Jawa Timur Menjamin Protokol Kesehatan di Tempat Pemungutan Suara
KPU dan Bawaslu menjamin pemungutan suara pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur pada 9 Desember 2020 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk mengurangi kecemasan pemilih.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menjamin pemungutan suara pilkada serentak di Jawa Timur pada 9 Desember 2020 dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu, masyarakat diminta tidak cemas memberikan hak pilih dalam masa wabah Covid-19 (Coronavirus disease 2019) akibat virus korona jenis baru SARS-CoV-2.
Di Jatim, pilkada serentak akan dilaksanakan untuk menghasilkan pasangan wali kota-wakil wali kota di Surabaya, Pasuruan, dan Blitar. Selanjutnya, kontestasi untuk melahirkan pasangan bupati-wakil bupati di Sumenep, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Tuban, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri, Blitar, Malang, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi.
Pilkada serentak di Jatim akan menjadi sarana bagi setidaknya 18.615.191 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk memberikan hak politik kepada pasangan kandidat idaman.
Memang masih terus ada kecemasan dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas bahwa situasi wabah Covid-19 belum mereda. Apalagi, dengan situasi pandemi seperti ini, ada kecenderungan masyarakat pemilih enggan memberikan hak politik atau hadir di tempat pemungutan suara (TPS). Jika tingkat partisipasi masyarakat amat rendah karena kecemasan pada situasi wabah, hal itu akan menurunkan kualitas pesta demokrasi tersebut.
”Segala sesuatu untuk proses pemungutan suara telah disiapkan dan selalu disesuaikan dengan protokol kesehatan secara ketat,” kata anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Gogot Cahyo Baskoro, dalam rapat koordinasi bersama media massa di Surabaya, Rabu (2/12/2020).
Gogot kembali menegaskan agar pemilih tidak cemas datang ke TPS. Pemilih boleh membawa alat coblos sendiri. Di TPS disiapkan sarung tangan. Pemilih datang ke TPS sesuai keterangan waktu dalam undangan untuk mencegah kerumunan dan memastikan antarpemilih dapat menjaga jarak sebagai salah satu instrumen pencegahan penularan virus korona jenis baru.
Tingkat keamanan tinggi diharapkan membuat masyarakat percaya dan tidak enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
Gogot mengatakan, sebelum TPS didirikan, kawasan disterilkan dengan penyemprotan. TPS juga rutin disemprot agar steril dari Covid-19. Semua perlengkapan, peralatan, dan kelengkapan pemungutan suara sejak tiba dan didistribusikan ke TPS juga melalui serangkaian penyemprotan.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (tujuh orang di TPS) dan dua penjaga telah menjalani tes usap atau tes cepat. Yang reaktif atau positif Covid-19 dilarang bekerja.
Di TPS juga berlaku sistem pemeriksaan ketat. Pemilih wajib datang dengan berpelindung diri. Jika suhu tubuh dicek dan di atas 37,5 derajat celsius, pemilih akan menggunakan hak politiknya di bilik khusus di mana ada petugas berbaju khusus yang akan melayani seluruh proses tersebut.
”Tingkat keamanan tinggi diharapkan membuat masyarakat percaya dan tidak enggan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” kata Gogot.
Mengawasi
Ketua Bawaslu Jatim Moh Amin mengatakan akan mengawasi penerapan protokol kesehatan, khususnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Selain itu, Bawaslu juga akan mengawasi dugaan pelanggaran dalam konteks pilkada, khususnya politik uang. Media massa diminta mau membantu pengawas untuk mengungkap praktik-praktik tak terpuji dalam pilkada.
Politik uang terindikasi sudah terjadi dan belum terekspos karena kecanggihan pelaku. Di era digital, menjadi lebih sulit mengungkap praktik politik uang, misalnya berupa pemberian voucer belanja, pulsa, paket data, bahkan pengiriman barang. Meski demikian, bukan berarti praktik-praktik itu tidak bisa diantisipasi dan ditangani, tetapi diperlukan kerja lebih keras dan lebih cerdas dalam pengungkapannya.
”Agar kontestasi berlangsung jujur, adil, dan bersih,” kata Amin.
Secara terpisah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sedang melaksanakan tes usap untuk 5.184 petugas pengawas TPS. Petugas ini berasal dari unsur pemerintah dan organisasi masyarakat. Jumlah petugas sama dengan jumlah TPS untuk pilkada di Surabaya di 5.184 lokasi.
Tes usap dilaksanakan pada 1-5 Desember 2020 di Gelanggang Remaja, Ploso. Sampel diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah Surabaya yang berkapasitas 3.000 sampel per hari. ”Kami ingin memastikan dan memberi jaminan keselamatan dan keamanan bagi warga agar dapat memilih dengan tenang,” kata Risma.