PDI-P belum mengumumkan nama pasangan calon yang bakal mereka dukung pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·4 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kalimantan Tengah mempertimbangkan kader partai yang bakal diusung dalam Pilkada 2020 di Kalteng. Hingga saat ini, PDI-P belum mengumumkan nama pasangan calon yang bakal mereka dukung pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
PDI-P Provinsi Kalimantan Tengah merupakan partai yang hingga kini masih mendominasi kursi legislatif di Kalteng. Mereka memiliki 12 kursi sehingga bisa memilih calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya.
Pada Selasa (11/8/2020) pagi, kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Kalteng ramai dikunjungi kader mereka dari seluruh wilayah Kalteng untuk mendengarkan rekomendasi partai. Namun, siang itu PDI-P di pusat baru memberikan nama untuk pasangan calon bupati-wakil bupati Kotawaringin Timur. Pilihannya jatuh pada Halikinnor-Irawati.
Halikinnor masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan Irawati merupakan kader partai. Mereka akan melawan petahana Wakil Bupati Kotawaringin Timur Taufik Mukri dan tiga calon lainnya.
Meski menunggu begitu lama, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P ternyata belum mengumumkan nama yang mereka dukung untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Kalteng. Banyak tokoh sudah mendaftar ke partai itu, seperti petahana Gubernur Kalteng saat ini Sugianto Sabran, Ketua DPD PDI-P Kalteng Arton Dohong, dan mantan Wali Kota Palangkaraya Riban Satia.
Semua nama tersebut merupakan kader partai berlambang banteng tersebut. Sekretaris Jenderal DPD PDI-P Kalteng Sigit K Yunianto menjelaskan, keputusan rekomendasi memang ada di pusat, tetapi pihaknya tetap memberikan masukan-masukan terkait semua figur yang mendaftar.
”Kami hanya mengamini saja siapa pun yang dipilih, kami tidak punya kewenangan. Kami tetap memberikan masukan, tetapi pertimbangan utamanya adalah kader,” kata Sigit.
Sigit menambahkan, semua kader memiliki hak untuk dicalonkan dan mendapatkan rekomendasi. Meskipun demikian, pengurus pusat tetap akan melakukan verifikasi terhadap kader-kader yang dicalonkan.
”Setelah nama masuk, nanti akan digodok lagi dipusat, ada pertimbangan lain masuk. Misalnya, apa saja kegiatan dan pekerjaan para calon ini, lalu dilihat lagi kiprahnya seperti apa,” ungkap Sigit.
Sigit juga menegaskan partainya tidak meminta mahar dalam memilih pasangan yang bakal diusung. ”Kalau uang saksi dan yang lainnya itu bukan mahar,” ujarnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (UPR) Kumpiady Widen menjelaskan, konstelasi Pilkada 2020 kemungkinan tidak berubah dari gambaran Pilkada 2015. Saat itu, pesta demokrasi diselimuti begitu banyak mahar ke partai-partai politik.
Hal itu dilihat dari kisruh pilkada saat PPP memberikan dukungan yang sama pada dua pasangan yang berbeda. Di menit akhir, dukungan itu dialihkan ke Sugianto Sabran dan membuat pasangan ketiga didiskualifikasi.
”Politik di sini masih diwarnai tingginya mahar, politik uang, dan politik identitas. Dua hal itu selalu jadi komoditas politik sehingga banyak kader partai tidak dapat tempat,” kata Kumpiady.
Menurut Kumpiady, kondisi politik mahar akan sangat didukung situasi pandemi Covid-19. Menurut dia, saat masyarakat sedang membutuhkan uang dan kondisi perekonomian sedang turun, akan memengaruhi situasi pilkada pada Desember nanti.
Dalam Pilkada 2015, pasangan Sugianto Sabran-Habib Ismail memenangi pesta demokrasi di Kalteng dengan mengalahkan pasangan Willy M Yoseph-Wahyudi yang didukung hanya oleh PDI-P. Sugianto yang merupakan kader partai PDI-P dan mantan anggota DPR Komisi IV itu tidak mendapatkan rekomendasi, tetapi didukung seluruh partai kecuali PDI-P.
Politik di sini masih diwarnai tingginya mahar, politik uang, dan politik identitas.
”Ini tantangan yang harus dijawab banyak pihak. Idealnya memang partai-partai harus lebih berani mengambil sikap untuk menciptakan kader-kader berkualitas agar masyarakat memiliki banyak pilihan,” ungkap Kumpiady.
Kumpiady juga menyayangkan tidak adanya calon perseorangan dalam pilkada 2020 di Kalteng. Menurut dia, dengan adanya calon independen akan membuat pesta demokrasi lebih bewarna sehingga tidak bergantung pada partai politik semata.
Pasangan Yoyo Sugeng Triyogo-Rusmadi Abdullah menjadi satu-satunya pasangan calon pilkada melalui jalur perseorangan. Keduanya mendaftar pada awal bulan Maret lalu dan lolos verifikasi berkas tahap awal, serta terus mengikuti tahapan hingga pada proses verifikasi dukungan yang dilakukan KPU Kotawaringin Timur. Namun, sayang mereka tak lolos verifikasi tahap lanjutan.
Ketua KPU Kotawaringin Timur Siti Fathonah mengungkapkan, syarat dukungan pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran sehingga pihaknya menolak dokumen tersebut. Pasangan itu membutuhkan 15.720 dukungan agar lolos ke tahap berikutnya. ”Ini menandakan tidak ada lagi pasangan perseorangan di pilkada kali ini,” ujar Siti.