Menyelamatkan Masa Depan Pangandaran

Pangandaran adalah permata pariwisata Jawa Barat. Namun, dengan segala keunggulannya, daerah ini rentan dihantam beragam isu, mulai dari pandemi, bencana, hingga cuaca.

Pangandaran adalah primadona pariwisata Jawa Barat. Keindahan panorama pantai selatannya telah mengundang banyak wisatawan datang. Namun, potensi itu juga rentan retak dihantam bencana alam, cuaca buruk, hingga pandemi. Sudah saatnya calon kepala daerah ikut memperhatikan sektor lain demi

masa depan cerah.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Pengunjung berkuda di pantai barat Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (20/3/2019). Pangandaran merupakan kawasan wisata di pesisir selatan Jabar.

Langit Pangandaran, Selasa (10/11/2020), muram. Mendung, sama seperti raut muka Jeje (49) yang lesu menatap lautan. Di tepi pantai Pangandaran, dia duduk di atas perahu sewaan yang tak kunjung menjaring penumpang.

Cuaca buruk itu seperti menyambung hujan deras yang sempat turun pagi hari. Bagi mereka, hujan jarang membawa kabar gembira. ”Kalau hujan, orang-orang tidak mau naik perahu. Hari ini, saya baru dapat seorang,” ujarnya.

Tahun ini, hujan adalah ujian kesekian kali yang harus diterima dengan lapang dada. Terparah adalah dampak Covid-19. Jeje bahkan tidak berpenghasilan selama empat bulan. Kondisi itu, katanya, adalah yang terburuk selama puluhan tahun menjadi penyewa perahu di Pangandaran, ”raja” destinasi wisatawan pantai Jabar.

”Covid membuat hotel-hotel tutup dari Maret hingga Juni. Restoran kosong. Padahal, wisatawan yang menginap di hotel dan makan di restoran adalah pelanggan utama saya,” katanya.

Sejak dua bulan lalu, dia perlahan mengais rezeki. Dia pernah mendapat Rp 1 juta saat akhir pekan. Wisatawan mulai berdatangan meski tak pernah seramai sebelum pandemi.

Akan tetapi, untung itu tidak lama. Pada Oktober 2020, isu tsunami menerpa Pangandaran. Kejadian itu sangat traumatis. Pangandaran pernah luluh lantak dihajar tsunami tahun 2006.

”Efeknya sampai sampai sekarang. Saya mau menjual motor karena pelanggan sepi terus,” ungkapnya.

Baca juga : Nelayan Pangandaran Bersiap Hadapi Badai

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Puluhan perahu parkir di Pelabuhan Cikidang, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (11/11/2020). Cuaca yang tidak menentu dan kemungkinan badai membuat sejumlah nelayan mengurungkan niatnya untuk melaut.

Ketua Badan Pimpinan Cabang Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) Pangandaran Agus Muyana menuturkan, tidak mudah bertahan di tahun ini. Beragam tantangan silih berganti datang dan sulit diredam.

”Pangandaran sempat ramai setelah obyek wisata mulai dibuka Juni 2020. Dua libur panjang akhir pekan di pertengahan dan akhir Agustus mencatatkan hasil yang memuaskan, yaitu okupansi hingga 90 persen. Namun, sepi lagi karena ada isu tsunami. Pangandaran sangat sensitif terhadap isu kebencanaan,” katanya.

Kondisi itu jelas petaka bagi banyak manusia yang menggantungkan hidup dari wisata. PHRI Pangandaran memiliki 349 anggota. Ada lebih kurang 62.000 orang yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata ini. Lebih dari 50 persen di antaranya berada di pantai Pangandaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Pangandaran tahun 2019 mencapai Rp 11,3 triliun. Wilayah kerja BPS Ciamis hingga kini masih mencakup Pangandaran.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang lekat dengan pariwisata menyumbang PDRB 9,36 persen atau Rp 1,06 triliun. Sektor penopang lain, seperti perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, sebesar Rp 2,28 triliun, Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan mencapai Rp 1,31 triliun.

Pangandaran sempat ramai setelah obyek wisata mulai dibuka Juni 2020. Dua libur panjang akhir pekan di pertengahan dan akhir Agustus mencatatkan hasil yang memuaskan, yaitu okupansi hingga 90 persen. Namun, sepi lagi karena ada isu tsunami. Pangandaran sangat sensitif terhadap isu kebencanaan.

Akan tetapi, pariwisata bukan yang terbesar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbanyak, Rp 3,06 triliun. Sektor ini menyumbangkan 27,07 persen dari total PDRB. Namun, hal itu tetap saja tidak lantas membuat semua pelaku perikanan di Pangandaran bahagia. Muram di wajah Herman (58), buruh nelayan asal Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, memperlihatkannya.

Rabu (12/11/2020), Herman hanya bertopang dagu  mengamati langit di ujung laut yang kelabu dari tepi dermaga Pelabuhan Cikidang, Pangandaran. Kapal kecil berukuran panjang kurang dari 5 meter milik juragannya tidak sanggup melaut di tengah badai.

”Kalau begini, ya, saya tidak jadi melaut. Pulang ke rumah. Paling jadi kuli angkut galon atau elpiji dulu,” ucapnya.

Menurut Herman, nelayan bergantung pada banyak faktor, mulai dari kondisi cuaca hingga sebaran ikan yang terkadang tidak diprediksi. Herman berlayar berdasarkan pengalaman hingga kondisi alam, bukan alat penangkap ikan berbasis digital.

”Kemarin waktu panen, saya hanya bawa pulang Rp 600.000. Lumayan karena sebelumnya malah tidak dapat apa-apa. Jadi buruh nelayan di sini nasibnya tidak menentu,” ujarnya.

Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Pangandaran Muhammad Yusuf memaparkan, pandemi membuat ribuan nelayan kian terpuruk. ”Anggota kami lebih kurang 10.000 nelayan yang tersebar di 11 titik pelabuhan. Kalau dari kegiatan, kami tidak terdampak, semua berjalan normal. Dampaknya di penjualan,” ujarnya.

Yusuf menuturkan, kondisi pandemi membuat harga jual ikan jatuh karena tangkapan sulit disalurkan. Padahal, nilai transaksi perikanan di Pangandaran mencapai lebih dari Rp 30 miliar dalam setahun.

KOMPAS/MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Para nelayan memilah hasil jaring pukat tarik di pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (10/11/2020). Mereka menyingkirkan sampah dan material dari darat, seperti ranting dan daun, karena ikut tertarik jaring.

Teknologi pengolahan

Menurut Yusuf, hal tersebut tidak akan terjadi jika Pangandaran memiliki teknologi penangkap dan industri pengolahan ikan. Dengan teknologi, nelayan tidak perlu khawatir harga ikan jatuh di masa panen atau sulit seperti pandemi kali ini.

”Saat lockdown tidak ada ikan yang keluar (dikirim) dari Pangandaran. Kota-kota besar, seperti Jakarta dan Bandung, tidak menerima ikan kami. Jadi, kami hanya bisa mengonsumsi sendiri. Harga jatuh sampai lebih dari separuhnya,” tuturnya.

Karena itu, ia berharap ada kepastian dari pemimpin terpilih untuk lebih memperhatikan nasib warga pantai, baik itu penyewa perahu maupun nelayan. Dia melihat warga masih terlalu bergantung pada kondisi alam dan belum mendapatkan solusi alternatif di kondisi pelik seperti sekarang.

”Semoga nanti pemimpin terpilih mau memperhatikan kami. Tidak hanya dari pariwisata saja, tetapi juga nelayannya. Soalnya, kedua sektor ini menjadi penyangga ekonomi Pangandaran. Ketersediaan tempat berlabuh juga harus memadai,” ujarnya.

