Bakal Pasangan Calon di NTB Siap Patuhi Protokol Kesehatan

Pilkada serentak di NTB dikhawatirkan memunculkan kluster baru penularan Covid-19. Untuk mencegah itu, para bakal pasangan calon berkomitmen menerapkan protokol kesehatan pada semua tahapan pilkada serentak.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Seorang warga melintasi papan berisi tanda tangan berbagai pihak yang berkomitmen mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan Pilkada 2020 di Provinsi NTB di Mataram, Kamis (17/9/2020).

MATARAM, KOMPAS — Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/9/2020), berkomitmen mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Hal itu sebagai upaya mencegah munculnya kluster baru penularan Covid-19.

Acara pembacaan deklarasi dan komitmen itu berlangsung di Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram. Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah, Kepala Kepolisian Daerah NTB Inspektur Jenderal M Iqbal, dan Komandan Komando Rayon Militer 162/Wira Bhakti Brigadir Jenderal Ahmad Rizal Ramdhani.

Selain itu, hadir pula Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Suhardi Soud, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB Muhammad Khuwailid, 13 bakal pasangan calon dari tujuh kabupaten dan kota di NTB yang akan melaksanakan Pilkada 2020, dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Covid-19 Iringi Pilkada 2020

Dalam acara itu, para pasangan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dari tujuh kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada secara bersama-sama membaca lima poin deklarasi dan komitmen. Tujuh kabupaten itu adalah Lombok Tengah, Lombok Utara, Mataram,  Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Sejumlah pihak hadir dalam Deklarasi dan Komitmen Bakal Paslon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk siap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan Pilkada 2020 di Provinsi NTB, di Mataram, Kamis (17/9/2020).

Adapun kelima poin deklarasi dan komitmen itu adalah bakal pasangan calon (paslon) siap bertanggung jawab dan mengendalikan massa pendukung dalam setiap kegiatan dan tahapan pemilukada serentak tahun 2020. Para bakal paslon juga siap dan bersedia membentuk gugus tugas pengendalian massa yang dilengkapi sarana pendukung kepatuhan protokol kesehatan. Itu diwujudkan dengan mematuhi 3M + 1T, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun.

Selain itu, para bapaslon juga menyatakan siap bertanggung jawab terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, baik oleh mereka sendiri maupun pendukungnya. Mereka juga siap untuk dites, ditelusuri, dan diobati apabila mengalami gejala Covid-19.

Baca juga: NTB Mulai Berlakukan Sanksi bagi Warga yang Tidak Menggunakan Masker

Terakhir, para bakal paslon juga siap dan bersedia menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan di bidang protokol kesehatan Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memperlihatkan bahan kampanye tentang Covid-19 pada acara Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk siap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan Pilkada 2020 di Provinsi NTB di Mataram, Kamis (17/9/2020).

Setelah membacakan deklarasi dan komitmen, para bakal paslon dan pihak terkait membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan dilakukan pada papan besar yang mencantumkan nama bakal paslon dan pihak-pihak terkait lainnya.

”Pilkada kali ini istimewa karena ada hal yang harus dikelola. Jangan sampai pilkada serentak menjadi kluster sendiri,” kata Iqbal. Menurut Iqbal, pembacaan deklarasi dan komitmen dilakukan sejak awal dan melibatkan semua bakal paslon dan pihak terkait untuk mereduksi pelanggaran-pelanggaran. Terutama terkait protokol kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Provinsi NTB Fokus Kurangi Kematian Pasien Covid-19

”Acara hari ini penting agar mereka (bakal paslon) mengoptimalkan protokol kesehatan di kabupaten/kota masing-masing,” kata Iqbal. Pihaknya mengimbau bakal palson mencari strategi yang elegan dan tidak mengorbankan masyarakat.

”Hati-hati, kalau bakal paslon melanggar protokol kesehatan. Ada sanksi yang menunggu, seperti sanksi administrasi dan pidana. Kami tidak akan segan-segan demi menyelamatkan masyarakat kalau misalnya pelanggaran terjadi,” kata Iqbal.

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah menambahkan, para bakal paslon maju karena ingin mengabdikan diri untuk masyarakat di kabupaten kota tempatnya mencalonkan diri. ”Mereka maju karena kasih sayang ke masyarakat di sana. Karena momen pilkada ini bersamaan dengan pandemi, kasih sayang itu ditunjukkan dengan menjaga keselamatan, keamanan, masyarakat dan tidak ada klaster pilkada,” tutur Rohmi.

Seperti halnya Kapolda, Rohmi juga mengajak bakal paslon untuk menjual visi dan misi dengan cara yang tepat saat pandemi. ”Kemenangan bukan seberapa banyak orang berkerumun, melainkan banyak yang mencoblos anda di bilik suara. Ini saatnya gunakan teknologi,” kata Rohmi.

