapat meningkatkan cakupan imunisasi bagi anak-anak tahun ini. Kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan agar para tenaga kesehatan dapat melaksanakan pelayanan imunisasi dengan aman,” kata Elianus.
Elianus menambahkan, anak-anak yang tidak mendapat imunisasi terancam terserang virus Covid-19, rubela, campak, polio, dan tuberkulosis. Sebab, kekebalan tubuh anak yang tidak diimunisasi rendah.
”Imunisasi dasar lengkap, dapat menyelamatkan masa depan anak-anak Papua. Kami berharap masyarakat mendukung penuh program ini,” tambahnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Sabar Iwanggin berpendapat, imunisasi dasar lengkap adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak sejak usia dini, khususnya di Papua.
Ia menilai rendahnya cakupan imunisasi merupakan perbuatan malaadministrasi karena tidak memberikan pelayanan publik bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. ”Sebenarnya pemberian imunisasi dasar lengkap tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Sebab, sudah ada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pelayanan publik,” kata Sabar.
Kepala Dinkes Kabupaten Yahukimo Suhayatno mengatakan, pemberian imunisasi dasar lengkap di 33 puskesmas belum optimal. Hal ini dipicu masih terdapat petugas kesehatan yang tidak melaksanakan program imunisasi.
”Kami sudah memberikan sanksi bagi petugas kesehatan yang tidak melaksanakan tugas imunisasi. Kami akan meningkatkan cakupan imunisasi di Yahukimo tahun ini,” tuturnya.