KPU Jatim Tunggu Perkembangan Kondisi Komisioner KPU Situbondo
KPU Jatim belum memutuskan menugaskan kembali tiga anggota KPU Situbondo yang terkonfirmasi positif Covid-19, meski pada uji usap kedua hasilnya dinyatakan negatif.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·5 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur belum memutuskan untuk menugaskan kembali tiga anggota KPU Kabupaten Situbondo yang terkonfirmasi positif Covid-19, meskipun pada uji usap kedua hasilnya dinyatakan negatif. Sementara itu, Ketua KPU Tuban, yang juga terkonfirmasi positif, masih menjalani isolasi mandiri.
Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Senin (7/12/2020), mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan detail mengenai perkembangan situasi terkini di KPU Situbondo. Setelah itu, mereka akan melakukan rapat pleno dan mengambil keputusan terkait pelaksanaan pilkada di Situbondo mengingat waktu tersisa tinggal tiga hari jelang pemungutan suara.
Berdasarkan data yang dihimpun KPU Jatim, total ada sembilan orang di KPU Situbondo yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil uji usap untuk penyelenggara pilkada. Dari sembilan orang tersebut, tiga di antaranya merupakan anggota KPU, termasuk ketuanya. Praktis tersisa dua anggota yang masih bertugas.
Sementara itu, enam orang lainnya merupakan anggota staf kesekretariatan KPU Situbondo. Dari sembilan orang yang terkonfimasi positif, tujuh di antaranya menjalani isolasi mandiri di tempat karantina yang disediakan oleh pemda. Hanya dua orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah.
”Karena ada tiga orang dari total lima anggota KPU di daerah yang terkonfirmasi positif, praktis kinerja KPU Situbondo dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada tidak bisa berjalan dengan baik. Hal itu harus dicarikan solusinya,” ujar Choirul.
Choirul menambahkan, pihaknya sempat berencana mengambil alih tugas KPU Situbondo agar penyelenggaraan pilkada tetap berjalan baik dan petugas yang terkonfirmasi positif bisa fokus menjalani perawatan serta memulihkan kondisi kesehatan. Keputusan mengenai hal itu diambil Senin ini.
Pertimbangan kesehatan para penyelenggara pilkada ini harus diutamakan.
KPU Jatim terus memantau kondisi kesehatan anggota KPU Situbondo dari waktu ke waktu. Berdasarkan uji usap kedua yang keluar Senin ini, ketiga anggota KPU tersebut dinyatakan negatif. Meski demikian, Choirul mengatakan, pihaknya tidak bisa serta-merta memutuskan apakah mereka akan langsung bekerja kembali.
Pertimbangan kesehatan para penyelenggara pilkada ini harus diutamakan. Choirul menyebutkan, apakah mereka perlu diberi kesempatan beristirahat agar bisa memulihkan kondisi kesehatannya secara optimal atau langsung diperbolehkan bekerja kembali, harus dipertimbangkan secara matang.
Selain Situbondo, Ketua KPU Kabupaten Tuban juga terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil uji usap. Saat ini, yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri karena tanpa gejala. Sementara tugas-tugas terkait penyelenggaraan pilkada ditangani oleh empat anggota KPU Tuban lainnya sehingga kinerja secara umum tidak terganggu.
Logistik pilkada
Pendistribusian logistik pilkada di tingkat kecamatan di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur, hingga batas akhir, Senin (7/12/2020), ini mencapai 95 persen. KPU Jatim pun optimistis seluruh logistik, termasuk alat pelindung diri, tiba tepat waktu sebelum hari pencoblosan, 9 Desember.
Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, mengatakan, ada sejumlah KPU kabupaten dan kota yang baru mendistribusikan logistiknya pada hari terakhir pengiriman untuk tingkat kecamatan. Bahkan, ada yang besok atau H-1 pencoblosan baru mengeluarkan logistik dari gudang kabupaten/kota.
”Hal itu bukan persoalan serius karena lingkup wilayahnya tidak luas dan akses menuju ke titik distribusi mudah dijangkau. KPU Kota Blitar, misalnya, berencana mendistribusikan logistik pilkadanya ke tingkat kecamatan pada Selasa,” ujar Miftahur.
Sebanyak 19 daerah di Jatim menggelar pilkada serentak, yakni tiga kota dan 16 kabupaten. Selain Kota Blitar, ada Kota Surabaya dan Kota Pasuruan. Kota Surabaya sudah menggeser logistiknya ke tingkat kecamatan sejak awal Desember lalu. Hal itu karena penyortian dan pemilahan dipusatkan di setiap kecamatan.
Adapun KPU Kota Pasuruan mengagendakan pendistribusian logistik hari ini karena area distribusinya dekat dan mudah dijangkau. Selain wilayah perkotaan, sejumlah daerah kabupaten juga ada yang baru mengirimkan logistiknya ke tingkat kecamatan, contohnya Kabupaten Mojokerto dan Trenggalek.
Sementara itu, terkait dengan kekurangan logistik pilkada, KPU Jatim mengklaim sudah memenuhi semuanya. Contohnya kekurangan 91.100 surat suara yang disebabkan oleh adanya surat suara rusak dan surat suara yang jumlahnya memang kurang. Kekurangan surat suara itu ditemukan saat dilakukan penyortiran sebelum pengepakan.
”Kekurangan surat suara itu sudah dimintakan kepada perusahaan penyedia barang dan saat ini barangnya sudah didistribusikan ke setiap kabupaten dan kota,” kata Miftahur.
Permasalahan logistik pilkada lainnya yang sempat mencuat adalah penyediaan alat pelindung diri berupa sarung tangan lateks dan pistol termometer. Sesuai kebijakan KPU pusat yang memutus kontrak perusahaan pemenang tender dan menggantinya dengan perusahaan lain, KPU Jatim telah berkoordinasi dengan penyedia APD tersebut.
Untuk daerah kepulauan yang sulit diakses, didahulukan mengambil logistik tersebut ke perusahaan penyedia barang supaya bisa tiba di TPS tepat waktu. Pertimbangannya, daerah kepulauan di Jatim mayoritas hanya bisa dijangkau dengan kapal, itu pun harus mengikuti jadwal perjalanan reguler.
Dari 19 daerah yang menggelar pilkada, ada dua yang memiliki wilayah kepulauan, yakni Kabupaten Sumenep dan Gresik. Sumenep memiliki jumlah pulau terbanyak dan hanya bisa dijangkau dengan kapal. Sementara di Gresik hanya ada Pulau Bawean dengan akses transportasi kapal serta pesawat perintis.
Data KPU Jatim menyebutkan, ada 48.607 TPS di 19 kab/kota yang menggelar pilkada serentak. Semua TPS itu sudah dipetakan sesuai dengan titik koordinat Global Positioning System (GPS). Dari jumlah total TPS tersebut, sekitar 350 TPS berada di lokasi yang tidak ada sinyal seluler.
Meski demikian, sudah dipetakan tempat terdekat yang ada koneksi internetnya sehingga anggota KPPS tetap bisa melaporkan melalui situng (sistem informasi penghitungan) dan sirekap (sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara).