Buruh Tegal Melawan dengan Mendukung Uji Materi UU Cipta Kerja

Sejumlah buruh di Kota Tegal, Jateng, mendukung upaya pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dilakukan sejumlah pihak. Uji materi dinilai sebagai jalan untuk melawan selain mogok kerja dan unjuk rasa.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Buruh

TEGAL, KOMPAS — Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Tegal, Jawa Tengah, menyatakan dukungannya terhadap rencana pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja yang disahkan, Senin (5/10/2020), dinilai merugikan kaum buruh.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Tegal Fajar Santoso mengatakan, ada beberapa poin yang dianggap merugikan kaum buruh, misalnya tidak ada aturan jelas terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan pekerja alih daya (outsourcing). Hal ini memungkinkan buruh berstatus kontrak seumur hidup dan tak pernah menjadi karyawan tetap.

”Upah dan jaminan kesejahteraan pekerja kontrak biasanya tidak sebesar atau sebanyak karyawan tetap. Yang sudah karyawan tetap saja banyak yang haknya tidak dipenuhi. Kira-kira bisa dibayangkan bagaimana nasib pekerja kontrak,” ujar Fajar, Selasa (6/10/2020) malam.

Baca juga: Sejumlah Buruh di Pantura Barat Jateng Tak Ikut Unjuk Rasa Nasional

Kompas

Sejumlah pekerja beranjak pulang setelah seharian bekerja di pabrik teh milik PT Gunung Slamat, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (4/8/2011). Keberadaan enam pabrik teh di Kabupaten Tegal ini menjadi tumpuan hidup bagi ribuan buruh yang bekerja di dalamnya. Kehadiran pabrik ini juga turut membentuk sebuah tradisi meminum teh masyarakat Tegal dan sekitarnya.

Fajar juga mengkritisi pengurangan besaran pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah. Pengurangan pesangon tersebut disebut tidak sejalan dengan upaya menyejahterakan buruh. Padahal, menurut dia, sebagian besar buruh membutuhkan modal lebih untuk bertahan hidup setelah hubungan kerja mereka diputus atau selesai.

Fajar menambahkan, pihaknya tidak mengikuti aksi mogok kerja ataupun unjuk rasa seperti kawan-kawan mereka di daerah lain. Hal itu dilakukan lantaran mereka khawatir dengan risiko penyebaran Covid-19.

”Tidak ikut mogok kerja ataupun unjuk rasa bukan berarti kami setuju atau pasrah dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Kami akan melawan. Caranya dengan mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman KSPSI di daerah lain, yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Baca juga: Serba Cepat untuk RUU Cipta Kerja

Kompas

Perwakilan dari organisasi buruh Kota Tegal, Jateng, mendeklarasikan penolakan terhadap aksi mogok kerja dan unjuk rasa untuk menolak penetapan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal.

Di Kota Tegal, terdapat sekitar 5.000 tenaga kerja yang tergabung dalam KSPSI setempat. Mereka berasal dari 40 perusahaan.

Rencana pengajuan uji materi UU Cipta Kerja juga didukung oleh pengajar Sosiologi Hukum di Progam Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Eddhie Praptono. Menurut Eddhie, pengesahan UU Cipta Kerja mengabaikan aspirasi sejumlah pihak. Untuk itu, para buruh harus memperjuangkan hak-hak mereka untuk melawan, yakni melalui uji materi.

”Kalau undang-undangnya sudah telanjur disahkan dan dituangkan dalam lembar negara, para buruh masih memiliki kesempatan melawan dengan uji materi. Nanti kita kawal prosesnya,” kata Eddhie.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para menteri Kabinet Indonesia Maju bersiap berfoto bersama pimpinan DPR diakhir Rapat Paripurna DPR masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat paripurna hari itu secara resmi mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU. RUU Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah dan mulai dibahas DPR bersama pemerintah pada April 2020 tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil selama dalam pembahasan. Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, 2 kali rapat kerja, dan 56 kali rapat panitia kerja serta terdiri dari 15 bab dan 174 pasal.

Eddhie berharap, majelis hakim yang ditunjuk untuk menguji materi UU Cipta Kerja nantinya bisa bekerja dengan netral dan profesional. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam siaran tertulisnya juga menyatakan dukungannya terhadap upaya sejumlah buruh mengusulkan uji materi. Jalan konstitusional itu dinilai Ganjar sebagai langkah tepat.

”Melalui cara tersebut, para buruh bisa membawa hak-haknya secara konstitusional. Cara ini menurut saya cara yang bagus,” kata Ganjar.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Perwakilan dari organisasi buruh Kota Tegal, Jateng, menandatangani surat pernyataan untuk tidak terlibat dalam aksi mogok kerja ataupun unjuk rasa menolak RUU Cpita Kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Senin (5/10/2020).

Ganjar juga mengapresiasi para buruh yang masih menahan diri untuk tidak melakukan unjuk rasa ataupun mogok kerja setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Menurut Ganjar, pihaknya akan membuka ruang diskusi guna mencari solusi terbaik dari kondisi ini.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan organisasi buruh di Pemalang, Kota Tegal, dan Brebes sempat melakukan deklarasi menentang aksi mogok kerja dan unjuk rasa dalam rangka menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Deklarasi tersebut digelar atas kerja sama kepolisian serta dinas tenaga kerja dan perindustrian setempat.

KOMPAS/KRISTI UTAMI

Perwakilan dari organisasi buruh Kota Tegal, Jateng, menandatangani surat pernyataan untuk tidak terlibat dalam aksi mogok kerja ataupun unjuk rasa menolak RUU Cpita Kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Senin (5/10/2020).