Yusuf tidak keliru. Pangandaran tidak hanya wisata dan perikanan tangkap. Potensi tersebut antara lain perikanan budidaya, pengolahan hasil tangkap, dan sektor lain, seperti sapi potong dan kelapa.

Yohan Wijaya Nurahmat (37), pengolah kelapa di Kecamatan Parigi, merasakan hal itu. Sebagai Ketua Koperasi Mitra Kelapa Pangandaran, dia bersama lebih kurang 10 kelompok binaannya mengekspor cocopeat hingga ke China. Mereka memberdayakan lebih dari 100 pekerja dan 400 petani kelapa.

”Kami membutuhkan tapas (sabut kelapa) mencapai 1,2 juta butir per bulan. Dari hasil olahan itu, kami bisa mengekspor 500 ton produk olahan per bulan, mulai dari cocopeat hingga cocofiber ke China, Jepang, dan Korea,” katanya.

Cocopeat adalah media tanam sabut kelapa, sedangkan cocofiber digunakan untuk industri jok mobil dan kasur premium. Kedua bahan ini menggunakan serat alami sehingga diminati negara-negara maju.

Selama pandemi, ujar Yohan, penutupan keran impor dari negara-negara tersebut berdampak pada pasar mereka. Namun, setelah impor dibuka, semua telah kembali seperti semula.

”Sekarang, kami juga sedang penjajakan dengan beberapa negara Eropa. Sayangnya belum tembus. Sepertinya kami harus memperbaiki kualitas. Semoga saja ada asistensi dari pemerintah untuk memperbaiki mutu ini,” ujarnya.

Kemandirian Yohan jelas butuh dukungan. Dengan rentetan dampak buruk saat hanya mengandalkan sektor tertentu, sudah saatnya calon bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Pangandaran 2020 menyediakan konsep jitu keluar dari ketergantungan. Meski belum bisa lepas dari bayang-bayang wisata, sumber daya alternatif telah masuk dalam rencana dua pasangan calon.

Baca juga : Pangandaran Jadi Percontohan Kawasan Wisata dengan Protokol Baru di Jawa Barat

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Peserta Pangandaran International Kite Festival menerbangkan layang-layang di pantai timur Pangandaran, Sabtu (13/7/2019). Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mempromosikan destinasi wisata dan budaya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Pasangan calon Jeje Wiradinata-Ujang Endin Indrawan berambisi mencetak 5.000 wirausaha muda dan mengembangkan pelaku industri kreatif, meningkatkan kualitas infrastruktur pertanian dan perikanan, hingga menggerakkan penanaman kelapa hibrida. Jeje yang petahana Bupati Pangandaran juga mengincar pengembangan kualitas sumber daya manusia lewat beasiswa perguruan tinggi.

Pesaingnya, pasangan Adang Hadari-Supratman, berambisi memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beserta badan usaha milik desa, membuat pusat pembangunan ekonomi kreatif, hingga mengadakan pelatihan bisnis berbasis ekonomi digital. Adang merupakan petahana Wakil Bupati Pangandaran.

Bukan perkara mudah meyakinkan rakyat bahwa janji bakal jadi kenyataan. Kurang dari sebulan sebelum pemilihan berlangsung, mendung penuh ragu masih ada di sebagian calon pemilih.

”Saya tidak bisa berharap. Toh, saat (kepala daerah) menjabat, saya tidak dapat apa-apa. Saya tetap menjadi buruh nelayan belasan tahun. Saya masih miskin, siapa pun pemimpinnya. Makanya, saya ragu memilih,” ujar Herman.

Gegap gempita Pangandaran sebagai salah satu kawasan wisata unggulan di Jabar, bahkan Indonesia, seharusnya sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hingga tahun 2019, ada lebih dari 30.000 warga miskin dari total penduduk yang mencapai 406.000 jiwa. Pangandaran masih butuh solusi terbaik.

Baca juga : Gempa M 5,5 Pangandaran dari Zona Subduksi