Penanganan Kasus Karhutla Tiga Korporasi di Jambi Molor Setahun

Proses penanganan hukum kasus karhutla di Jambi molor setahun karena memerlukan perbaikan. Untuk mempercepat penanganan, penyidik dan penuntut umum berencana menggelar perkara bersama.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kebakaran masih luas membara di wilayah Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam patroli udara Tim Satuan Tugas Karhutla Jambi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Selasa (8/10/2019). Empat heli pemadam dan tim pemadam darat terus berjuang mengendalikan api.

JAMBI, KOMPAS — Penanganan tiga kasus kebakaran hutan dan lahan korporasi di Jambi molor lebih dari setahun. Hingga kini, berkas penanganan kasus-kasus itu telah dua kali dikembalikan penuntut umum kepada penyidik untuk diperbaiki.

Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi Fajar Rudi mengatakan, pihaknya dua kali meminta penyidik dari kepolisian untuk memperbaiki berkas penyidikan terkait tiga kasus karhutla di area konsesi hak penguasaan hutan (HPH) PT PBP, kebun sawit PT MAS, dan DSSP. Alasannya, berkas belum lengkap, misalnya masih kurangnya saksi dan ahli.

”Kurangnya saksi yang melihat terjadinya kebakaran. Kami juga minta ahli bidang lingkungan hidup provinsi maupun dari kementerian mengenai dampak kebakaran,” ujarnya, Jumat (4/9/2020).

Baca juga : Harapan Baru Penegakan Hukum Kebakaran

Menurut Fajar, pemegang konsesi yang tersangkut kasus karhutla kebanyakan tidak melengkapi sarana prasarananya secara memadai. Misalnya, tidak memiliki menara pantau, sekat kanal, serta perlengkapan pemadaman saat terjadi kebakaran pada 2019.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kayu hasil pembalakan dialirkan melewati kanal sebuah konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) di wilayah Kumpeh, Muaro Jambi, Senin (8/10/2019). Tim patroli udara Satuan Tugas Karhutla dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendapati pembalakan marak di saat areal hutan terbakar sangat luas.

Selain itu, upaya pemadaman juga diketahui tidak maksimal sehingga mengakibatkan kebakaran meluas, bahkan menimbulkan kabut asap. Pada waktu itu dampaknya mengakibatkan kegiatan pendidikan dan juga aktivitas penerbangan serta ekonomi lainnya terganggu.

Baca juga : Tangis Fikri, Getir Warga Dikungkung Kabut Asap

Fajar mengakui proses penanganan hukum terbilang lama. Apalagi sudah dilakukan dua kali permintaan perbaikan berkas. Karena itu, untuk mempercepat penanganan, dimungkinkan penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara bersama.

Dimungkinkan penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara bersama. (Fajar Rudi)

Pengajuan kasasi

Sementara itu, kuasa hukum PT ATGA, Franky, mengatakan pihaknya telah merespons putusan banding Pengadilan Tinggi Jambi pada 6 Agustus lalu yang memvonis perusahaan dengan hukuman bernilai total Rp 590,5 miliar. ”Kami telah menyampaikan kasasi,” katanya. Adapun memori kasasi masih dalam proses pembuatan.

Terkait kasasi yang diajukan perusahaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johanis Tanak mengatakan masih menunggu masuknya memori kasasi tersebut. Jika memori kasasi sudah diterima, pihaknya akan mempersiapkan kontra memori kasasinya.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johanis Tanak (baju oranye, kiri) menemui jurnalis dalam acara ngopi bareng di Jambi, Jumat (4/9/2020). Kepada pers, ia menjelaskan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan serta kesiapan pengawasan hukum menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun ini.

Adapun rincian hukuman berupa ganti rugi materil sebesar Rp 180,3 miliar dan membayar biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 430,36 miliar. Selain itu, perusahaan juga diminta membayar perkara sebesar Rp 150.000. Perusahaan dinyatakan harus bertanggung jawab mutlak (strict liability) atas kerugian yang timbul akibat kebakaran yang melanda areal kerjanya.

Baca juga : PT ATGA Divonis Bayar Kerugian Karhutla Rp 430 Miliar

Sebagaimana diketahui, kebakaran itu terjadi tahun 2015 di lokasi kebun perusahaan yang tersebar di Kecamatan Muara Sabak Timur, Muara Sabak Barat, Dendang, dan Berbak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat itu areal budidaya perusahaan yang luasnya 12.400 hektar mengalami kebakaran seluas 1.500 hektar. Parahnya kebakaran di atas gambut tersebut mengakibatkan kabut asap pekat.