Kluster ASN Pemprov Sultra Terus Bertambah, Tes Massal Belum Terealisasi

Pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terpapar Covid-19 terus bertambah. Kasus terakhir, kantor dinas kesehatan ditutup sementara waktu setelah seorang pegawai diketahui positif Covid-19.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Staf dari Dinas Kesehatan Kendari menunjukkan para kontak erat pasien Covid-19 yang telah dipasangi gelang pemantau, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (22/6/2020). Penelusuran perjalanan kontak bisa diketahui dengan aplikasi dan gelang yang diberikan. Saat melewati rumah tempat isolasi mandiri, peringatan akan otomatis terkirim ke ponsel warga tersebut dan ke sistem di dinas.

KENDARI, KOMPAS — Jumlah pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terpapar virus korona baru terus bertambah. Kasus terakhir, kantor dinas kesehatan ditutup sementara setelah seorang pegawai diketahui positif Covid-19. Tes usap massal belum dilakukan karena alasan terbatasnya anggaran dan alat pengujian.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sultra dr Ridwan menuturkan, kantor dinkes ditutup sementara sejak tiga hari lalu setelah seorang pegawai terkonfirmasi positif Covid-19. Semua aktivitas kantor dilakukan dari rumah. Tes cepat juga dilakukan kepada pegawai dengan hasil semua nonreaktif.

”Kantor sudah kami tutup sejak tiga hari lalu karena ada satu pegawai yang positif Covid-19. Saat ini pegawai tersebut dikarantina di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Sultra dengan kondisi stabil. Rencananya, kantor akan dibuka dua hari mendatang,” kata Ridwan, di Kendari, Sultra, Senin (24/8/2020).

Ridwan menyampaikan, pegawai tersebut terpapar dari sang suami yang merupakan staf keprotokoleran di Pemprov Sultra. Saat dilakukan tes usap, sang istri yang juga pegawai di Dinkes Sultra terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Penularan di Kalangan ASN Terus Meluas, Pemprov Sultra Batasi Perjalanan Dinas

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Kantor Dinas ESDM Sultra, di Kendari, seperti terlihat pada Minggu (9/8/2020). Kantor ini sempat ditutup karena adanya pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kluster penyebaran virus di kalangan ASN Pemprov Sultra terus meluas.

Satu bulan terakhir, sejumlah pegawai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra diketahui positif Covid-19. Sebelum pegawai di Dinkes Sultra, Covid-19 terdeteksi pada pegawai di kantor Disnakertrans, Inspektorat Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, ESDM, dan Biro Hukum Pemprov Sultra.

Menurut Ridwan, sejumlah pegawai yang terpapar Covid-19 diketahui terpapar dari keluarga, pelaku perjalanan, atau transmisi sporadis. Uji cepat di kantor-kantor terus dilakukan untuk menemukan kasus-kasus baru.

Sejumlah pegawai yang terpapar Covid-19 diketahui terpapar dari keluarga, pelaku perjalanan, atau transmisi sporadis. Uji cepat di kantor-kantor terus dilakukan untuk menemukan kasus-kasus baru.

Meski demikian, ujar Ridwan, tes usap massal belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. ”Alat kami hanya ada di RS Bahteramas dan itu terbatas. Belum lagi bicara anggaran yang akan memakan banyak biaya. Satu orang minimal memerlukan Rp 1,2 juta untuk satu kali tes usap. Tapi kalau semakin bertambah, mau tidak mau kami akan lakukan uji usap massal,” katanya.

Di Sultra, hanya ada satu tempat pengujian spesimen usap tenggorokan, yaitu RS Bahteramas di Kendari. Alat di rumah sakit ini hanya ada dua, yaitu tes cepat molekuler (TCM) dan polymerase chain reaction (PCR) dengan kemampuan terbatas. Satu alat PCR hanya bisa menguji maksimal 120 spesimen setiap hari, sedangkan alat TCM hanya 20 spesimen.

Baca juga: Penyebaran Kasus di Kalangan ASN Pemprov Sultra Belum Terbendung

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Petugas mengambil sampel darah untuk pengujian cepat Covid-19 di RSUD Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/7/2020). Ribuan spesimen menunggu antrean untuk diuji di satu-satunya fasilitas pengujian di provinsi ini.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sultra Agus Purwo mengatakan, tes usap massal sudah mendesak untuk dilakukan. Terlebih, penularan kasus belakangan semakin masif, baik di perkantoran, pegawai pemda, dan masyarakat.

Di sisi lain, kurangnya fasilitas pengujian menjadi salah satu kendala memutus rantai penyebaran virus. Seharusnya pengadaan alat dilakukan secara berkala, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Seharusnya pengadaan alat dilakukan secara berkala, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

”Hanya dengan tes yang banyak, penularan virus bisa dicegah. Namun, kendalanya di Sultra hanya ada satu tempat pengujian. Mau tidak mau sampel yang datang harus antre karena keterbatasan alat. Kami berharap pemerintah bisa menambah fasilitas pengujian di beberapa wilayah sehingga tidak menumpuk di satu tempat,” kata Agus.

Sementara itu, anggaran realokasi Covid-19 sebesar Rp 400 miliar di Sultra tidak ditujukan untuk penambahan alat pengujian. Anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan gedung isolasi yang belum juga digunakan. Selain itu, anggaran ditujukan untuk penyuluhan yang mencapai puluhan miliar rupiah dan bantuan tunai. Hingga saat ini, bantuan tunai sebesar Rp 83,4 miliar belum juga tersalurkan ke masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

Hingga Senin sore, jumlah kasus positif di Sultra mencapai 1.327 kasus. Sebanyak 24 orang meninggal, 395 orang dalam perawatan, dan 908 orang sembuh. Kasus terbanyak berada di Kota Kendari, Kota Baubau, dan Buton.

Baca juga: Jumlah Dokter dan Perawat Terpapar Covid-19 di Sultra Melonjak