Baca juga: Kluster Covid-19 di Pilkada Bertambah

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Sejumlah bakal pasangan calon berfoto bersama seusai Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan Pilkada 2020 di Provinsi NTB, di Mataram, Kamis (17/9/2020).

Suhardi menambahkan, setelah ada penundaan, negara akhirnya sepakat pilkada tetap dilanjutkan dengan Protokol Covid-19. Oleh karena itu, semua pihak, kata Suhardi, mulai dari penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, paslon dan pendukung, harus menjaga komitmen itu.

Kemenangan bukan seberapa banyak orang berkerumun, melainkan banyak yang mencoblos anda di bilik suara.

Apalagi menurut Suhardi, setelah pendaftaran bakal pasangan calon, tahap berikutnya rawan pengumpulan masa. Tahap itu adalah penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, pengambilan nomor urut pada 24 September 2020, dan kampanye mulai 26 September 2020 hingga tiga hari menjelang pilkada  pada 9 Desember 2020.

”Oleh karena itu, kami mengimbau agar bapaslon memperhatikan itu agar tidak banyak kerumunan dan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita berikhtiar berbasis protokol kesehatan,” kata Ketua KPU NTB itu.

Baca juga: Cegah Covid-19 di Pilkada, Pemerintah Minta Calon Bertanggung Jawab

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Poin-poin Deklarasi dan Komitmen Bakal Paslon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk siap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan Pilkada 2020 di Provinsi NTB di Mataram, Kamis (17/9/2020).

Secara teknis, kata Suhardi, peraturan sudah disiapkan. Tinggal dilaksanakan. Misalnya pembatasan peserta pertemuan terbatas di lokasi tertentu atau di luar ruangan maksimal 50 orang. Atau rapat umum yang hanya boleh diikuti maksimal 100 orang.

”Terkait peraturan itu, teman-teman Bawaslu akan mengawasi secara ketat,” kata Suhardi.

Muhammad Khuwailid berharap NTB bisa membuktikan komitmen melaksanakan pilkada serentak dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. ”Jika tidak, ada sanksi administratif, pidana, dan sekarang ada yang mengusulkan, kalau protokol kesehatan dilanggar, sanksinya hingga didiskualifikasi,” tutur Khuwailid.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pendukung salah satu bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram memadati jalan raya di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (5/9/2020).

Capai 3.000 lebih

Hingga Kamis (17/9/2020), total pasien positif Covid-19 di NTB mencapai 3.006 orang sejak kasus pertama terkonfirmasi pada 24 Maret 2020. Dari jumlah itu, sebanyak 2.388 orang sembuh, 177 orang meninggal, dan 441 orang masih positif.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi mengatakan, saat ini, secara zonasi, hampir semua kabupaten kota di NTB berwarna oranye (risiko sedang). Kecuali Lombok Tengah dan Dompu yang berwarna kuning (risiko rendah).

”Ada penurunan dibandingkan dengan beberapa minggu lalu yang masih ada daerah dengan risiko tinggi atau zona merah. Itu patut kita syukuri,” kata Eka. Meski demikian, Eka perubahan warna itu tidak semata-mata berlangsung cepat. Tidak semata-mata karena ada atau tidaknya pasien.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi, di Mataram, Jumat (20/3/2020).

”Ada yang protes, pasien tidak ada, tetapi kenapa belum warna hijau. Harus diingat, ada 14 indikator untuk menghitung dan menentukan warna zona itu. Sepuluh indikator epidemiologi, dua indikator surveilan masyarakat, dan dua indikator pelayanan kesehatan,” tutur Eka.

Baca juga: Pilkada di Era Pandemi Covid-19

Upaya untuk mengendalikan penularan Covid-19 terus dilakukan. Selain penelusuran riwayat kontak pasien positif hingga ke tingkat dusun, Pemerintah Provinsi NTB juga mulai memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit Menular.

Perda itu salah satunya mengatur tentang sanksi denda dan sanksi sosial bagi masyarakat dan aparatur sipil negara yang tidak mengenakan masker. Penegakan perda dilakukan dengan operasi yustisi di seluruh kabupaten kota.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Warga membersihkan got sebagai sanksi sosial karena melanggar Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Senin (14/9/2020). Perda itu juga mengatur sanksi denda mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 400.000 bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB Tri Budi Prayitno mengatakan, denda bukan menjadi tujuan Pemerintah Provinsi NTB, melainkan digunakan untuk mendorong masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, sehingga penularan Covid-19 bisa dikendalikan.