Tujuh Daerah di Jawa Barat Mulai Vaksinasi 14 Januari, Wagub Orang Pertama yang Disuntik

Vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan akan digelar serentak di tujuh kabupaten/kota di Jabar, Kamis (14/1/2021). Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bakal menjadi orang pertama di provinsi itu yang divaksin.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Berdasarkan tangkapan layar dari siaran Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjalan menuju Puskesmas Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Selasa (25/8/2020). Kamil melaksanakan pemeriksaan awal dalam rangkaian uji vaksin Covid-19.

BANDUNG, KOMPAS — Vaksinasi Covid-19 bagi tenaga kesehatan akan digelar serentak di tujuh daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bakal menjadi orang pertama di provinsi tersebut yang menerima vaksin.

Dalam konferensi video terkait rencana vaksinasi bersama sejumlah tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan masyarakat, Selasa (12/1/2021), disebutkan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil bukan menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin di provinsi tersebut. Sebab, Kamil sudah menjadi sukarelawan pada uji klinis fase ketiga vaksin Sinovac oleh Bio Farma, beberapa bulan lalu.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan dirinya siap divaksin di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Dia mengimbau seluruh warga agar tak perlu meragu dengan kualitas dan legalitas vaksin yang akan diberikan tersebut.

”Sudah jangan ragukan lagi tentang vaksin. Ulama yang terlegalitas dengan MUI sudah menyatakan halal, Menteri Kesehatan menyatakan ini salah satu ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19,” kata Uu dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Ketum IDI: Kekebalan Diharap Mengurangi Jatuhnya Korban Tenaga Kesehatan

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (23/3/2020).

Menurut dia, berbagai upaya untuk menekan kasus Covid-19 di daerah telah dilakukan, misalnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pembatasan jam malam. Kehadiran vaksin menambah upaya baik dalam menekan kasus Covid-19 yang terus bertambah.

”Kalau masyarakat ingin Covid-19 hilang, (maka) harus dengan kesadaran (untuk divaksin). Kalau tidak mau, akan terjadi lagi PSBB. Kalau PSBB terjadi, yang mudarat adalah masyarakat,” ucap Uu.

Kalau masyarakat ingin Covid-19 hilang, (maka) harus dengan kesadaran (untuk divaksin). Kalau tidak mau, akan terjadi lagi PSBB. Kalau PSBB terjadi, yang mudharat adalah masyarakat. (Uu Ruzhanul Ulum)

Kamil menambahkan, kehadiran vaksin Covid-19 menjadi berita baik yang membuka tahun 2021. Berkaca dari sejarah pandemi-pandemi yang terjadi di dunia, vaksin merupakan satu solusi untuk menghentikan pandemi, selain obat atau terapi. Ia meminta agar para calon penerima vaksin harus patuh disuntik.

Penolakan tak berlandaskan teori dan ilmu pengetahuan tidak boleh dijadikan alasan karena izin penggunaan darurat (emergency use of authorization/EUA) vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah keluar beberapa hari lalu.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Menteri BUMN Erick Thohir menunjukkan sertifikasi izin pembuatan obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di PT Bio Farma, Kamis (7/1/2020). Sertifikasi ini berlaku untuk 100 juta vaksin yang akan dikemas oleh Bio Farma dengan bahan baku dari perusahaan farmasi asal China, Sinovac.

”Situasi normal, mungkin itu hak, menolak masih boleh. Tapi, karena darurat, situasi perang, emergency, maka menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,” kata Kamil.

Penolakan itu, menurut Kamil, melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, jika ada warga yang menolak vaksin akan mendapatkan ancaman pidana satu tahun atau denda maksimal hingga Rp 100 juta.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Jabar (Pikobar) per Rabu (13/1/2021) pukul 10.30, jumlah total kasus terkonfirmasi di Jabar 100.585 orang atau 11 persen dari jumlah total kasus di Indonesia, yakni 846.765. Jumlah pemeriksaan tes cepat yang telah dilakukan 455.175 tes dan  872.164 tes pemeriksaan usap tenggorokan.

Pada vaksin perdana besok, ada tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan melakukan penyuntikan vaksin Covid-19 perdana, yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Saat ini, ada 1.483 vaksinator atau tenaga penyuntikan di Jabar.

Baca juga: Menteri Kesehatan, Panglima TNI, dan Kapolri Divaksin Bersama Presiden Jokowi

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar Dewi Sartika mengatakan, vaksin untuk tahap pertama termin satu sudah tiba di tiap-tiap kabupaten/kota penerima. Pada tahap ini, jumlah sasaran vaksinasi 74.760 tenaga kesehatan. Selanjutnya, tahap pertama termin kedua Februari 2021, Jabar akan menerima alokasi vaksin Sinovac 160.000 dosis untuk 27 kabupaten/kota.

Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar Marion Siagian menambahkan, para calon penerima akan divaksinasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Mereka akan melalui beberapa tahap yang telah ditentukan, mulai dari verifikasi data, pemeriksaan fisik, identifikasi penyakit penyerta, observasi, penyuluhan, hingga pemberian kartu vaksinasi.

”Nomor, jenis, dan batch vaksin setiap orang akan dicatat. Apabila ada reaksi kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), bisa diketahui vaksin mana yang didapat,” ucapnya.