Komitmen Calon Wali Kota Atasi Persoalan Lingkungan di Lampung Dinanti

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Acara diskusi publik bertajuk ”Masa Depan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang Berkelanjutan” di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2020). Kegiatan yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung ini dihadiri oleh para pemerhati lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat umum.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Masyarakat Kota Bandar Lampung menanti komitmen para kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang maju dalam Pilkada 2020. Selain program kota berkelanjutan, pemimpin yang terpilih diharapkan memiliki kebijakan anggaran untuk perbaikan berbagai persoalan lingkungan.

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk ”Masa Depan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang Berkelanjutan” di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2020). Kegiatan yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung itu dihadiri para pemerhati lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Acara juga dihadiri kandidat wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Hadir calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 01 Rycko Menoza, calon wali kota Bandar Lampung nomor urut 02 Yusuf Kohar, dan calon wali kota Kota Bandar Lampung nomor urut 03 Deddy Amarullah.

Berdasarkan catatan Walhi Lampung, Bandar Lampung menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup. Setidaknya ada 23 sungai di Bandar Lampung yang kualitas airnya sangat buruk. Selain mengalami pendangkalan dan penyempitan, sungai juga masih menjadi tempat pembuangan limbah.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Anak-anak nelayan bermain di antara tumpukan sampah di perkampungan nelayan di Kelurahan Sukaraja, Bumiwaras, Bandar Lampung, Selasa (3/12/2019).

Sebagian besar perbukitan di Kota Bandar Lampung juga rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal. Dari 33 bukit, sebanyak 20 bukit dalam kondisi hancur. Sementara kapasitas ruang terbuka hijau di Bandar Lampung baru terpenuhi 11,08 persen. Kondisi itu jauh dari ideal yang semestinya minimal 20 persen.

Kerusakan lingkungan yang kian parah membuat Kota Bandar Lampung menjadi langganan banjir saat musim hujan. Saat kemarau, sejumlah daerah juga dilanda kekeringan.

Saat kemarau, sejumlah daerah juga dilanda kekeringan.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri menilai, Bandar Lampung membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Hal itu amat penting agar Bandar Lampung tidak terus dilanda bencana banjir dan longsor.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Warga di lokasi banjir di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Rabu (5/8/2020).

Selain persoalan penumpukan sampah di pesisir, menurut dia, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) di Bandar Lampung juga belum baik. TPA Bakung yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan sampah di Bandar Lampung masih menggunakan sistem pembuangan terbuka.

Baca juga: Penanganan Sampah di Pesisir Lampung Perlu Libatkan Banyak Pihak

Selain itu, sampah yang masuk ke TPA itu juga sudah melebihi kapasitas. Setiap hari, volume sampah yang dihasilkan di Bandar Lampung sekitar 800-1.000 ton, lebih besar dari kapasitas TPA yang idealnya menampung 230 ton sampah per hari.

Dalam diskusi tersebut, Yusuf Kohar berjanji akan mengalokasikan anggaran sekitar 15 persen untuk perbaikan lingkungan jika menang dalam kontestasi Pilkada 2020. Selain perbaikan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, anggaran juga akan dialokasikan untuk mengatasi persoalan sampah.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Acara diskusi publik bertajuk ”Masa Depan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang Berkelanjutan” di Bandar Lampung, Kamis (5/11/2020). Kegiatan yang digelar oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung itu dihadiri para pemerhati lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Hal serupa juga diungkapkan Deddy Amarullah. Dia juga menyatakan berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lingkungan.

Sementara itu, Rycko Menoza mengaku belum dapat memprediksikan anggaran untuk perbaikaan lingkungan. Pasalnya, dia belum mengetahui kondisi keuangan Kota Banda Lampung, apakah dalam kondisi surplus atau defisit.

Baca Juga : Istri Wali Kota Bandar Lampung Maju dalam Pilkada

Meski demikian, dia mengatakan sudah merancang berbagai kebijakan untuk mengurangi beban lingkungan di Kota Bandar Lampung. Salah satunya ialah mendorong agar pembangunan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung bisa dilanjutkan.