Pengiriman Logistik Pilkada di Kepulauan Jatim Diprioritaskan
Pengiriman logistik pilkada untuk daerah yang memiliki wilayah kepulauan di Jatim didahulukan karena menyesuaikan dengan jadwal perjalanan kapal. KPU Jatim optimistis logistik terdistribusi sebelum hari pencoblosan.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur optimistis kebutuhan logistik pilkada, termasuk alat pelindung diri, terdistribusi hingga ke Panitia Pemungutan Suara di desa atau kelurahan sebelum hari pencoblosan. Pengiriman untuk daerah kepulauan didahulukan karena menyesuaikan dengan jadwal perjalanan kapal.
Anggota KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, mengatakan, ada dua daerah yang memiliki wilayah kepulauan, yakni Kabupaten Sumenep dan Gresik. Kabupaten Sumenep memiliki wilayah kepulauan terbanyak dan meliputi sembilan kecamatan.
Pengiriman logistik pilkada ke wilayah kepulauan Sumenep telah dilakukan sejak Senin (30/11/2020) lalu, diawali ke Pulau Masalembu. Pulau ini merupakan yang terjauh dengan waktu tempuh 22 jam menggunakan kapal komersial. Laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Masalembu yang diterima pada Kamis (3/12/2020), seluruh logistik tersebut telah sampai di kantor kecamatan.
”Ada 65 TPS (tempat pemungutan suara) yang terdata di Pulau Masalembu. Daerah kepulauan mendapat prioritas penyelesaian pengadaan logistik,” ujar Miftahur.
Salah satu alasan mendahulukan pengiriman logistik di daerah kepulauan adalah karena harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal. Daerah kepulauan, terutama di wilayah Madura, tidak setiap hari dilayari kapal untuk angkutan orang ataupun barang.
Meski dikirim lebih dulu, keamanan logistik pilkada ini tetap terjamin karena dikawal langsung oleh PPK, Panwascam, anggota polisi dari polsek setempat, serta anggota TNI dari koramil setempat. Prosedur yang sama berlaku untuk pendistribusian ke pulau lain, seperti Sapudi dan Kangean.
Sementara itu, distribusi logistik pilkada di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, dijadwalkan dilakukan pada Jumat (4/12/2020) karena menyesuaikan dengan jadwal kapal. Keterlambatan pengiriman logistik berupa formulir model C, daftar pasangan calon, dan buku panduan telah diantisipasi dengan meminta penyesuaian waktu lebih cepat.
”KPU Sumenep menjemput langsung kebutuhan logistik tersebut ke perusahaan penyedia barang yang berlokasi di Jawa Tengah. KPU Jatim memfasilitasi prioritas pemenuhan logistik khusus Sumenep dan Gresik,” kata Miftahur.
Distribusi logistik pilkada untuk 19 kabupaten dan kota di Jatim sebenarnya dijadwalkan mulai dilakukan pada Rabu (2/12/2020). Namun, masih ada kekurangan logistik berupa formulir model C, daftar pasangan calon, dan buku panduan karena dari perusahaan penyedia barang dijadwalkan baru dikirim pada Rabu.
Terkait dengan logistik alat pelindung diri (APD), Jatim masih kurang dua item, yakni sarung tangan lateks dan thermogun (alat pemindai suhu tubuh). Pengadaan dua item ini ditangani oleh KPU pusat dan dari perusahaan penyedia barang memang terjadi keterlambatan pengiriman ke kabupaten/kota.
Data KPU Jatim per hari ini mencatat, dari 19 kabupaten dan kota di Jatim yang menggelar pilkada pada 9 Desember nanti, 80 persen sudah menerima logistik sarung tangan lateks dan thermogun. Sisanya 20 persen daerah yang belum menerima logistik tersebut dijadwalkan menerima barang dalam 1-2 hari ke depan.
Menunggu sarung tangan
Sebanyak 20 persen daerah yang belum menerima sarung tangan lateks termasuk kepulauan di Sumenep dan Pulau Bawean di Gresik. Kekurangan logistik APD itu dijadwalkan dikirim Jumat atau menyesuaikan dengan jadwal kapal yang menuju ke wilayah kepulauan.
Meski demikian, Miftahur optimistis seluruh logistik pilkada, termasuk APD, untuk 19 kabupaten dan kota di Jatim terdistribusi sebelum hari pencoblosan. Pendataan dan pengawasan pengiriman logistik ini dilakukan setiap hari oleh KPU Jatim dan 19 KPU yang menjadi penyelenggara pilkada.
Sebanyak 19 kabupaten dan kota di Jatim yang menggelar pilkada serentak lanjutan, di antaranya, adalah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kabupaten Kediri, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Malang, Kota Blitar, dan Sumenep. Selain itu, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Jember.
Sementara itu, Ketua KPU Sidoarjo Muhammad Iskak mengatakan, distribusi logistik di wilayahnya dilakukan dua kali. Distribusi logistik APD telah selesai dikerjakan, kecuali sarung tangan lateks dan thermogun, karena kedua barang itu belum datang. Menurut rencana, pengiriman kedua barang tersebut akan disusulkan.
Adapun distribusi logistik untuk pencoblosan mulai dilakukan Kamis pagi untuk empat kecamatan dari total 18 kecamatan di Sidoarjo. Distribusi logistik pencoblosan ini mundur dari jadwal sebelumnya pada Rabu karena menunggu formulir model C, daftar pasanagn calon, dan buku panduan.
Iskak mengatakan, pilkada serentak kali ini berbeda karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, selain logistik pencoblosan, pihaknya harus memastikan logistik APD terdistribusi dengan baik. APD ini penting untuk melindungi penyelenggara dan pemilih dari potensi penularan penyakit.