Pemeriksaan Ribuan Sampel Usap di Papua Terkendala
Pemeriksaan 1.502 sampel usap di Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua masih tertunda. Sebab, minimnya jumlah tenaga dan fasilitas alat pemeriksaan sampel tersebut.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pemeriksaan 1.502 sampel usap di Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua tertunda. Hal ini dipicu minimnya alat pemeriksaan dan jumlah tenaga di laboratorium.
Litbangkes Papua tidak hanya menerima sampel usap dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, tetapi juga dari sejumlah kabupaten. Daerah tersebut antara lain Keerom, Sarmi, Biak Numfor, Nabire, Supiori, Yalimo, Tolikara, dan Pegunungan Bintang.
Kepala Balai Litbangkes Papua Antonius Oktavian di Jayapura, Kamis (1/10/2020), memaparkan, pihaknya hanya mampu memeriksa 300-350 sampel usap per hari. Padahal, jumlah sampel yang masuk ke Laboratorium Balai Litbangkes Papua bisa mencapai 400-600 sampel usap per hari. Kini, Laboratorium Balai Litbangkes Papua hanya diperkuat 12 orang.
”Sebanyak 1.502 sampel usap yang belum diperiksa di lemari pendingin. Kami tidak memaksakan kemampuan tenaga di laboratorium,” ujar Antonius.
Ia menuturkan, menumpuknya sampel juga menyebabkan hasil pengumuman status warga terpapar Covid-19 memakan waktu hingga sepekan setelah pemeriksaan. ”Keterlambatan pengumuman berdampak pada upaya pencegahannya. Proses penelusuran warga yang kontak dengan seseorang yang diduga terpapar belum dapat terlaksana,” tutur Antonius.
Ke depan, dia berharap fasilitas pemeriksaan sampel usap ditambah. Tujuannya, agar pemeriksaan berjalan lebih cepat dan masif.
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan, pihaknya kewalahan melaksanakan pemeriksaan Covid-19 secara masif. Sebab, Pemkot Jayapura belum memiliki fasilitas pemeriksaan sampel usap hingga kini.
”Pemkot Jayapura hanya mengirim sampel usap ke Laboratorium Balai Litbangkes Papua. Kami akan mengajukan surat permohonan bantuan kepada tim Gugus Penanganan Covid-19 di pusat untuk pengadaan fasilitas mobil tes usap,” katanya.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua Donald Aronggear mengungkapkan, banyak rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang belum memiliki alat pemeriksaan tes usap. Ia berpendapat, minimnya fasilitas itu menyebabkan ratusan tenaga kesehatan rawan terpapar Covid-19 dan kegiatan penelusuran warga yang diduga terpapar juga berjalan lambat.
Dari catatan Kompas dan data Satuan Tugas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, jumlah kumulatif kasus tenaga kesehatan yang positif mencapai 345 orang selama enam bulan terakhir.
”Tanpa alat pemeriksaan Covid-19 yang akurat, kegiatan penelusuran warga terpapar juga terhambat. Pemerintah harus segera menambah fasilitas pemeriksaan tes usap di Papua,” kata Donald.
Saat ini, alat pemeriksaan tes usap hanya tersedia di Kota Jayapura dan Mimika. Padahal, ada 11 kabupaten di Papua yang masuk zona merah Covid-19. Daerah zona merah ini adalah Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Nabire, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen. Selain itu, ada juga Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Tolikara, Lanny Jaya, dan Kabupaten Paniai.