Kaltim Targetkan 100 UKM Jadi Eksportir Baru hingga 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan penyokong ekonomi baru agar tak selalu bergantung pada sektor penggalian dan pertambangan. Sektor UKM dilibatkan untuk mendongkrak ekspor.

KOMPAS/SUCIPTO

Hidayatullah (60) menata kerajinan tangan yang ia jual di salah satu toko di pusat oleh-oleh dan cendera mata Pasar Inpres Kebun Sayur Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/8/2020).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan penyokong ekonomi baru agar tak selalu bergantung pada sektor penggalian dan pertambangan. Baru-baru ini, tujuh perusahaan di Kaltim mengekspor produk non-tambang, minyak, dan gas bumi. Pada 2023, ditargetkan 100 usaha kecil dan menengah jadi eksportir baru.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan, sebanyak tujuh perusahaan Kaltim ikut dalam pelepasan ekspor yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (4/12/2020) secara virtual. Dari tujuh perusahaan itu, empat merupakan UKM.

”Kita targetkan sampai 2020 ada 100 UKM yang jadi eksportir baru. Kita optimistis UKM kita bisa semakin kuat. Harapannya, bisa menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan ekspor nonmigas,” kata Robyan, dihubungi dari Balikpapan, Minggu.

Empat UKM yang ikut dalam pelepasan ekspor itu adalah CV Tiga A Balikpapan, CV Masagenah, PT Garuda Sinar Perkasa, dan PT Syam Surya Mandiri. Adapun tiga perusahaan lainnya adalah PT Pupuk Kaltim, PT SLJ Global, dan PT Kuta Refinery Nusantara.

Ketujuh perusahaan itu mengekspor urea, amonia, udang beku, kayu lapis (plywood), minyak goreng sawit, produk perikanan, lidi nipah, dan jelantah (minyak sisa pakai). Produk itu diekspor ke Korea Selatan, Jepang, India, Australia, China, dan beberapa negara Eropa.

Untuk mendongkrak mutu UKM, Pemprov Kaltim memberikan pendampingan berupa pelatihan, akses informasi, dan kemudahan izin. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Kompas, nilai ekspor dari Kaltim mencapai 660,80 juta dollar AS atau Rp 9,3 triliun. Perusahaan kategori UKM menyumbang 2,1 juta dollar AS atau Rp 29,1 miliar.

Nilai ekspor itu diharapkan turut menggerakkan ekonomi Kaltim melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan perluasan pasar dan produksi, diharapkan perusahaan itu bisa mempekerjakan semakin banyak orang di tengah pandemi Covid-19.

Dengan perluasan pasar dan produksi, diharapkan perusahaan itu bisa mempekerjakan semakin banyak orang di tengah pandemi Covid-19.

Di Kaltim, pelepasan ekspor pada Jumat itu dihadiri Staf Khusus Bidang Pengawasan, Perlindungan, dan Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Opik Taofik Nugraha. Ia mengatakan, pelepasan ekspor ini menjadi kabar baik, sekaligus upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor. Salah satu harapannya, pelepasan ekspor ini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Baca juga : Bergantung pada Industri Ekstraktif, Perekonomian Kaltim Terpuruk

DOK KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Pengawasan, Perlindungan, dan Pengamanan Perdagangan Opik Taofik Nugraha menghadiri acara pelepasan ekspor produk Indonesia ke pasar global di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (4/12/2020).

Badan Pusat Statistik mencatat, pada periode Januari-September 2020, neraca perdagangan Provinsi Kaltim tercatat surplus sebesar 8,19 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Kaltim pada periode itu tercatat sebesar 8,65 miliar dollar AS atau turun 20,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019.

”Selalu ada peluang sekalipun di tengah kondisi sulit seperti saat ini. Pelepasan ekspor ini bertujuan menumbuhkan ekonomi nasional pada tahun 2021 mendatang,” ujar Opik.

Terguncang

Kaltim selama ini sangat bergantung kepada sektor pertambangan dan penggalian, seperti batubara, minyak, dan gas bumi. Namun, hal itu sangat berpengaruh ketika ekonomi dunia terguncang. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi Kaltim anjlok dan terjadi PHK.

Pada triwulan II-2020, misalnya, pertumbuhan ekonomi Kaltim minus 5,46 persen secara tahunan. Sektor pertambangan memiliki andil negatif terbesar, yakni 3,32 persen, akibat harga batubara yang terus menurun dan melambatnya permintaan ekspor.

Sejak Januari hingga akhir Juli, orang yang terkena PHK di Kaltim berjumlah 22.043 orang, di bawah DKI Jakarta pada posisi keempat dengan jumlah 39.868 orang yang dikenai PHK.

Baca juga : Pandemi dan Ujian Ketahanan Ekonomi ASEAN

KOMPAS/SUCIPTO

Tongkang bermuatan batubara melintasi Sungai Mahakam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (7/11/2020).

Pada triwulan III-2020, pertumbuhan ekonomi Kaltim turun 4,61 persen secara tahunan. Lapangan usaha dengan penurunan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (turun 7,48 persen) serta sektor pertambangan dan penggalian (turun 6,69 persen).

Ekspor produk nonmigas yang dilakukan Kaltim diharapkan terus berlanjut agar ada penyokong ekonomi lain selain sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, Kaltim diharapkan memperkuat sektor ekonomi lain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Sebab, sektor penggalian dan pertambangan kerap menimbulkan dampak lingkungan, seperti longsor dan banjir akibat eksploitasi alam yang tidak tepat. Selain itu, beberapa perusahaan tambang ada yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi.

”Sektor agrobisnis dan agroindustri bisa disiapkan. Bukan dalam jangka panjang, melainkan jangka menengah. Sektor itu yang saat ini menjadi primadona dan lebih akrab dengan lingkungan,” tutur akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda, Aji Sofyan Effendi.