Sinergi Semua Pihak Dibutuhkan untuk Sukseskan Pilkada 2020
Pilkada berisiko membentuk kluster baru penyebaran Covid-19 tanpa pengawasan ketat. Dukungan masyarakat dan instansi dibutuhkan untuk membantu setiap tahapan agar berjalan disiplin mematuhi protokol kesehatan.
Oleh
MELATI MEWANGI
·3 menit baca
PURWAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah berisiko membentuk kluster baru penyebaran Covid-19 tanpa pengawasan ketat. Dukungan masyarakat dan instansi dibutuhkan untuk membantu setiap proses tahapan agar berjalan disiplin mematuhi protokol kesehatan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mengadakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan 2020 Patuh Regulasi dan Protokol Kesehatan di Jabar secara daring, Jumat (25/9/2020) sore. Sejumlah instansi menyampaikan komitmen untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada yang aman dan sehat.
Tahapan pilkada serentak 2020 memasuki masa kampanye mulai 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Kampanye tahun ini bakal berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pilkada dalam suasana pandemi memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Jika sebelumnya jargon pemilihan menggunakan kata damai, kali ini harus ditambahkan dengan kata sehat dalam pelaksanaannya. ”Tidak diharapkan terjadi kluster baru dari pemilihan ini. Seluruh elemen harus bisa menyelamatkan dari banyaknya tantangan,” ujarnya.
Uu optimistis pemilihan di Jabar akan berjalan lancar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kedisiplinan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga harus didukung partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
Ada delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di Jabar, yakni Kabupaten Karawang, Indramayu, Bandung, Pangandaran, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, dan Kota Depok. Beberapa petahana mengambil cuti untuk fokus pada sosialisasi di masa kampanye.
Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra menambahkan, pelaksanaan pilkada ini merupakan tantangan bagi semua orang. Jika dalam pelaksanaannya berhasil, metode tersebut bisa menjadi contoh dan diterapkan pada kemudian hari.
KPU mengatur pelaksanaan pemilihan serentak dalam kondisi bencana non-alam pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Tahapan kampanye bisa dilakukan dengan beberapa metode, antara lain pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog dengan jumlah peserta maksimal 50 orang. Mereka wajib menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan menyediakan cairan penyanitasi.
Pasangan calon atau gabungan partai dilarang mengadakan kegiatan kebudayaan, panen raya, konser musik, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, dan kegiatan sosial (donor darah atau bazar). Jika melanggar aturan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memberikan sanksi peringatan tertulis serta penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis.
Sanksi sama akan diberikan jika mereka melanggar protokol kesehatan. Mereka juga akan dilarang melakukan metode kampanye yang telah dilanggar selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah Karawang Cellica Nurrachadiana-Aep Syaepuloh, Jaenal Aripin, sebelumnya, mengatakan, pihaknya bakal menyiapkan sejumlah kegiatan dan rencana cadangan untuk mengantisipasi agar semua berjalan aman dan tetap mematuhi peraturan.
Kegiatan kampanye direncanakan dengan matang agar tidak menimbulkan kerumunan masyarakat, yakni melalui daring dan luring terbatas. Lima tahun lalu, pihaknya menggelar 100 pertemuan akbar yang dihadiri ribuan pendukung.
Saat ini, ada 1.684 lokasi yang akan dikunjungi Cellica dan Aep untuk melakukan pemaparan gagasan, visi dan misi, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Satu titik hanya boleh dihadiri maksimal 20 partisipan.
Agenda luring diprioritaskan bagi mereka yang tidak terjangkau media sosial. Sebelum acara dimulai, tim survei akan memastikan jumlah peserta yang datang sesuai dengan kesepakatan dan tidak terjadi kerumunan.
”Jika di titik kumpul tersebut dihadiri lebih dari 20 orang, saya akan membatalkan agenda kunjungan dan menjalankan rencana cadangan di titik lainnya,” kata Jaenal.
Pihaknya juga berencana menyelenggarakan konser daring dan diskusi tanya-jawab virtual. Tugas sukarelawan saat ini, dinilai Jaenal, lebih berat dibandingkan dengan pilkada lima tahun lalu. Mereka tidak hanya mengawal kegiatan, tetapi juga mengenalkan visi dan misi paslon kepada masyarakat.