Hanya Saling Serang, Debat Pilgub Kalteng Tanpa Eskplorasi Gagasan

KPU Kalteng telah melaksanakan debat pertama yang dilaksanakan pada Sabtu (7/11/2020). Namun, banyak pihak mengkritik isi debat yang tidak memunculkan ide dan gagasan para calon.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO (IDO) 25-01-2020

Lubang tambang emas ilegal di Desa Hurung Pukung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (25/1/2020).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Debat pertama pemilihan gubernur-wakil gubernur Kalimantan Tengah diwarnai saling tuduh dan kritik. Debat tersebut dinilai tidak mengeksplorasi gagasan para pasangan calon dalam pembangunan Kalteng.

Pilkada Kalteng diikuti dua pasangan calon, yakni Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar dan pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo. Sugianto Sabran merupakan calon gubernur petahana, sedangkan Edy adalah Bupati Puang Pisau. Adapun Ben Brahim adalah Bupati Kapuas, sedangkan Ujang mantan Bupati Kotawaringin Barat.

Salah satu penyusun materi debat, John Retei Alfrisandy, mengungkapkan, seharusnya para pasangan calon tidak perlu saling menyerang karena pertanyaan yang disediakan relatif umum dan menjadi fenomena di semua daerah. Materi yang disiapkan antara lain persoalan penanganan pandemi Covid-19 serta harmonisasi perencanaan dan program pembangunan.

”Tampaknya (materi) tidak mampu dikembangkan sebagai ajang eksplorasi ide dan gagasan kedua pasangan calon,” ungkap John di Palangkaraya, Minggu (8/11/2020).

Debat pertama itu dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Palangkaraya dan disiarkan secara langsung di TVRI pada Sabtu (7/11/2020) malam. Debat pertama itu diselenggarakan oleh KPU Kalteng dan dipimpin moderator Naila Husna. Naila merupakan presenter di sebuah salah satu stasiun televisi.

Baca juga : Saatnya Melirik Hutan-hutan Kalteng yang Rapuh

Kompas

Perkembangan Covid-19 di Kalimantan Tengah

John menambahkan, kurangnya eksplorasi ide dan gagasan mungkin karena narasi yang kurang panjang atau moderator yang kurang mampu menggiring dan menghidupkan suasana ke arah pengembangan gagasan.

”Bisa juga karena hanya dua pasangan, mereka dari sebelum dimulai debat sudah terjebak dalam kontestasi yang memang panas,” ujar John.

Saling serang dalam debat pertama ini bahkan dimulai sejak pemaparan visi-misi. Pasangan calon nomor urut 1, Ben Brahim-Ujang Uskandar, langsung mengemukakan bahwa selama kepemimpinan Sugianto Sabran sebagai gubernur, kemiskinan dan pengangguran di mana-mana. Pembangunan infrastruktur juga buruk.

Ben menyebutkan, masih banyak jalan provinsi yang putus dan tidak bisa dilalui. Masih terdapat desa tertinggal yang belum diurus.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Warga Desa Tambak, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, hendak memberikan madu kelulut yang baru dipanennya kepada salah satu bayi, Sabtu (24/10/2020). Dalam sekali panen, mereka bisa menghasilkan 8 liter madu kelulut yang dijual dengan harga Rp 60.000 per 200 militer.

”Pemerintah provinsi mestinya hadir paling depan menyelesaikan masalah-masalah ini. Dampaknya bisa dilihat, banjir di mana-mana,” kata Ben.

Sementara Ujang Iskandar menambahkan, janji yang akan dilakukan saat mereka terpilih seperti memberikan lapangan pekerjaan untuk 50.000 orang, menggratiskan BPJS, dan memberikan bantuan langsung tunai.

”Kami juga akan turun langsung dan berkoordinasi dengan setiap pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program itu dan menyelesaikan masalah,” kata Ujang yang juga mantan Bupati Kotawaringin Barat dua periode.

Baca juga : KPU Kalteng Masih Butuh Anggaran Tambahan

Sugianto Sabran, yang merupakan gubernur petahana, pun langsung menjawab tuduhan itu dengan mengatakan, kemiskinan dan angka tengkes (stunting) tertinggi di Kalteng adalah di wilayah Kabupaten Kapuas, tempat Ben Brahim menjabat bupati hampir dua periode.

