Penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro akan Ditambah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana menambah sasaran penerima Bantuan Presiden Usaha Mikro dari 12 juta pelaku usaha menjadi 15 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pegawai sebuah industri roti skala rumah tangga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, sedang menyiapkan adonan roti sebelum dipanggang di dalam oven, Senin (31/8/2020). Usaha kecil milik Udin tersebut setiap hari membuat sekitar 3.200 bungkus roti yang dijual Rp 2 ribu perbuahnya. Udin mengaku belum mendapatkan sosialisi tentang bantuan presiden sebesar Rp 2,4 juta untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)31-08-2020

YOGYAKARTA, KOMPAS—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengupayakan penambahan sasaran penerima Bantuan Presiden Usaha Mikro. Jumlah penerima rencananya ditambah dari 12 juta menjadi 15 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia.

“Kami melihat ada antusiasme yang lebih tinggi. Dari data-data yang kami lihat, ini dibutuhkan target yang lebih. Maka, kami usulkan agar target (sasaran penerima bantuan) ditingkatkan dari 12 juta (pelaku usaha mikro) menjadi 15 juta (pelaku usaha mikro),” kata Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM),  RS Hanung Harimba Rachman, dalam acara Forum Konsultasi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (10/9/2020).

Hanung mengungkapkan, rencana penambahan jumlah penerima bantuan itu sedang diusulkan. Pihaknya berharap rencana itu disetujui. Dengan demikian, keinginan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dapat diwujudkan.

Baca juga: Bantu Pelaku Usaha Mikro Bertahan di Tengah Pandemi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Penjahit di usaha rumah tangga pembuatan perlengkapan pendukung fotografi Artrek memotong bahan saat proses membuat tas di Manggarai, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Dengan jumlah lebih dari 64 juta unit atau 99 persen dari total unit usaha nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 60 persen pada perekonomian Indonesia. Salah satu program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi stimulus dan bantuan produktif kepada para pelaku UMKM.

Bantuan Presiden (Banpers) Produktif Usaha Mikro mulai disalurkan kepada para pelaku usaha penerima bantuan tersebut sejak akhir Agustus. Dalam penyaluran tahap pertama ini, bantuan sudah tersalurkan pada 5,6 juta pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 13,4 triliun. Adapun sasaran bantuan tahap pertama ini sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro dengan nilai sebesar Rp 22 triliun.

“Tahap pertama ini diharapkan sudah bisa tersalurkan dalam waktu 2-3 pekan setelah semua pagu diterima. Karena kami butuh kecepatan. Setiap penerima bantuan menerima Rp 2,4 juta,” kata Hanung.

LAILY RACHEV/BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo dalam acara pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro kepada para pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020). Acara penyerahan dilangsungkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2020. Bantuan tersebut berupa hibah dengan besaran Rp2,4 juta yang ditujukan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV25-08-2020

Hanung mengungkapkan, kendala penyaluran bantuan tersebut adalah ketiadaan data pelaku usaha mikro. Pihaknya meminta bantuan pemerintah daerah untuk membuat data seakurat mungkin. Tujuannya, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Penyaluran itu mudah. Sepanjang datanya lengkap, penyaluran akan berlangsung cepat. Proses penetapan (penerima) ini yang perlu dipahami. Bagaimana kriteria dan pengecekannya. Jadi, data yang paling penting. Kami terus berkoordinasi mengenai data. Setelah penerimaan bantuan, nanti kami juga akan mengevaluasi agar desain penyaluran bantuan selanjutnya juga bisa lebih baik,” kata Hanung.

Baca juga: Banpres Produktif Dinantikan sebagai Pendorong Usaha Mikro

Hanung mengakui, pihaknya tidak memiliki data berdasarkan nama dan alamat yang tepat terkait para pelaku usaha mikro itu. Menurut dia, adanya Banpres Produktif Usaha Mikro juga mendorong terbentuknya data tunggal pelaku usaha mikro. Data itu mampu mempermudah proses pemberian bantuan di masa mendatang.

Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan Banpres Produktif di Aceh

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Masker bermotif tapis yang dijual dalam acara bazar memperingati HUT UMKM ke-5 di Bandar Lampung, Lampung, Selasa (12/8/2020). Para pelaku usaha membuat produk masker tapis untuk dijual selama masa pandemi covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, menyampaikan, sejauh ini, sudah ada 260.000 pelaku usaha mikro di DIY yang mengajukan diri menjadi penerima Banpres Produktif Usaha Mikro. Pihaknya masih akan melakukan verifikasi terhadap para pelaku usaha tersebut apakah benar-benar layak menerima bantuan. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan bantuan itu terdiri dari pelaku usaha kuliner, kerajinan tangan, jasa, hingga pakaian.

“Kami membuat target agar September ini verifikasi sudah selesai. Namun, kami terus berupaya agar verifikasi berlangsung cepat sehingga bantuan semakin cepat pula tersalurkan,” kata Nurkyatsiwi.

Nurkyatsiwi menambahkan, data yang terkumpul itu tidak hanya digunakan sekali dalam penyaluran bantuan. Data tersebut dapat juga digunakan sebagai basis data perencanaan kebijakan lain. Salah satunya kebijakan pemberian pelatihan untuk pengembangan kelompok UMKM.