Ahmad Syaikhu Ditunjuk Menjadi Presiden PKS 2020-2025

Ahmad Syaikhu ditunjuk menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025 dalam Musyawarah Majelis Syura PKS di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Syaikhu menggantikan Sohibul Iman.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Ahmad Syaikhu

BANDUNG, KOMPAS — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Syaikhu, ditunjuk menjadi Presiden Partai Keadilan Sejahtera 2020-2025 dalam Musyawarah Majelis Syura PKS di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Syaikhu menggantikan Mohamad Sohibul Iman.

Musyawarah Majelis Syura PKS berlangsung pukul 08.00-12.00 dengan diikuti 68 peserta. ”Tidak ada voting. Ini hasil musyawarah yang disepakati bersama,” ujar Wakil Sekretaris Umum PKS Jabar Nevi Hendri saat dihubungi dari Bandung, Senin sore.

Nevi yang menjadi panitia lokal menuturkan, Musyawarah Majelis Syura PKS berjalan khidmat. Acara dimulai dengan penyampaian kata sambutan dari Presiden PKS 2015-2020 Sohibul Iman.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif PKS di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Setelah itu dilakukan pemilihan tiga anggota formatur, yaitu Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al ’Jufri, Sohibul Iman, dan mantan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata. Kemudian anggota formatur bermusyawarah menentukan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Baca juga : PKS Ajak Berkarya Menjadi Oposisi

”Disepakati oleh semua peserta, Salim Segaf Al ’Jufri terpilih lagi menjadi Ketua Majelis Syura dan Ahmad Syaikhu menjadi Presiden PKS,” ujarnya.

Aboe Bakar Al-Habsyi menjadi Sekretaris Jenderal menggantikan Mustafa Kamal. Sementara Mahfudz Abdurrahman tetap menjadi Bendahara Umum.

Melalui keterangan tertulis, Syaikhu berterima kasih kepada Sohibul Iman karena meletakkan fondasi yang baik bagi PKS. Dalam sambutannya, ia menyoroti sejumlah persoalan bangsa saat ini, yaitu krisis kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan.

”Kita semua harus siap menjadi pelopor dalam menyuarakan dan membela kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menurut Syaikhu, semangat kebersamaan menjadi kunci keluar dari krisis. Selain itu juga konsistensi berjuang menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ajaran agama.

Baca juga : PKS-Demokrat Bahas Omnibus Law dan Pilkada 2020

”Menjadikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan,” ujarnya.

Syaikhu menegaskan, sikap politik PKS tetap menjadi oposisi mengawal dan mengawasi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Semangat kebersamaan menjadi kunci keluar dari krisis. Selain itu juga konsistensi berjuang menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ajaran agama. (Ahmad Syaikhu)

”Meskipun di luar pemerintahan, PKS berkomitmen menjadi partai yang siap turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan yang membebani rakyat. PKS akan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah,” ujar mantan Wakil Wali Kota Bekasi tersebut.

Menurut Sohibul, Syaikhu merupakan salah satu kader terbaik partai sehingga layak menjadi Presiden PKS. Ia menilai, Syaikhu sebagai pribadi yang santun, berintegritas, dan totalitas dalam berjuang.

”Tradisi di PKS, jabatan presiden hanya satu periode. Itu tradisi yang sangat baik untuk dilanjutkan agar regenerasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan terus berjalan,” ujarnya.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Rapat Koordinasi Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Rapat itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diwarnai tangis

Nevi Hendri mengatakan, Syaikhu sempat menangis saat ditunjuk menjadi Presiden PKS. Bahkan, ia meminta agar jabatan tersebut diberikan kepada orang lain.

”Beliau bilang supaya jangan dikasih amanah itu. Namun, justru Sohibul Iman yang memberikan semangat agar Syaikhu menerima jabatan itu,” ujarnya.

Musyawarah tersebut juga menetapkan mantan Menteri Pertanian Suswono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat dan Surahman Hidayat menjadi Ketua Dewan Syariah Pusat PKS.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi saksi dalam sidang dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (20/3/2019). Heryawan mengaku tidak mengetahui aliaran dana kepada pejabat di Pemerintah Provinsi Jabar.

Sohibul Iman, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Suharna Surapranata dipilih sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS. Sementara Untung Wahyono menjadi Sekretaris Majelis Syura.

Nevi menambahkan, Musyawarah Majelis Syura PKS dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Peserta telah datang ke lokasi acara Sabtu (3/10/2020). Semua peserta menjalani tes usap dan hasilnya negatif. ”Kami juga memakai masker, hand sanitizer, serta menerapkan jaga jarak dan menghindari kontak fisik,” ujarnya.

Baca juga : Buah Kesetiaan Politik PKS