”Di Kapuas itu ada 107 desa tertinggal. Salah satu masalah di Kapuas yang paling sulit itu terjadi karena koordinasi pemerintah provinsi ke Kapuas sulit, bupatinya selalu sulit dihubungi dan ditemui,” ucap Sugianto.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Beragam spanduk penolakan RUU Cipta Kerja menjadi media protes mahasiswa di Palangkaraya saat beraksi di depan Kantor DPRD Kalteng, Kamis (15/10/2020). Ratusan mahasiswa berkumpul dan beraksi meminta anggota DPRD Kalteng juga ikut menolak kebijakan tersebut. Namun, sampai aksi selesai, anggota DPRD Kalteng tidak menyatakan sikapnya.

Sugianto menyampaikan, dalam penanganan pemulihan ekonomi pada masa pandemi, Ben Brahim justru menolak bantuan langsung tunai Rp 500.000 per keluarga di Kapuas. Sugianto juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan bertahap  dan tidak bisa sekaligus.

”Saya bahkan membangun jalan di tempat yang pada pilgub lalu saya kalah di wilayah itu, tetapi tetap saya bangun. Tetapi saya mau tanya, Pak Ben begitu banyak janji, cari uangnya bagaimana. Tanpa anggaran tidak bisa janji-janji itu dilaksanakan,” ujarnya.

Dalam perdebatan, baik Ben Brahim maupun Sugianto Sabran saling memberikan tuduhan tanpa data dan hanya menjawab tuduhan-tuduhan itu dengan pernyataan. Ben Brahim enggan wilayahnya disebut miskin dan memiliki angka tengkes tertinggi, Sugianto pun tak terima disebut selama kepemimpinannya justru terjadi begitu banyak kerusakan infrastruktur ataupun lingkungan.

Baca juga : Berjalan di Tengah Pandemi, Anggaran Pilkada Kalteng Berpotensi Ditambah

Salah satu pertanyaan pada studi kasus soal kearifan lokal peladang tradisional dan pertambangan rakyat justru menjadi puncak perdebatan dan saling serang. Ben Brahim mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang aturan membakar lahan merupakan inisiatif anggota DPRD yang langsung ditampik Sugianto.

Selain itu, Sugianto juga mengatakan, banyak perizinan yang keluar di Kapuas dan Kotawaringin Barat di tempat yang seharusnya dilindungi. ”Mohon maaf, jadi yang sebenarnya Bapak (Ben-Ujang) itu perusak lingkungan, 10 tahun memimpin di kabupaten ke mana saja,” kata Sugianto.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu kanal primer di lahan bekas PLG tahun 1995 di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Kanal itu bakal direhabilitasi untuk keperluan program lumbung pangan.

Tak terima dikatakan demikian, Ujang Iskandar langsung mengatakan, kebijakan gubernur terkait galian C akan menyengsarakan masyarakat kecil. ”Kalau kami terpilih, ini (kebijakan galian C) akan kami revisi,” katanya.

Sugianto juga beberapa kali mengingatkan bahwa di Kapuas, semua elemen aparatur sipil negara, mulai dari camat, kepala dinas, hingga pemerintah desa, diancam untuk memenangkan mereka. ”Bawaslu dan panwas ini harus cermat melihat hal seperti ini,” katanya.

Para pasangan calon ataupun tim sukses juga perlu memandang forum debat adalah forum eksplorasi ide dan gagasan, debat bukan ajang saling menilai.

Hingga akhir debat, keduanya masih saling serang, tuduh, dan memberikan klarifikasi dari semua tuduhan itu. Sisanya, kedua pasangan calon hanya membacakan visi-misi dan program jika terpilih.

John Retei mengatakan, perlu ada evaluasi sebelum dilaksanakan debat kedua. Perlu ada penegasan moderator untuk dapat menghentikan perdebatan dan mengulangi pertanyaan jika terjadi saling serang.

”Para pasangan calon ataupun tim sukses juga perlu memandang forum debat adalah forum eksplorasi ide dan gagasan, debat bukan ajang saling menilai,” kata John.